Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 14 Desember 2019 14:37
Seleksi Panwascam, Bawaslu Bengkalis Terima Tanggapan Masukan Masyarakat

Sabtu, 14 Desember 2019 12:07
Razia Kamar Napi Lapas Bengkalis, Petugas Gabungan Temukan Sajam

Sabtu, 14 Desember 2019 10:29
Ratusan Nelayan Bengkalis Terima Alat Keselamatan Pelayaran Dishub Riau

Sabtu, 14 Desember 2019 10:26
Ratusan Driver Riau Ojek Hadir dan Siap Layani Transportasi Masyarakat Pekanbaru

Sabtu, 14 Desember 2019 09:36
Pemuda Batak Kuansing Salurkan Bantuan pada Korban Banjir

Sabtu, 14 Desember 2019 07:22
Sanjayo Art Pertunjukan Pembuka Festival Teater Islam Dunia

Jum’at, 13 Desember 2019 20:40
Hadapi Pilkada, Bappeda Bengkalis Percepat Perencanaan TA 2021

Jum’at, 13 Desember 2019 20:29
173 Calon Panwascam Pilkada Bengkalis 2020 Ikuti Tes CAT dan Wawancara

Jum’at, 13 Desember 2019 20:16
Target Pertanian Bengkalis Maju, Mandiri dan Modern 2020

Jum’at, 13 Desember 2019 20:04
Diduga Bawa Narkoba Pelanggar Lulintas Mengaku Intel Polres Bengkalis, Diamankan Anggota Ditlantas Polda Riau


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 27 Nopember 2019 21:25
Selain Timbun Limbah, Status Lahan PT Bukara Diluar Kawasan PT Kawasan Industri Dumai

DPMPTSP Kota Dumai pastikan empat operasional PT Bukara itu diluar Kawasan Industri Dumai. Sehingga DPMPTSP tidak dapat memproses izin perusahaan.

Riauterkini-DUMAI- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai menerangkan bahwa lahan tempat operasional PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara) berada di luar wilayah PT. Kawasan Industri Dumai di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.

"Kami tidak bisa memproses izin PT Bukara lantaran berada diluar Kawasan Industri Dumai (KID)," kata Hendri Sandra, Kepala DPMPTSP Kota Dumai saat dikonfirmasi riauterkini.com melalui telpon selulernya, Rabu (27/11/19).

Sedangkan disinggung mengenai pembelian lahan di Kawasan Industri Dumai oleh PT Bukara sesuai keterangan GM Wilmar di Dumai, Hendri mengaku tidak tahu. Yang jelas menurutnya lahan yang dijadikan tempat operasional PT Bukara itu diluar Kawasan Industri Dumai.

"Intinya PT Bukara itu berada diluar kawasan. Jadi sampai saat ini tidak memproses izinnya. Karena secara aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa meningkatkan status lahannya," ucap Hendri Sandra mengakhiri.

Sementara Pejabat Legal PT Bukara Eko Saputra dikonfirmasi perihal ini mengatakan, pembelian lahan PT Bukara itu masuk dengan kawasan PT Kawasan Industri Dumai dan kepemilikannya milik KID. Dan jika status suratnya baru sampai tahap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan surat peralihan hak.

"Kalau izinnya KTA mempunyai Izin Prinsip penanaman modal dan Rekomendasi lainnya dari instansi terkait. Kemudian jika masalah ISO nanti kita tanya ke managemen apakah ada, karena saya tidak mengikuti hal tersebut pak, dan bersama izin lingkungan penimbunan limbah juga nanti coba saya pertanyakan hal ini juga ke menajemen," jawab Eko melalui pesan singkat.

Sebelumnya General Manager Wilmar Unit Dumai-Pelintung, Rachmadsyah mengatakan bahwa PT Bukara melakukan pembelian lahan di PT Kawasan Industri Dumai, untuk membuka usaha. "Kami tidak secara detail mengamati layout PT Bukara. Yang jelas mereka beli lahan ke kita dan limbah cairnya kita yang ambil," kata Rachmadsyah pada kesempatan sebelumnya.

Informasi yang berkembang dilapangan, PT Bukara melakukan pembelian lahan di kawasan industri milik PT Kawasan Industri Dumai seluas 9 haktar. Sedangkan status surat dari pembelian lahan hingga saat ini belum bisa diproses ke tingkat lebih tinggi. Informasinya lahan tersebut diluar kawasan KID yang luasnya kurang lebih 400 hakter tersebut.

Dimana dalam pemberitaan sebelumnya, PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara) Dumai salah satu perusahaan beroperasi bidang bleaching di Kawasan Industri Dumai (KID) di Keluarahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, diduga lakukan penumpukan limbah padat tanpa izin.

Lantas media mencoba konfirmasi kepada Dapi pengamat lingkungan di Kota Dumai. Menurut pengamatannya, PT Bukara Dumai tak memiliki hak seenaknya membuang maupun menumpuk sisa produksi atau limbah padat berwarna kuning tersebut di sembarang tempat. Sedangkan sampah rumah tangga saja tidak bisa dibuang maupun ditumpuk di sembarang tempat.

"Tidak boleh hal itu dilakukan. Semua itu ada jeda waktu dan sekarang ini sudah berapa lama PT Bukara menjalankan usahannya di KID. Wilmar juga harus ikut bertanggungjawab, masak menarik investor dan membiarkan melakukan penumpukkan limbah," jelasnya.

Dapi meminta kepada seluruh perusahaan untuk stop membeli produk dari PT Bukara. Karena perusahaan tersebut belum mempunyai izin dan beroperasi belum ramah lingkungan. "Kenapa saya bilang belum ramah lingkungan, karena mereka melakukan penumpukan limbah plus izin belum ada," tegasnya.

Kemudian Dapi meminta kepada pemerintah dan aparat terkait untuk menindak cepat PT Bukara tersebut. Jika perlu izin yang dalam proses pengurusan untuk dibatalkan dengan alasan melakukan penimbunan limbah lebih dari 2 tahun. "Aturan tentang lingkungan sudah jelas. Perusahaan melakukan penimbunan dapat dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp3 miliar," tegasnya.

Menurutnya, perusahaan harus mengelola limbah sesuai dengan undang-undang yang berlaku diantaranya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kemudian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

"Sedangkan sanksi pidananya sendiri maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp3 miliar bagi perusahaan yang dengan melakukan penimbunan limbah tanpa izin dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun," katanya sembari mempertegas pernyataannya.*(had)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Jejak Harimau Kian Banyak Muncul di Ujung Jalan Riau
- Berencana ke Siak, Waspadai Kerusakan Jalan Provinsi di Sejumlah Titik
- Karyawan PT RAPP dan Warga Kelola Lahan Kosong Jadi Kebun
- BBKSDA Riau Benarkan Ada Jejak Harimau di Tambang
- Polisi Rohil Ungkap Pelaku Maling Minyak Mentah
- Belasan Wartawan Ikuti Fieldtrip Chevron Jejak Minyak Bumi di Sumbar
- Kader HMI 25 Daerah Peduli Lingkungan di Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com