Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


10/08/2019 20:53
Dandim 0314/ Inhil Minta Bupati dan Jajarannya Tinjau Langsung Karhutla

9/08/2019 17:09
Peringatan Hari Jadi ke-62 Riau,
Bupati Inhil: Kebudayaan Melayu Sebagai Pilar Penopang Kebudayaan Nasional

7/08/2019 16:53
Penuhi Undangan Presiden,
Bupati Inhil Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara

7/08/2019 16:48
Lantik 83 Pejabat Eselon IV,
Wabup Inhil: Aparatur Itu Harus Melayani Masyarakat

7/08/2019 16:41
Pemkab Inhil dan DPRD Setujui KUPA dan PPAS - P APBD Tahun Anggaran 2019

4/08/2019 16:43
Tinjau Lokasi Tanah Longsor, Bupati Inhil Serahkan Bansos kepada Para Korban

4/08/2019 13:49
Bupati Inhil Lantik Pejabat Pengawas Lurah

1/08/2019 19:05
Bupati Inhil Resmikan Program BSPS Di Desa Teluk Kiambang, Tempuling

29/07/2019 14:59
Wakil Bupati: Ruas Jalan Tembilahan-Simpang Kuala Saka Urat Nadi Perekonomian Masyarakat

27/07/2019 18:28
Halal Bihalal Bersama Gubernur Kalsel, Bupati Inhil Apresiasi Eksistensi Masyarakat Suku Banjar

  Rabu, 7 Agustus 2019 16:53
Penuhi Undangan Presiden,
Bupati Inhil Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara


Bupati Inhil HM Wardan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta.

Riauterkini-JAKARTA-Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/19).

Rakornas dihadiri Gubernur, Bupati/ Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi di wilayah rawan karhutla, dan instansi terkait yang diundang pada Rakornas ini.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan belakangan, karhutla menjadi masalah terbesar di Indonesia. Musim kemarau menyebabkan lahan gambut di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan terbakar. Faktor lain disebabkan juga oleh banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab, membuka lahan dengan cara dibakar.

Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah hal-hal yang memicu terjadinya karhutla ini. Menurutnya, berbagai cara harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya karhutla serta pencegahannya, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, maupun sosialisasi.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak akan efektif dan tidak akan berhasil optimal, tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” pungkas Bupati.

Bupati mengaku akan sangat serius dalam hal penanganan Karhutla yang terjadi di wilayahnya, Kabupaten Inhil. Bupati menuturkan, Fenomena Karhutla yang terjadi pada tahun 2015 silam telah cukup memberikan pelajaran dan pengalaman baginya.

"Kebakaran seperti yang terjadi pada 2015, telah menghanguskan sekitar 800 ribu hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut dan menimbulkan asap yang sangat pekat hingga menimbulkan korban jiwa. Ini suatu pembelajaran bagi kita untum lebih fokus, baik dalam hal penanganan maupun pencegahan," papar Bupati.

Karhutla yang rutinterjadi dalam dua dekade terakhir, telah banyak menimbulkan kerugian, baik bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, diungkapkan Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

"Dalam upaya mencegah karhutla nantinya, kita akan tetap berkoordinasi secara intensif, tidak hanya dengan pihak TNI/Polri, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat," jelas Bupati.

Presiden Joko Widodo pada Rakornas saat itu, meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu oleh Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla.

“Usahakan jangan sampai kejadian, baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.

“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot kalau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Presiden berpesan, hal yang pertama diprioritaskan adalah pencegahan melalui patroli terpadu untuk deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. 

“Kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah, dijaga terus terutama di musim kering," imbau Presiden seraya mengungkapkan langkah yang ketiga adalah sesegera mungkin melakukan pemadaman api setelah terdeteksi.

"Jangan biarkan api membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar,” imbuh Presiden.*(adv).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com