Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 23 Pebruari 2020 18:10
Perkumpulan Pengemudi Ambulance Terbentuk di Bengkalis

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:47
Gerakan Pramuka Tualang Peduli, Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:40
Hari Peduli Sampah, DLHK Riau Apresiasi Bank Sampah RAPP

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:08
Andi Rachman dan Syamsuar Bakal Bersaing di Musda Golkar Riau Nanti

Ahad, 23 Pebruari 2020 15:56
Sekdaprov Nyaris Celaka Saat Mengecek Ruangan Stadion Bola Kuansing

Ahad, 23 Pebruari 2020 15:19
Dikukuhkan, Gubri Minta Panitia Besar Purprov Riau X Kuansing Benahi Venue Olahraga

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:52
Gubri Tebar 200 Ribu Bibit Ikan Nilam di Danau Kebun Nopi Kuansing

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:51
Prihatin dengan Kondisi Bocah Penderita TBC di Tualang, DPP-LBLK Berikan Bantuan

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:23
Ringankan Korban Kebakaran di Tualang, DPD LHMR-RMB Siak Salurkan Bantuan

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:19
Peringati HPN 2020, PWI Siak Siap Gelar Berbagai Kegiatan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 21 Januari 2020 19:13
EoF: Peputra Supra Jaya Turut Hancurkan Hutan Riau

PT Peputra Supra Jaya memiliki track record yang buruk. Perusahaan tersebut ikut menghancurkan hutan di Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Catatan Eye On the Forest (EoF), Koalisi NGO Lingkungan Riau yang terdiri WWF Program Riau, Jikalahari dan WALHI Riau menyatakan bahwa track record perusahaan sawit PT Peputra Supra Jaya cukup buruk. Perusahaan tersebut diduga menjadi salah satu perusahaan yang menghancurkan kawasan hutan Riau.

Hal itu diungkapkan juru kampanye EoF, Afdal Mahyuddin Selasa (21/1/20). Menurutnya, sesuai dengan keputusan MA nomor 1087/pid.sus.LH/2018, Peputra dinyatakan bersalah dan harus mengembalikan lahan seluas 3.323 ha kepada negara. Artinya, kawasan itu adalah kawasan HTI yang dilarang menanam tanaman yang bukan industri. Termasuk tanaman sawit.

"Kawasan HTI tidak boleh ditanam sawit. Tetapi ingat ada prosentasi untuk menanam tanaman kehidupan. Tetapi bukan tanaman sawit. Jadi dengan alasan apapun, sawit dilarang ditanam di kawasan HTI," terangnya.

Afdal menambahkan, dengan menguasai lahan HTI secara sepihak tanpa ijin pemerintah dan menanam sawit di kawasan HTI, PT Peputra Supra Jaya melanggar UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang Undang No 38 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tangkap dan Pidanakan Pimpinan PT Peputra Supra Jaya

Sementara itu, Ketum Forum LSM Riau Bersatu Ir. Robert Handrico menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan PT Peputra Supra Jaya di kasus penguasaan kawasan HTI secara sepihak dan menanaminya dengan sawit sudah melanggar undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang Undang No 38 tahun 2014 tentang Perkebunan.

"Kita minta Polda Riau, Kejati Riau serta DLHK Provinsi Riau, untuk dapat menjalankan putusan Eksekusi yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Kita juga minta pimpinan PT Peputra Supra Jaya ditangkap karena sudah melanggar undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang No 38 tahun 2014 tentang Perkebunan, serta melanggar Putusan MA dan menghalang halangi pihak pemerintah yang akan melaksanakan eksekusi yang diinstruksikan oleh MA dalam amar putusannya itu,"katanya.

Menurut Robert Hendrico, keputusan inkrah dari Mahkamah Agung untuk eksekusi lahan seluas 3323 ha beserta seluruh batang sawit di tebang dan di ganti tanaman hutan di kawasan hutan sudah membuktikan bahwa PT Peputra Supra Jaya bersalah. Jadi tidak ada alasan eksekusi itu di halangi.

"Kita juga minta agar seluruh perizinan atas nama PT Peputra Supra Jaya harus di cabut dan segala denda yang diakibatkannya harus di bayar pada negara. Intinya supaya ada efek jera tidak saja eksekusi saja dilaksanakan tetapi pimpinan PR Peputra Supra Jaya ditangkap dan di penjarakan," katanya tegas.

Robert menambahkan, Forum LSM Riau Bersatu sangat menyayangkan tindakan salah satu anggota DPRD Riau yang juga ketua PDIP Riau yang di duga provokatif atas masalah ini. Seharusnya menurutnya anggota dewan tidak berpihak dan memberi pandangan dan edukasi tentang keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung untuk mengeksekusi lahan 3323 ha tersebut.*(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Polres Bengkalis Tanam 1.500 Batang Mangrove di Pesisir Pantai Pambang
- Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Pemukiman di Kuansing Kebanjiran
- RPK PT Sari Lembah Subur Sukses Padamkan Karhutla di Tanjung Kuyo, Kerumutan
- Ditemukan Warga, Kucing Hutan Dirawat di Klinik Satwa BBKSDA
- LHP Bengkalis Minta Pemerintah Ada Skema Kelola Ekosistem Mangrove yang Libatkan Masyarakat
- Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan di Duri, Bengkalis Dikepung Banjir
- Kapolri Apresiasi Inovasi Polda Riau dan Forkopimda Riau Dalam Cegah dan Atasi Karhutla


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com