Logo RTC
 
 
Dituntut Jaksa 8,5 Tahun, Mantan Bupati Kuansing Ajukan Pembelaan

Riauterkini-PEKANBARU- Tuntutan hukuman yang dijatuhkan jaksa penuntut, dinilai H Mursini terlalu tinggi bagi dirinya. Atas tuntutan hukuman tersebut. Mursini, mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi enam kegiatan di Setdakab, memohon mendapat keringanan hukuman kepada majelis hakim

Hal itu disampaikan Mursini melalui pledoi (pembelaan-red) pada sidang Rabu (29/12/21) di PengadilanTipikor Pekanbaru.

Melalui kuasa hukumnya, Mursini mengatakan bahwa, perbuatan melawan hukum yang disebutkan jaksa dalam tuntutannya tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Untuk itu, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi majelis.

" Meminta kepada majelis hakim menyatakan terdakwa Mursini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,"kata Suroto.

Selanjutnya, sidang yang dipimpin, majelis hakim yang dipimpin Dr Dahlan SH MH kemudian menunda padaJumat (31/12/21) lusa, dengan agenda tanggapan JPU.

Sebelumnya, Mursini dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp 350 juta subsider 6 bulan. Perbuatan Mursini terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jucnto Pasal 18 ayat (1), juncto pasal 5 ayat (1) juncto pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain hukuman pidana penjara, Mursini juga dihukum membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1.550.000.000 subsider 4 tahun.

Seperti diketahui, Mursini menjadi terdakwa dugaan korupsi dana 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing, dengan anggaran Rp13,3 miliar lebih. Oleh JPU, perbuatan Mursini diduga telah merugikan negara sebanyak Rp7 miliar lebih.

Mursini didakwa bersama-sama dengan lima terpidana mantan Plt Setdakab Kuansing Murhalius, mantan Kabag Umum Setdakab M Saleh merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Rutin Verdy Ananta, mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Hetty Herlina dan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing merangkap PPTK Yuhendrizal (kelimanya telah divonis-red) telah melakukan, menyuruh atau beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dengan cara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.***(har)

BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Senin, 06 Desember 2021

Kota Pekanbaru Terima WTP 5 Kali Berturut-turut dari Kemenkeu

PEKANBARU - Pemko Pekanbaru menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Prestasi ini diperoleh karenakan tata kelola dan pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru yang transparan dan akuntabel selama lima tahun terakhir.

Advertorial
Jumat, 06 Nopember 2021

Bupati Pelalawan Panen Raya di Desa Kuala Panduk

Riauterkini-PELALAWAN- Bupati Pelalawan H Zukri Misran menghadiri kegiatan panen raya padi di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Pelalawan.Jumat (05/11/21).

Galeri