Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
DBH Migas Siak Anjlok, Bupati Afni Desak Kemenkeu Buka Data Perhitungan



Riauterkini-SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak mempertanyakan keras anjloknya proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang akan diterima daerah pada 2027.

Dari yang sebelumnya pernah mencapai hampir Rp600 miliar, DBH Migas Siak kini diproyeksikan hanya sekitar Rp36 miliar.

Persoalan tersebut disampaikan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, Senin (5/10/2026), di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Afni hadir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ketua DPRD Siak, Badan Anggaran (Banggar), serta sejumlah anggota DPRD Siak.

Mereka datang membawa satu persoalan utama, mengapa hak DBH Migas Siak anjlok begitu drastis ketika kewajiban pemerintah pusat kepada daerah justru masih menumpuk.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah memperjuangkan alokasi DBH bagi daerah penghasil. Namun, dalam APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI, total alokasi DBH nasional hanya sekitar Rp63,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp59,3 triliun dialokasikan untuk DBH reguler. Sementara pembayaran kurang bayar (KB) DBH hanya memperoleh sekitar Rp4 triliun, dari total kewajiban pemerintah pusat kepada daerah yang mencapai sekitar Rp70 triliun.

Siak disebut memperoleh alokasi sekitar Rp140 miliar pada 2027 untuk mencicil kurang bayar DBH, dari total utang pemerintah pusat kepada Siak yang mencapai sekitar Rp411 miliar.

Afni mengapresiasi adanya pembayaran tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa di saat utang DBH mulai dicicil, proyeksi DBH Migas reguler justru jatuh sangat dalam.

“Kami tetap berterima kasih utang ini akhirnya dicicil, karena sudah kami nantikan sejak 2023. Tapi kenapa utangnya dicicil tapi DBH Migasnya anjlok drastis? Itu yang tadi kami tanyakan sebabnya,” kata Afni.

Pertanyaan Pemkab Siak tidak berhenti pada besaran alokasi. Afni juga meminta transparansi data yang menjadi dasar penghitungan DBH Migas.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka data lifting, produksi, biaya produksi, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas yang menjadi dasar penghitungan hak daerah penghasil.

Pasalnya, dalam pertemuan tersebut disebutkan kontribusi PNBP Migas Riau pada 2026 mengalami penurunan tajam, dari sekitar 4,6 persen menjadi 1,6 persen. Penurunan tersebut kemudian berdampak terhadap DBH Migas yang diterima daerah-daerah penghasil di Riau.

“Kalau memang kontribusinya disebut turun, kami ingin tahu apa dasarnya? Lifting-nya berapa? Ongkos produksinya berapa? Dan bagaimana angka itu dihitung kemudian dalam bentuk DBH Migas ke daerah?” ujarnya.

Menurut Afni, permintaan transparansi tersebut sangat beralasan karena Siak merupakan daerah yang merasakan langsung dampak eksploitasi sumber daya alam.

Namun, data lifting dan produksi Migas belum dapat dibuka dalam pertemuan tersebut karena berada dalam kewenangan Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Bagi Afni, kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri. Sebab, tanpa mengetahui data dasar penghitungan, daerah penghasil sulit memastikan apakah angka DBH yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kontribusi Migas dari wilayah mereka.

Berdasarkan kertas kerja terakhir yang pernah dibuka, Afni menyebut PNBP Migas dari Kabupaten Siak pada 2023 pernah mencapai sekitar Rp3,9 triliun dalam setahun.

Namun, dari nilai tersebut, yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp400 miliar. Bahkan sebagian hak Siak masih menjadi utang pemerintah pusat, dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

Di tengah anjloknya proyeksi DBH Migas, Siak juga menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan.

Pemkab Siak masih memiliki utang kepada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar untuk pekerjaan yang telah selesai sejak 2024. Selain itu, terdapat hak pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih terutang selama dua bulan pada 2025.

Karena itu, tawaran pembiayaan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum dianggap sebagai solusi utama.

Afni mempertanyakan logika menambah pembiayaan baru ketika kewajiban atas pekerjaan yang sudah selesai masih belum mampu dibayarkan secara tunai.

“Bagaimana daerah mengambil pembiayaan baru ketika kewajiban atas proyek yang sudah selesai sebelumnya masih belum terbayarkan?” tegasnya.

Skema yang ditawarkan pemerintah pusat, kata Afni, salah satunya adalah membayar kurang bayar DBH melalui proyek infrastruktur yang dibiayai SMI.

Namun bagi Siak, skema tersebut belum menyelesaikan persoalan mendesak yang sedang dihadapi daerah.

Pertemuan dengan Kemenkeu akhirnya belum menghasilkan solusi konkret bagi Siak.

Afni mengatakan pemerintah pusat melalui Kemenkeu tetap akan memangkas DBH Migas seluruh daerah penghasil di Riau, termasuk Kabupaten Siak.

Meski demikian, Pemkab Siak tidak akan berhenti memperjuangkan persoalan tersebut. Komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait akan terus dilakukan, terutama untuk mendapatkan kejelasan mengenai data produksi, lifting, PNBP, serta formula penghitungan DBH Migas.

