Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Agustus 2020 12:56
Tolak RUU Cipta Kerja, KSBSI Demo di DPRD Riau

Kamis, 13 Agustus 2020 09:43
Sekwan Akui Sedang Proses Syahroni Tua untuk PAW Almarhum Dedet di DPRD Riau

Kamis, 13 Agustus 2020 08:27
PKB Doakan Kasmarni Jadi Bupati Perempuan Pertama di Riau

Kamis, 13 Agustus 2020 08:16
Bupati Kuansing Tinjau Pembangunan Masjid Nurhidayah Desa Pauh Angit

Rabu, 12 Agustus 2020 21:30
Tim Lapfor Pekanbaru Selidiki Penyebab Kebakaran HPBB Telkom

Rabu, 12 Agustus 2020 20:10
Ubah Sampah Menjadi Rupiah, PT CPI – Unilak Berdayakan Bank Sampah di Riau

Rabu, 12 Agustus 2020 18:30
Bertambah 32, Dua Warga Jabar dan Sumsel Terkonfirmasi Covid-19 di Riau

Rabu, 12 Agustus 2020 17:19
Alhamdulillah, 34.529 KK dan 209 Anak Panti di Bengkalis Terima BST Tahap II dan III

Rabu, 12 Agustus 2020 17:11
Dewan Minta Pemko Pekanbaru Garap PAD Pajak yang Belum Optimal

Rabu, 12 Agustus 2020 16:51
Kadiskominfotik Riau Ajak Masyarakat Gunakan Internet Dengan Bijak dan Sehat


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 30 Juni 2020 20:23
Polda Riau Himbau PKS Tak Ambil TBS Sawit dari TNTN

Masih berlangsungnya pasokan TBS Sawit dari KUD Tani Bahagia ke PT SSR, Kapolda Riau sudah himbau agar PKS tak ambil TBS dari kebun dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait perambahan di kawasan konservasi Taman Nasional Tessonilo, Kapolda Riau melalui surat bernomor B/612/II/2017/Reskrimsus sudah menghimbau agar semua perusahaan kelapa sawit (PKS) di Riau tidak mengambil/atau menerima tandan buah segar (TBS) sawit dari kawasan Taman Nasional Tessonilo (TNTN).

Ada 3 hal yang dihimbau oleh Kapolda Riau dalam surat himbauan tersebut. Pertama adalah perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) tidak menerima TBS sawit dari kebun sawit yang berada di kawasan TNTN. Kedua adalah tidak menguasai dan memperjualbelikan bahkan menyimpan hasil dari perkebunan sawit yang berada di kawasan TNTN. Ketiga adalah tidak membeli atau mengolah hasil dari kebun sawit di dalam kawasan TNTN.

Hal itu dibenarkan Humas Polda Riau, Kombespol Sunarto beberapa waktu lalu. Menurutnya himbauan itu diterbitkan dan ditandatangani Kapolda Riau tahun 2017. Terbitnya himbauan itu karena maraknya terjadi perambahan di kawasan TNTN.

"Iya, himbauan tersebut diterbitkan pada tahun 2017 lalu," terangnya.
Ketika diinfokan bahwa bahwa perambahan masih terjadi hingga saat ini, Kombespol Sunarto menyayangkan terjadinya perambahan yang merusak kawasan tutupan hutan di TNTN. Ia minta perambahan yang masih terjadi diinfokan ke Kementrian Kehutanan RI.

Pasok 150 Ton Perhari

Seperti dirilis Riauterkini sebelumnya, menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tessonilo (PPNS BTNTN), Iskandarsyah pada tahun 2014 KUD Tani Bahagia telah berkerja sama dengan PT, Swakarsa Sawit Raya (SSR) untuk pembelian TBS milik KUD Tani Bahagia. Dalam perjanjian kontrak tersebut, disepakati KUD Tani Bahagia memasok kebutuhan TBS Sawit ke PT SSR dengan target Delevery Order TBS mencapai 100 -150 ton perhari.

Padahal, KUD Tani Bahagia telah melakukan kegiatan perkebunan semenjak tahun 1998-1999 di kawasan HPT Tesso Nilo konsesi PT RPI dan PT. Inhutani IV. Hal ini dapat di telusuri dari dokumen surat antara Pemda Inhu, BPN, Kanwil Kehutanan Riau, Dinas Kehutanan Riau, PT. Inhutani IV, PT Rimba Peranap Indah.

"Berdasarkan ketentuan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telah diatur ancaman yang cukup tegas terhadap industri pengolahan kelapa sawit untuk tidak membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil kebun yang patut diduga berasal dari kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e berbunyi: “Setiap orang dilarang: e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin," terangnya.

Terhadap industri pengolahan kelapa sawit yang terbukti membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil kebun yang patut diduga berasal dari kawasan hutan, Iskandar mengatakan bahwa dapat diancam sesuai Pasal 93 ayat (3) huruf c berbunyi “Korporasi yang: c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.*(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Minim Pertumbuhan Awan Picu Suhu Riau Memanas
- Kadis PUPR Sebut Jalan Sekitaran Agus Salim Bakal Dioverlay
- Bupati Inhil Tinjau Lokasi Longsor di Kecamatan Tembilahan Hulu
- Kawanan Gajah Sambangi Kebun Sawit Warga Semunai
- Dinas PUPRKPP Riau Perbaiki Portal Jembatan Letton yang Nyaris Tumbag
- Belum Diumumkan Sebagai Kakan Kemenag, Hasil Tracking MR Ada Warga Pelalawan Tertular Corona
- Ayo, Uji Nyali di Derasnya Jeram Sungai di Pangkalan Indarung, Kuansing


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com