Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Nopember 2019 22:02
Inovasi Pelayanan, Setahun Lapas Bengkalis Terima 5 Penghargaan

Senin, 18 Nopember 2019 19:18
Sebanyak 46.620 Unit Kendaraan di Riau Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak 

Senin, 18 Nopember 2019 18:51
Serius Maju Pilkada Kuansing, Ukup Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Direktur RSUD

Senin, 18 Nopember 2019 18:03
Hanya Empat Calon Dirut BRK Lulus Tes Administrasi

Senin, 18 Nopember 2019 17:42
Pemprov Sambut Baik, Nono Patria Akhirnya Diumumkan Jadi Calon Waka DPRD Rohul

Senin, 18 Nopember 2019 17:09
Gandeng Jendral, Khairizal Optimis Menangkan Pilkada Inhu 2020

Senin, 18 Nopember 2019 17:00
Petani Sawit Swadaya Riau Kembali Berhasil Raih Sertifikasi RSPO

Senin, 18 Nopember 2019 16:55
Razia Warnet dan Warung Kelontong, 33 Pelajar Diamankan Satpol PP Pekanbaru

Senin, 18 Nopember 2019 15:18
Bangun Masjid Baru, Kepala Kejati Riau Letakan Batu Pertama

Senin, 18 Nopember 2019 15:04
4 Hari Dibuka, 207 Pelamar Daftar Seleksi CPNS Bengkalis


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 9 Nopember 2019 17:31
Kurang, Hanya 11 Persen Kawasan Lindung di Riau

Dari 8,9 juta Ha wilayah Riau, hanya 11 persen atau Ribu Ha untuk kawasan konservasi. Jikalahari nyatakan kurang.

Riauterkini-PEKANBARU-Kordinator Jikalahari, Made Ali Sabtu (9/11/19) mengatakan bahwa pola ruang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2018 -2038 sangat timpang.

Dari 8.908.254,14 ha luas Riau, diatur seluas 7.967.083,51 Ha atau setara 89 persen dari luas Riau untuk budidaya. Sedangkan kawasan lindungnya hanya seluas 941.170,63 ha atau setara dengan 11 persen luas Riau.

Hal itu menurut Made Ali dirasakan sangat kurang kawasan lindung (kawasan konservasi) di wilayah Riau. Bagaimana tidak, kawasan budidaya seluas 7,9 juta Ha telah dikuasai oleh korporasi sebanyak 78 persen atau seluas 6.238.868,85 ha untuk hutan produksi, kawasan industri, tambang dan perkebunan besar.

Sisanya hanya seluas 1.728.214,66 ha atau 22 persen saja yang diperuntukkan untuk hutan adat, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, pariwisata, perkebunan rakyat, kawasan pertanian dan pemukiman.

Untuk itu, tambahnya, Jikalahari mendesak Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau periode 2019 – 2024 untuk melakukan revisi Perda No 10 tahun 2018 tentang RTRWP Riau 2018 – 2038 berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 63.P/HUM/2019 terkait Judicial Review Perda no 10 Tahun 2018 yang diajukan Jikalahari Bersama Walhi.

“Putusan MA ini bentuk koreksi atas kekeliruan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau periode 2014–2019 dan Gubernur Riau periode Asryadjuliandi Rachman. Karena mereka menutup ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam penyusunan tata ruang dan wilayah Provinsi Riau,” ungkap Made. *(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Tanam 1000 Pohon, Bupati Mirsini Puji Anak Muda Kuansing
- PT Astra Agro Lestari Gelar Talk Show Gambut untuk Milenial
- Mirsal Gagas Kampung Biopori di Kelurahan Tangkerang Labuai
- Pengecoran Box Proyek Pemprov di Benai, Kuansing Tunggu Tanah Kering dan Kuat
- Kurang, Hanya 11 Persen Kawasan Lindung di Riau
- DKPP Dumai Kurang Respon Keluhan Keberadaan RPH Babi Ilegal Dekat Musholla
- Diduga Tergerus Air, Jalan Lintas Siak-Buton Putus


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com