​Riauterkini-SIAK – Pemerintah daerah akan membentuk tim 8, yang bertugas menyisir keberadaan tenaga honorer "siluman" atau fiktif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal, saat memimpin apel pagi, bersama ASN, Senin (19/1/26) di halaman kantor Bupati Siak.

Hal itu menegaskan komitmen pemerintah daerah, dalam melakukan efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola kepegawaian.

“​Langkah ini diambil menyusul adanya temuan beban anggaran gaji yang sangat besar, namun tidak dibarengi dengan kehadiran fisik pegawai yang jelas di lapangan,” kata Syamsurizal.

Tim khusus ini kata Syamsurizal, akan turun langsung ke kecamatan hingga Kelurahan, untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 3.590 tenaga honorer yang masih tersisa.

​"Jangan sampai ada nama tapi tidak ada orangnya. Kita semua bekerja keras, sementara ada oknum yang hanya menerima gaji tanpa pernah muncul. Ini yang akan kita tertibkan," tegas Syamsurizal.

Syamsurizal mengaku, bersih-bersih data tenaga honorer ini menjadi krusial, karena kondisi keterbatasan keuangan daerah yang mulai tertekan oleh belanja pegawai.

“​Pemkab Siak mengalokasikan dana sekitar Rp 1,1 hingga 1,2 triliun per tahun untuk gaji dan tunjangan. Dan saat ini, belanja pegawai telah menyerap 45 persen hingga 50 persen dari total APBD,” jelasnya.

​Di satu sisi kata Syamsurizal, di dalam aturan pusat persentase tersebut, jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebesar 30 persen.

​Meski melakukan penertiban, pemerintah daerah tetap memberikan kepastian bagi honorer yang benar-benar bekerja.

Bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama 2 tahun ke atas dan lolos verifikasi, mereka akan diprioritaskan dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

​"Verifikasi ini justru untuk melindungi mereka yang benar-benar bekerja. Dengan data yang bersih, proses transisi menuju P3K akan lebih tepat sasaran," tambahnya.***(adji)