Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Januari 2020 23:35
Mubeslub Sempat Kisruh, Fajrul Akhirnya Terpilih Sebagai Ketua Ipmarohu Sumut 2020-2021

Ahad, 19 Januari 2020 22:18
Sebagai Kader, Murnis Mansyur Optimis Didukung Partai Golkar Maju Pilkada Rohul 2020

Ahad, 19 Januari 2020 21:43
MoU Bersama Gubri, Investor Singapura Kelola Stadion Utama

Ahad, 19 Januari 2020 21:35
Polres Rohul Pakai Aplikasi Lancang Kuning‎ dan Drone Mengantisipasi Karhutla

Ahad, 19 Januari 2020 21:05
Tinggalkan Ketua DPRD Riau,
Engah Eet Serius Maju Balon Bupati Bengkalis


Ahad, 19 Januari 2020 17:14
Cegah Karla, Polsek Bengkalis Lakukan Patroli ke Lahan-lahan Warga

Ahad, 19 Januari 2020 16:38
Tanpa Tersangka, Polres Inhu Dinginkan Lima Hektar Karhutla di Sekp Hilir

Sabtu, 18 Januari 2020 21:33
Dua Atlet Layar Bengkalis Ikuti Kejuaraan Internasional di Batam

Sabtu, 18 Januari 2020 20:41
The New Era of Gold,
Waktunya Beli Emas untuk Mereka yang Merencanakan Masa Depan


Sabtu, 18 Januari 2020 19:35
HUT ke-47, PDIP Bengkalis Gelar Istighosah Bersama


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 September 2019 17:28
Sejumlah Anggota Dewan Angkat Bicara,
Lahan PT Adei Plantation di Pelalawan Disegel KLHK dan Gakkum


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kepolisian Resor Pelalawan menyegel lahan PT Adei Plantation gambut yang terbakar, dengan memberi tanda 'Police Line' tertanggal 9 September 2019.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kepolisian Resor Pelalawan menyegel lahan PT Adei Plantation gambut yang terbakar, dengan memberi tanda 'Police Line' tertanggal, Senin (9/9/19) kemarin.

Pantauan dilapangan Selasa (10/9/19), dua spanduk segel dari dua intansi terebut tertancap terpisah, diatas lahan gambut yang sudah dicacah dan tanah digemburkan dari kobaran api.

Misalnya, spanduk penyegelan Kapolres Pelalawan, bertuliskan area ini dalam proses penyeledikan penyiduk Karlahut. Didalam spanduk penjelasan, luas areal yang terbakar kurang lebih 4,25 hektar, berda di desa Batang Nilo Kecil kecamatan Pelalawan.

Sementara itu, kurang lebih 100 meter tetancap pula, spanduk penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam spanduknya, bertuliskan maklumat, areal ini dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup atas pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup.

Sebagai informasi, lahan gambut perkebunan sawit milik PT Adei ini menurut versi masyarakat setempat terjadi pada Jumat 6 September 2019 yang lalu. Hanya saja, manajer lapangan PT Adei Sugiarto menyangkal bahwa kebakaran itu terjadi pada Sabtu 7 September 2019 dan kobaran api yang melalap lahan berhasil dijinakkan keesokan harinya. Ketika sempat diwawancarai awak media, Sugiarto menjelaskan, lokasi lahan terbakar di Divisi II desa Batang Nilo dengan kondisi lahan bergambut. Tidak itu saja, menurut penuturannya, keseluruhan lahan di divisi II seluas 1.300 Hektar lebih kondisi bergambut.

"Semua lahan kita, di divisi II ini seluas 1.300 hektar, merupakan lahan gambut dan pada tahun 2021 ini memasuki peremajaan alias replanting," tandasnya.

Anggota Dewan Angkat Bicara.

Kebakaran lahan gambut yang terjadi di PT Adei Plantation ini menimbulkan berbagai reaksi beragam dari sejumlah anggota DPRD Pelalawan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Pelalawan Abdul Nasib, SE. Ia sendiri ikut menyaksikan langsung kelapangan kemarin, pemadaman hingga, pencacahan lahan gambut yang terbakar menggunakan alat berat oleh PT Adei Plantation.

Menurut politisi dari partai Gerindra ini, langkah cepat yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah tepat dan benar. Upaya ini, tidak membikin banyak asap yang ditimbulkan oleh lahan gambut.

Hanya saja, pencacahan dan penggalian tanah dengan kedalaman beberapa meter dilahan yang terbakar tersebut, cakapnya, hanya untuk menghilang barang bukti dengan tujuan menyulitkan penegak hukum melalukan penyelidikan.

Sementara itu, anggota DPRD Pelalawan Nazzarudin Arnazh, mendesak agar pemerintah daerah mengambil langkah kongkrit mengatasi persoalan asap yang diawali dengan lahan terbakar milik perusahaan.

Tak tanggung-tanggung pemda mau pemerintah kota se-Indonesia tegas politisi dari PAN ini, harus berani membuat rekomendasi yang mesti disampaikan ke pemerintah pusat agar semua HGU/HTI dilahan gambut perizinan tanpa terkecuali dan kembalikan lahan gambut ini ke fungsi aslinya.

Karena menurutnya, kebakaran lahan gambut inilah yang menjadi sumber mala petaka asap. "Kita bukan menolak, investi tapi investasi yang sifat mudharat bagi kemasalahatan umat.

Jika kondisi ini terus berlanjut dari tahun ketahun, kata dia, kita tidak tahu lagi bagaimana cara bisa bertahan bernafas sehat, terutama bagi anak-anak diusia dini rentan terhadap penyakit ditimbulkan kabut asap.

Sangat disayangkan, imbunhya sampai hari ini kejadian musibah kabut asap ini, belum menjadi berita utama media nasional. Alhasil orang-orang diluar sumatera menganggap tidak ada terjadi apa-apa, keluhnya.*(feb)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Polres Rohul Pakai Aplikasi Lancang Kuning‎ dan Drone Mengantisipasi Karhutla
- Tanpa Tersangka, Polres Inhu Dinginkan Lima Hektar Karhutla di Sekp Hilir
- Longsor, Pemukiman Warga Kampung Baru Timur, Kuansing Terancam Runtuh
- Tim Karlahut Padamkan Lahan Terbakar di GSK
- Upika Singingi, Kuansing Gotong-royong Bersihkan Fasum
- Eksekusi Lahan Gagal, PT Peputra Supra Jaya Kangkangi Keputusan MA
- Eksekusi Lahan PT PSJ Gagal, Ini Kata Penggiat Lingkungan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com