Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 10 Juli 2020 13:17
Kapolres Pelalawan Ajak Bersatu Menjaga Kampung

Jum’at, 10 Juli 2020 13:14
Dipastikan Bukan Penderita Corona, Mayat Pria Tergeletak di Tepi Jalan di Pelalawan

Jum’at, 10 Juli 2020 13:06
Demi Kelancaran Operasional PDAM, Komisi III DPRD Bengkalis Tekankan Sejumlah Aturan

Jum’at, 10 Juli 2020 09:50
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polda Riau Luncurkan Program Gerakan Jaga Kampung

Jum’at, 10 Juli 2020 09:39
Kementerian PUPR RI Segera Serahterima Infrastruktur ke Pemkab Kuansing

Kamis, 9 Juli 2020 20:24
Pasca Pencopotan Direksi, Pemprov Panggil Plt Direktur PT PER

Kamis, 9 Juli 2020 20:09
Hindari Tabrakan, Sebuah Mobil Pick Up Terjun Bebas ke Parit

Kamis, 9 Juli 2020 18:06
Polda Riau Sita 15,8 Kilogram Sabu di Pelabuhan Roro Dumai

Kamis, 9 Juli 2020 16:56
Jadi Saksi, Ketua DPRD Riau Diingatkan Hakim Ancaman Pidana Keterangan Palsu

Kamis, 9 Juli 2020 16:53
Ambil Swab Syarat Kerja ke Maluku, Warga Bengkalis Positif Covid-19


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 14:15
Ketua F-PAN Pelalawan Minta Presiden Cabut Izin HTI/HGU di Lahan Gambut

Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan meminta Presiden RI mencabut izin HTI dan HGU di lahan gamubut, termasuk di Pelalawan. Pasalnya, bila terjadi kebakaran, akan sangat merugikan banyak pihak.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Ketua Fraksi PAN Pelalawan Nazzarudin Arnazh, S.Ip meminta Presiden Republik Indonesia (RI) untuk mencabut izin Hutan Tamanan Industri dan Hak Guna Usaha (HGU) di lahan gambut, yang beroperasi di Riau, termasuk di kabupaten Pelalawan.

Hal ini kata dia, mengingat peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah menjadi musibah rutin dan tahunan, dampaknya pula dari tahun sudah sangat luar biasa. "Barangkali jika dihitung mudharat dan mamfaatnya, bagi kehidupan di negara ini sudah tidak seimbang," terang Nazzarudin Arnazh, Jumat (23/8/19).

Alasan  agar izin HTI/HGU dilahan gambut dicabut kata dia cukup sederhana. Dimana potensi Karhutla dilahan gambut cukup tinggi. Selain itu pula, jika terjadi kebakaran, dilahan gambut merupakan salah satu penyumbang kabut asap terbesar.

Selain itu, sebutnya, untuk memadam api dilahan gambut ini, memiliki kesulitan yang cukup tinggi. Sementara penghasilan pajak gambut yang diekploitasi tidaklah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan Karhutla.

"Jika kondisi ini, terus menerus dibiarkan dan dilestarikan akan berbahaya terhadap keuangan negara," tegasnya.

Hal yang lebih menyedihkan, kata dia, akibat alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan berdampak pula alih fungsi aparat TNI dan Polri. "Bapak-bapak TNI dan Polri kita, saat ini telah beralih fungsi menjadi tenaga pemadam kebakaran," tandasnya.*(feb)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Kapolres Pelalawan Ajak Bersatu Menjaga Kampung
- Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polda Riau Luncurkan Program Gerakan Jaga Kampung
- Bupati Kuansing Tandatangani MoU Tambang Bebas Mercury dengan Kemen LHK
- Satu Keluarga di Kuansing Positif Corona
- Gajah TWA Buluh China Melahirkan
- PT SRL dan Tim Gabungan, serta Masyarakat Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Pekantua
- Polda Riau Himbau PKS Tak Ambil TBS Sawit dari TNTN


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com