Afni juga meminta masyarakat Siak tetap tenang dan menjaga kondusivitas.

Menurutnya, perjuangan tersebut bukan semata-mata soal angka dalam APBD, melainkan menyangkut hak daerah penghasil atas sumber daya alam yang dieksploitasi dari wilayahnya.

“Siak tidak meminta yang muluk-muluk. Cuma meminta transparansi dan hak dari eksploitasi sumber daya alam di daerah. Tidak lebih,” ujar Afni.

Ia menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap akan dilakukan. Namun, sebesar apa pun PAD yang mampu digenjot, tidak akan serta-merta mampu menggantikan kehilangan DBH Migas dalam jumlah besar.

“Seberapapun naiknya PAD tidak akan sebanding dengan hak yang dipangkas. Hak ini tidak bisa serta-merta dikompensasikan dengan penyeragaman program pusat di daerah,” tegasnya.

Persoalan DBH Migas kini menjadi ujian serius bagi kemampuan fiskal Siak. Di satu sisi, daerah dituntut tetap menjalankan pembangunan dan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Di sisi lain, sumber penerimaan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama justru diproyeksikan merosot tajam.***(Adji)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 29 Oktober 2026

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru.

Sabtu, 14 Nopember 2026

Resmi Diteken, PKB 2026–2028 Perkuat Sinergi PT BSP dan Pekerja

PT BSP dan Serikat Pekerja Sepakati Perjanjian Kerja Bersama Periode 2026–2028, Perkuat Komitmen Hubungan Industrial yang Harmonis

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 06 Oktober 2026

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru.

Advertorial
Jumat, 18 September 2026

Dampingi Kapolda Riau dan Pangdam TT, Bupati Inhu Tinjau Lokasi Karhutla

Bupati Inhu menerima menerima kunjungan Kapolda dan Pandang Tuanku Tambusai. Mendampingi meninjau kebakaran lahan.

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Kamis, 10 September 2026

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School.

Berita Lainnya

Jumat, 13 Nopember 2026

Ilmu Terasah, Karier Terarah: 18 Talenta Riau Disiapkan Jadi Pilar Energi


Jumat, 13 Nopember 2026

LAMR dan MUI Bengkalis Terbitkan Maklumat Bersama Jaga Marwah Negeri


Jumat, 13 Nopember 2026

Plt. Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Keuangan untuk Tujuh Parpol


Jumat, 13 Nopember 2026

Bangun SPAM, Tirta Terubuk Bengkalis dan Minarta Dutahutama Teken MoU


Jumat, 13 Nopember 2026

Patroli Malam Polsek Tanah Putih Sasar Jalur Pipa PHR, Cegah Gangguan Kamtibmas


Jumat, 13 Nopember 2026

Pekanbaru Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 Bidang Infrastruktur, Diserahkan Langsung oleh Menko AHY


Jumat, 13 Nopember 2026

Dua Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Pekat di Kos Sakato Pangkalan Kerinci


Jumat, 13 Nopember 2026

Terima Penghargaan, Bupati Siak Malah Bawa Catatan Kritis Terkait BPJS Kesehatan


Kamis, 12 Nopember 2026

Polsek Bagan Sinembah Evakuasi Jenazah Pria yang Tewas Diduga Tersengat Listrik


Kamis, 12 Nopember 2026

Kader Golkar Pelalawan Tolak Calon Luar, Aspirasi Dibawa ke Sekjen M. Sarmuji


Kamis, 12 Nopember 2026

TMMD Ke-130 Kodim 0314/Inhil Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Tercapai 100 Persen


Kamis, 12 Nopember 2026

Semarak HKN ke-62, Pemkab Kuansing Ajak Masyarakat Hidup Sehat Lewat Senam dan Cek Kesehatan Gratis


Kamis, 12 Nopember 2026

Isu Figur Luar Masuk Bursa Ketua Golkar Pelalawan, Ini Kata Ketua DPD II Adi Sukemi


Kamis, 12 Nopember 2026

PTPN IV PalmCo Ekspansi Palm Kernel Meal ke Arab Saudi


Kamis, 12 Nopember 2026

KSMI Riau Berharap KONI Riau Semakin Maju dengan Nahkoda Edi Basri


Kamis, 12 Nopember 2026

PHR Cetak Kinerja Positif, Sumur Mutiara 00010 di Rokan Hilir Berhasil Produksi 2.801 BOPD


Kamis, 12 Nopember 2026

Dukung pendidikan dan pelayanan publik, PT SAU serahkan bantuan di Desa Kuala Tolam dan Kelurahan Pelalawan


Kamis, 12 Nopember 2026

Demi Keselamatan Pengendara, Satlantas Polres Bengkalis Sisir Jalan Rusak di Pinggir dan Batsol


Kamis, 12 Nopember 2026

Dua Satpol PP Pekanbaru Diserang PKL dengan Pisau di Jalan Ahmad Yani


Kamis, 12 Nopember 2026

PPN Sumbagut Gaungkan Semangat Hari Pahlawan, Dorong Perempuan Pesisir Menjadi Pahlawan Ekonomi Keluarga