Riauterkini-TEMBILAHAN- Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan mendatangi Kantor DPRD Indragiri Hilir pada Kamis (22/1/2026) Siang.

Kedatangan massa ini bertujuan menuntut kepastian pendanaan program Universal Health Coverage (UHC) agar dibiayai penuh selama 12 bulan dalam APBD 2026.

Mahasiswa menyoroti lambannya pengesahan anggaran yang dianggap mengancam keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat.

Ketua HMI Cabang Tembilahan, M. Yusuf, dalam orasinya menekankan bahwa pihaknya berdiri di barisan masyarakat yang terpinggirkan.

"Ada bapak dan anak yang setiap hari mengais rezeki di bawah panas matahari. Kami berdiri di barisan kesusahan mereka. Di barisan masyarakat Inhil yang masih terpinggirkan, lusuh dalam kemiskinan," ujar Yusuf.

Aspirasi mahasiswa ini membuahkan hasil setelah Wakil Ketua DPRD Indragiri Hilir, Amd Junaidi, menemui massa di halaman gedung dewan. Junaidi memberikan kepastian bahwa anggaran layanan kesehatan akan menjadi prioritas dan dibiayai penuh selama satu tahun.

"UHC saya pastikan dianggarkan penuh untuk 12 bulan," tegas Junaidi di hadapan massa aksi.

Mengenai keterlambatan pengesahan APBD 2026, Junaidi menjelaskan bahwa pihak legislatif pada dasarnya siap melakukan pengesahan secepatnya.

Namun, proses tersebut masih menunggu kehadiran Bupati Indragiri Hilir yang tengah menjalani perawatan medis.

"Kalau bisa besok APBD kita sahkan. Tapi kami ingin Bupati hadir langsung. Saat ini beliau masih dirawat di Pekanbaru. Mudah-mudahan besok bisa pulang dan paripurna dilakukan hari Sabtu," tambahnya.

Dalam aksi tersebut, HMI membawa empat tuntutan utama, yakni prioritas mutlak dana UHC 12 bulan, pengesahan segera APBD 2026, optimalisasi PAD dengan menutup kebocoran anggaran, serta transparansi fiskal.

Setelah mendapatkan kepastian tersebut, massa membubarkan diri dengan tertib dan berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pengesahan anggaran dalam rapat paripurna mendatang.***(pto)