Riauterkini - JAKARTA - Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia, Dr. Ir. H. M. Idris Laena, M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden Soeharto.

Menurut Idris Laena, keputusan tersebut sudah sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, di mana seluruh syarat formil telah dipenuhi oleh sosok Jenderal Besar (Purn) H. M. Soeharto.

"Pengabdian dan jasa beliau terhadap bangsa dan negara Indonesia sangat luar biasa. Wajar jika akhirnya negara memberikan penghargaan tertinggi ini,” ujar Idris Laena.

Idris menjelaskan, Satkar Ulama Indonesia memiliki keterikatan sejarah dengan Presiden Soeharto. Organisasi ini didirikan oleh Soeharto bersama sejumlah tokoh pemerintahan dan ulama pada 13 Maret 1970, dan beliau juga merupakan mantan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator berdirinya Satkar Ulama.

Karena itu, Satkar Ulama bersama Partai Golkar sejak lama berupaya agar Soeharto memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Namun, upaya tersebut sempat terhambat oleh dua isu utama.

Pertama, terkait Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, yang disebut telah menjadi dasar keberatan bagi sebagian pihak. Namun, MPR RI periode 2019–2024 telah menegaskan melalui surat resmi bahwa permasalahan tersebut sudah dianggap selesai dan tidak menjadi penghalang lagi.

Kedua, mengenai isu pelanggaran HAM yang sempat disuarakan oleh sejumlah LSM dan organisasi pemerhati HAM. Idris menegaskan, hingga kini tidak ada satu pun lembaga resmi negara yang pernah menetapkan secara hukum bahwa Presiden Soeharto melakukan pelanggaran HAM.

“Dengan dukungan banyak ormas dan tokoh masyarakat yang mengakui besarnya jasa dan pengabdian beliau terhadap bangsa, akhirnya negara memberikan penghormatan yang layak ini,” tambah Idris.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun Indonesia selama menjabat sebagai Presiden selama lebih dari tiga dekade. ***(rls/mok)