Logo RTC
 
 
Polres Kampar Dituding Kriminalisasikan Ketua Kopsa-M

Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) periode 2016-2021, Anthony Hamzah diduga telah menjadi korban kriminalisasi oleh Polres Kampar. Ia saat ini telah ditahan di Mapolres Kampar usai masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan ditangkap petugas di wilayah Bekasi beberapa waktu lalu.

Dugaan kriminalisasi ini diungkapkan Nabhan Aiqon selaku Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute yang menyatakan bahwa Polres Kampar semakin ugal-ugalan mengkriminalisasi petani dan Ketua Kopsa M, Kampar, Riau. Sebanyak 997 petani yang berhimpun di Kopsa M, saat ini tengah memperjuangkan hak-haknya yang dirampas oleh PTPN V, PT. Langgam Harmuni, dan perusahaan swasta lainnya.

Selain tanah yang dikuasai tanpa hak oleh pihak swasta, ada juga dugaan penggelapan kredit pembangunan kebun oleh PTPN V, menyandera hasil kebun petani dan kriminalisasi. Malah saat ini, dua petani telah ditetapkan menjadi tersangka selain Anthony Hamzah tadi.

"Dugaan permufakatan jahat aktor-aktor yang terganggu oleh kegigihan Ketua Koperasi membongkar mafia tanah perkebunan telah dimanfaatkan oleh korporasi di tengah lemahnya integritas dan profesionalitas penegak hukum. Dengan memanfaatkan instrumen penegakan hukum, Kasat Reskrim Polres Kampar bebas mengorkestrasi pembungkaman dan kriminalisasi terhadap Ketua Koperasi. Hingga berhasil menahan Anthony Hamzah, padahal yang bersangkutan dalam status terlindung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI," tuturnya.

Menurutnya, Anthony Hamzah dan sejumlah petani lainnya adalah saksi dari Laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PTPN V dan laporan penyerobotan lahan, penipuan dan penggelapan di Bareskrim Polri.  

"Sebagaimana kerja mafia hukum, Kasat Reskrim Polres Kampar tampak memperoleh proteksi berlapis dari aktor-aktor di belakang layar yang memetik keuntungan dari kecemasan dua perusahaan tadi yang merupakan terlapor dalam permasalahan yang dihadapi Kopsa M. Bahkan PT Langgam Harmuni yang menyerobot tanah petani, beroperasi tanpa izin hingga lebih dari 12 tahun. Padahal jarak kebun ilegal dengan Markas Polda Riau bisa ditempuh hanya dalam waktu lebih kurang 30 menit," paparnya.  

Nabhan mengatakan Kapolri tidak bisa berdiam diri menyaksikan peragaan _abuse of power_ dari jajaran di bawahnya. Janji menindak tegas terhadap oknum-oknum Polri harus dibuktikan secara nyata. Visi presisi Polri diingkari oleh oknum-oknum Polri di jajaran bawah, khususnya pada Satuan Kerja Reserse di banyak Polres.

"Tidak mengagetkan kalau hanya dalam waktu 1 bulan, tingkat kepercayaan terhadap Polri terjun bebas sebanyak 6% dari semula 80,2% di November 2021 menjadi 74,1% (Desember 2021, rilis Januari 2022, Indikator Politik Indonesia)," kataya.

Kendati demikian, Kapolri masih memiliki waktu cukup untuk memperbaiki kinerja kolektif institusi Bhayangkara ini, dengan mengambil langkah-langkah nyata atas berbagai peristiwa yang berdampak luas dan mengundang perhatian publik. Peristiwa sebagaimana menimpa Kopsa-M, harus mendapat perhatian Kapolri. Apalagi menurutnya secara nyata oknum-oknum aparat Polri di Polres Kampar menghamba dan menjadi pelayan korporasi.

"Menghentikan kasus-kasus kriminalisasi di tubuh Polri, sebagaimana juga menimpa Anthony Hamzah dan petani Kopsa M, adalah ujian visi presisi Polri, yang berjanji mengutamakan _restorative justice_ dalam kasus-kasus kemasyarakatan. Bukan hanya menghentikan kriminalisasi, oknum-oknum di Polres Kampar juga harus ditindak karena merusak marwah institusi Polri," bebernya.  

Atas dasar itu kata Nabhan, SETARA Institute, sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil untuk keadilan agraria, mendesak:  

1. Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal, mengambil langkah presisi dan berkeadilan, dengan membebaskan para petani dan Ketua Koperasi serta memberikan perlindungan kepada seluruh upaya yang sedang diperjuangkan para petani Kopsa M.

2. Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo mencopot oknum-oknum Polres Kampar, terutama mereka yang secara telanjang menyalahgunakan kewenangan _(abuse of power)._

3. Komnas HAM mengambil langkah perlindungan HAM yang terukur pada para petani, termasuk mempersoalkan tanggung jawab HAM PTPN V yang dituntut patuh dengan prinsip bisnis dan HAM sebagaimana ditetapkan oleh United Nations Guiding Principles (UNGPs) tentang Bisnis dan HAM.

4. LPSK RI mengambil tindakan sesuai kewenangannya, yang telah memberikan status terlindung pada Ketua Kopsa M, sehingga saksi dan pelapor memperoleh perlindungan.

Sementara saat dikonfirmasi Kapolres Kampar AKBP Rido Purba membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan tidak ada kriminalisasi untuk perkara yang menyeret nama Anthony Hamzah.

"AH berhadapan dengan hukum di Polres Kampar terkait perkara 170 KUHP, dimana 2 pelaku sebelumnya sudah vonis Pengadilan. Kalaupun AH dilaporkan ataupun melaporkan di tempat lain, itu tidak ada kaitan dengan perkara yang ditangani oleh Polres Kampar," rincinya.***(arl)

BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Senin, 06 Desember 2021

Kota Pekanbaru Terima WTP 5 Kali Berturut-turut dari Kemenkeu

PEKANBARU - Pemko Pekanbaru menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Prestasi ini diperoleh karenakan tata kelola dan pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru yang transparan dan akuntabel selama lima tahun terakhir.

Advertorial
Jumat, 06 Nopember 2021

Bupati Pelalawan Panen Raya di Desa Kuala Panduk

Riauterkini-PELALAWAN- Bupati Pelalawan H Zukri Misran menghadiri kegiatan panen raya padi di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Pelalawan.Jumat (05/11/21).

Galeri