Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pemberian Upah Pungut (UP) pajak atau insentif pajak kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau pada tahun 2024 dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Evarefita, menanggapi isu yang menyebut pemberian UP Pajak kepada Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, menyalahi aturan.

“Pembayaran insentif Sekdaprov Riau dilakukan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” jelas Evarefita, Selasa (2/9/25).

Eva menjelaskan, dalam PP tersebut pasal 3 ayat (2) huruf c disebutkan Sekretaris Daerah termasuk penerima insentif sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, pasal 3 ayat (3) menyatakan pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah dapat dilakukan sepanjang daerah belum memberlakukan ketentuan remunerasi.

“Artinya pemberian insentif pajak itu tidak menyalahi aturan, karena secara regulasi memang diperbolehkan,” tegas Eva.

Meski demikian, ia mengungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau melalui laporan keuangan tahun anggaran 2024 memberikan rekomendasi agar pembayaran insentif kepada Sekdaprov dihentikan.

“Saat ini Bapenda Riau telah menghentikan pembayaran insentif kepada Sekdaprov Riau sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK. Dalam rekomendasi itu juga tidak disebutkan adanya kewajiban pengembalian,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPK merekomendasikan agar Pemprov Riau memformulasikan insentif Sekdaprov ke dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setdaprov Riau untuk menyesuaikan insentif Sekdaprov ke dalam TPP,” tambah Eva. ***(mok)