Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Juni 2020 00:12
Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng

Selasa, 2 Juni 2020 19:42
Sidang Gugatan Perdata Warga Tingkok Vs PT Hutahaean, ini Kata Penasehat Hukum Penggugat

Selasa, 2 Juni 2020 18:45
Geger, ABG Pingsan di Taman BSL Bengkalis

Selasa, 2 Juni 2020 17:30
Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri

Selasa, 2 Juni 2020 16:13
Tangkap Tangan Kanan, BNNP Riau Buru Ws Pemilik Satu Kilogram Sabu di Wilayah Rohil

Selasa, 2 Juni 2020 16:09
Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas

Selasa, 2 Juni 2020 16:06
Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna

Selasa, 2 Juni 2020 16:05
Tersangka Cuci Uang Rp700-an Juta Hasil Jual Beli Narkoba di Bengkalis Dilimpahkan ke Jaksa

Selasa, 2 Juni 2020 15:27
Kompol John Firdaus Resmi Menjabat Kabag Ops Polres Rohul

Selasa, 2 Juni 2020 14:58
Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 9 Nopember 2019 17:31
Kurang, Hanya 11 Persen Kawasan Lindung di Riau

Dari 8,9 juta Ha wilayah Riau, hanya 11 persen atau Ribu Ha untuk kawasan konservasi. Jikalahari nyatakan kurang.

Riauterkini-PEKANBARU-Kordinator Jikalahari, Made Ali Sabtu (9/11/19) mengatakan bahwa pola ruang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2018 -2038 sangat timpang.

Dari 8.908.254,14 ha luas Riau, diatur seluas 7.967.083,51 Ha atau setara 89 persen dari luas Riau untuk budidaya. Sedangkan kawasan lindungnya hanya seluas 941.170,63 ha atau setara dengan 11 persen luas Riau.

Hal itu menurut Made Ali dirasakan sangat kurang kawasan lindung (kawasan konservasi) di wilayah Riau. Bagaimana tidak, kawasan budidaya seluas 7,9 juta Ha telah dikuasai oleh korporasi sebanyak 78 persen atau seluas 6.238.868,85 ha untuk hutan produksi, kawasan industri, tambang dan perkebunan besar.

Sisanya hanya seluas 1.728.214,66 ha atau 22 persen saja yang diperuntukkan untuk hutan adat, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, pariwisata, perkebunan rakyat, kawasan pertanian dan pemukiman.

Untuk itu, tambahnya, Jikalahari mendesak Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau periode 2019 – 2024 untuk melakukan revisi Perda No 10 tahun 2018 tentang RTRWP Riau 2018 – 2038 berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 63.P/HUM/2019 terkait Judicial Review Perda no 10 Tahun 2018 yang diajukan Jikalahari Bersama Walhi.

“Putusan MA ini bentuk koreksi atas kekeliruan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau periode 2014–2019 dan Gubernur Riau periode Asryadjuliandi Rachman. Karena mereka menutup ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam penyusunan tata ruang dan wilayah Provinsi Riau,” ungkap Made. *(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Beruang Keliaran di Bukit Timah Dumai
- Tenayan Tertinggi Kasus DBD di Pekanbaru
- Sinar Mas Prihatin Harimau Sumatra Mati Terjerat di Area Konsesi PT Arara Abadi
- Ditemukan Harimau Sumatera Mati Terjerat di Area PT Arara Abadi
- Ditemukan Harimau Sumatera Mati Terjerat di Area PT AA
- Infeksi Saluran Pencernaan Kronis Tewaskan Gajah Kadang Kulim
- Kapal Sembako Tenggelam, Ribuan Bungkus Mie Instan Mengapung di Sungai Siak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com