22/01/2020 21:26
Pemda Meranti Targetkan PAD 2020 Rp 105 Miliar

21/01/2020 20:53
Kapolres Meranti Tinjau Kesiagaan PT SRL Antisipasi Karhutla

20/01/2020 19:48
Kapolda Riau Copot Kapolsek Teluk Meranti Diduga Akibat Karhutla

16/01/2020 21:19
Wabup Said Hasyim Hadiri Pisah Sambut Camat Ransang, Meranti

16/01/2020 16:53
Rayakan Ulang Tahun ke-II, Grand Meranti Hotel Bagi-bagi Sembako

14/01/2020 21:42
KPU Kepulauan Meranti Akan Rekrut 45 PPK Untuk Pilkada 2020

7/01/2020 14:16
Empat Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Pemerintah di Disdikbud Kepulauan Meranti Diadili

6/01/2020 11:20
Tahun 2020, Bupati dan Wabup Meranti Belum Intruksikan Pengurangan Tenaga Honor

1/01/2020 12:59
Jelang Pilkada Kepulauan Meranti 2020,
HM Adil Sudah Dapatkan Rekomendasi PKB

30/12/2019 10:52
Pilkada Meranti 2020, Said Hasyim Kantongi Rekomendasi DPP PAN

  Senin, 29 April 2019 17:12
Diduga Bagi-bagi Magic Com dan Drum,
Caleg PKB Kepulauan Meranti Jalani Sidang di PN Bengkalis


Diduga bagi-bagi magic com dan drum ke peserta pertemuan, seorang Caleg PKB Dapil I, Kabupaten Kepulauan Meranti, HA terpaksa menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

Riauterkini-BENGKALIS- Diduga bagi-bagi magic com atau penanak nasi sejenisnya dan drum ke peserta pertemuan, seorang calon legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) I, Kabupaten Kepulauan Meranti, HA terpaksa menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

Sidang dugaan tindak pidana Pemilu, Senin (29/4/19) siang dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Meranti.

Sidang berlangsung di Ruang Kartika PN Bengkalis, Majelis Hakim, Ketua Annisa Sitawati, Hakim Anggota Wimmi D. Simarmata, SH dan Mohd. Rizky Muamar, SH. Sementara JPU, Tohodo Naro, SH dan terdakwa HA didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Aziun Asyari.

Dalam dakwaan JPU, terdakwa HA diduga melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dalam pasal yang disangkakan yakni Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No 07 tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp24 juta.

HA juga masih sebagai Anggota DPRD Kepulauan Meranti, didakwa bersalah selaku Caleg PKB Dapil I Kecamatan Tebing Tinggi diduga telah melakukan perbuatan pidana Pemilu saat melakukan kampanye yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye, yakni penanak nasi listrik dan drum.

Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal mengatakan, perkara dugaan tindak pidana Pemilu ini terungkap setelah petugas mendapatkan laporan dari warga terkait dugaan pelanggaran Pemilu dilakukan terdakwa HA pada 14 Maret 2019 lalu. Kemudian dilakukan penyelidikan Tim Gakkumdu kemudian menaikkan status ke penyidikan, pra tuntutan dan penuntutan di pengadilan.

"Dari kajian kita dugaan yang dilakukan terdakwa memiliki unsur money politic, dengan menjanjikan uang atau materil lainnya kepada masyarakat," kata Syamsurizal usai sidang kepada sejumlah wartawan.

Selain itu katanya, petugas juga menyita sejumlah barang bukti dugaan politik uang HA, baik berupa foto dan video terdakwa yang sedang melakukan silahturahim ke warga dan menjanjikan akan memberikan sesuatu.

Terdakwa dalam video yang menjadi alat bukti mengaku memiliki seribu drum dan penanak nasi yang akan dibagikan. Khusus di tempat terdakwa melakukan pertemuan. Dan untuk di tempat pertemuan berencana membagikan kepada warga di sana sebanyak 50 unit.

"Dari kasus ini dilakukan pemeriksaan kurang lebih 15 orang saksi termasuk ahli. Barang bukti juga kita sita semua. Tim Gakkumdu tidak ragu dengan keaslian dari barang bukti yang ada. Jadi tidak perlu melakukan uji forensik dan yang merekam juga sebagai saksi dan pelapor. Dan kita akan sampai selesai di sini (PN, red) untuk mengikuti jalannya persidangan," ungkapnya.

Terpisah, PH terdakwa HA, Aziun Asyari ketika dimintai tanggapan menyatakan, meragukan dakwaan yang di sampaikan JPU terhadap kliennya itu. Menurutnya dakwaan pidana kabur. Pasalnya alat bukti berupa video yang menjadi laporan tidak ada analisis dari ahli IT.

"Jadi kita ragukan, rekaman video yang menjadi alat bukti ini tidak ada terangan ahlinya IT yang menyatakan itu betul gambar dan video terdakwa. Seharusnya penyidik sejak awal harus mengambil keterangan ahli IT terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkara ini. Dakwaannya kabur," terang Azuin. Menurut Aziun, kalaupun barang yang dijanjikan akan diberikan kepada warga berasal dari APBD Meranti. Dimana kliennya juga merupakan Anggota DPRD di Meranti dalam kegiatan reses.

"Tempat silahturrahim memang menjadi Dapil kilen kita menjadi anggota dewan saat ini. Jadi sebagai dewan wajar dia memberikan bantuan sebagai dewan kepada masyarakatnya. Pertemuan juga dilakukan merupakan silahturrahim atau reses bukan kampanye," tandasnya. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan eksepsi atau keberatan terdahap dakwaan JPU. Namun, tidak disampaikan dan agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Sidang pemeriksaan saksi awal pihak JPU menghadirikan saksi dari Bawaslu Bengkalis dan saksi pelapor dari masyarakat. Kemudian saksi pelapor yang dihadirkan bernama Erwan.

Sidang perkara ini akan dilakukan secara maraton oleh majelis hakim lebih kurang 7 hari kerja. Sidang akan dilanjutkan besok dengan pemeriksaan saksi-saksi lainya.***(dik)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com