Logo RTC
 
 
BUMN dan Swasta Memiliki Peran Penting Meningkatkan PAD Bengkalis

Riauterkini-BENGKALIS- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan non pemerintah atau swasta sudah terbukti memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, BUMN maupun swasta juga harus proaktif mendukung program-program pemerintah daerah mencapai tujuan peningkatkan PAD tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis sebagai leading sector terus berupaya meningkatkan PAD dari berbagai sektor, bersama dengan BUMN dan swasta beberapa waktu lalu menggelar Forum Silaturrahmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Bersama BUMN dan Swasta Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tema "Pajak Kita Untuk Kita, Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera" pada Rabu (17/11/21) lalu.

Melalui kegiatan ini, sedikitnya dihadiri oleh 70 perusahaan BUMN dan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Bengkalis, Syahruddin, S.H, M.M menjelaskan, kegiatan forum antara Pemkab Bengkalis dan BUMN serta swasta tersebut terkait dengan pengelolan perusahaan baik perkebunan, pengelolaan minyak dan gas (Migas) agar menyamakan persepsi dan sinkronisasi atas tugas fungsi serta kewajiban BUMN ,swasta dalam mendongkrak PAD.

Kemudian melalui forum ini, juga akan membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah bersama BUMN bersama swasta untuk terus berkontribusi secara nyata dalam upaya meningkatkan PAD.

"Forum silaturahmi belum pernah kami lakukan, untuk mengajak para pihak swasta ataupun BUMN bekerja sama dengan baik, sebagai wajib pajak dalam upaya meningkatkan PAD," ungkap Syahruddin didampingi Kepala UPT PBB-P2 Bapenda Bengkalis Oki Farhadinata, S.E belum lama ini.

Lebih lanjut, disebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akrab disapa Am ini, setelah dilakukannya forum dan penyamaan persepsi Bapenda akan melakukan penilaian kembali terhadap objek-objek pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak, sesuai dengan ketentuan sebagai langkah untuk meningkatkan PAD khususnya pajak daerah.

"Desember ini kemungkinannya kami akan mulai melakukan penilaian kembali bersama tim untuk target penerimaan tahun 2022. Tentunya perusahan-perusahaan BUMN atau swasta yang beroperasi di Bengkalis dan hasilnya untuk menjadi salah satu tolak ukur kita akan terjadinya kenaikan pajak," terangnya lagi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan PP 55 tahun 2016, ketika tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat pemerintah diperbolehkan melakukan penilaian kembali terhadap objek pajak dan sebelum melakukan penilaian, sudah membuat forum dan menyamakan persepsi ataupun kesepakatan.

"Jika ada yang tidak mematuhi kita terlebih dahulu memperingati secara lisan dan juga secara tertulis. Kita juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan cara memaksimalkan potensi yang ada," imbuhnya.

Kesempatan ini, Am juga berharap kepada seluruh badan usaha baik orang pribadi untuk tetap taat dan berkontribusi kepada pemerintah daerah, karena pembayaran pajak ini untuk membangun daerah Kabupaten Bengkalis.

"Mudah-mudahan dengan berkomitmen bersama penerimaan pajak daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dana bagi hasil atau DBH Migas semakin turun, jadi upaya-upaya untuk meningkatkan PAD harus kita tentukan, terobosan, maupun regulasi dilakukan semaksimal mungkin," pintanya.

Bupati Ajak Dunia Usaha Berkontribusi

Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos, M.M.P juga menekankan agar BUMN dan dunia usaha dapat berkontribusi dan bekerja sama untuk meningkatkan PAD.

Disela-sela kegiatan forum silaturrahmi itu, Bupati Kasmarni menyebutkan, keberadaan BUMN dan dunia usaha sangat berperan penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan berkontribusi nyata baik dalam bentuk deviden maupun pajak.

Saat ini diakuinya, Bengkalis masih bergantung dengan DBH Migas, namun tidak bisa terbarukan dan suatu saat akan habis, maka sejak dini harus bisa mengoptimalkan seluruh potensi untuk menambah PAD.

Kasmarni juga meminta, agar sektor dunia usaha memberikan akses dan informasi langsung kepada Pemkab Bengkalis untuk dilakukan penilaian ulang terhadap kumulatif pajak dan retribusi.

Pemkab Bengkalis akan terus berupaya membuat terobosan-terobosan dan inovasi serta memformulasikan pelayanan yang baik agar wajib pajak atau dunia usaha, dapat terlayani secara baik, cepat dan nyaman dengan berbagai kemudahan yang diberikan.

"Untuk itu, mari bersama-sama kita taat untuk membayar pajak, dengan begitu komitmen kita dalam membangun daerah, menuju Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera dapat terwujud," tutup Kasmarni.

Ditambahkan Kepala UPT PBB-P2 Bapenda Bengkalis Oki Farhadinata, S.E bahwa untuk tahun 2021 ini ada sekitar 12 perusahaan BUMN maupun swasta yang menyepakati untuk melakukan pendataan atau penilaian kembali PBB-P2.

Disebutkan Oki, untuk penilaian ini, Bupati Benghkalis telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 646/KPTS/X/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek Khusus PBB-P2 serta pajak daerah lainnya pada Bapenda Kabupaten Bengkalis.

"Sebelumnya dilakukan penilaian kembali tersebut secara bersama pada kegiatan forum juga dilakukan penandatangan pernyataan dukungan badan usaha di Kabupaten Bengkalis terhadap peningkatan PAD," ujarnya.***(dik/adventorial)

BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Senin, 06 Desember 2021

Kota Pekanbaru Terima WTP 5 Kali Berturut-turut dari Kemenkeu

PEKANBARU - Pemko Pekanbaru menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Prestasi ini diperoleh karenakan tata kelola dan pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru yang transparan dan akuntabel selama lima tahun terakhir.

Advertorial
Jumat, 06 Nopember 2021

Bupati Pelalawan Panen Raya di Desa Kuala Panduk

Riauterkini-PELALAWAN- Bupati Pelalawan H Zukri Misran menghadiri kegiatan panen raya padi di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Pelalawan.Jumat (05/11/21).

Galeri