Riauterkini - KAMPAR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar membuka Program Beasiswa Tahun 2026 bagi mahasiswa. Program dengan total anggaran Rp5 miliar tersebut mendapat dukungan Fraksi PKB DPRD Kampar yang berkomitmen mengawal tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga melalui penguatan regulasi.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kampar, Ramli mengatakan, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Misharti, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Bahkan, Pemkab Kampar merencanakan alokasi serupa sebesar Rp5 miliar untuk program beasiswa pada 2027.

"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan ini. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Apa yang menjadi visi dan komitmen kepala daerah harus kita kawal agar diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ramli, Rabu (9/9/2026).

Program beasiswa 2026 mencakup Beasiswa Berprestasi Akademik S1, Beasiswa Berprestasi Nonakademik Tahfidz Al-Quran 20/30 Juz, serta Beasiswa Khusus Mahasiswa S1 Tidak Mampu dan Berprestasi Akademik. Pengajuan dibuka hingga 15 September 2026 berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 400/KS/317 tertanggal 31 Agustus 2026.

Untuk kategori akademik, mahasiswa program eksakta disyaratkan memiliki IPK minimal 2,75, sedangkan non-eksakta minimal 3,00. Sementara kategori Tahfidz mensyaratkan sertifikat hafalan 20 atau 30 juz. Khusus mahasiswa tidak mampu, wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Ramli meminta informasi program tersebut disebarluaskan hingga tingkat kecamatan dan desa agar mahasiswa yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan kesempatan. Ia mengimbau calon penerima segera melengkapi persyaratan sebelum batas akhir pendaftaran.

Tak hanya mengawal anggaran, Fraksi PKB juga mengajukan Ranperda Beasiswa Daerah sebagai Ranperda inisiatif. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap sasaran penerima, mekanisme penyaluran, transparansi, penganggaran hingga pengawasan program beasiswa.

"Rp5 miliar bukan sekadar angka di APBD. Ukurannya adalah berapa banyak anak Kampar yang terbantu. Jangan sampai ada anak Kampar yang punya kemampuan dan prestasi, tetapi cita-citanya terhenti karena biaya. Pemkab menjalankan program, DPRD mengawal anggaran dan memperkuat regulasinya," tegas Ramli.***(Dan)