7/01/2020 14:16
Empat Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Pemerintah di Disdikbud Kepulauan Meranti Diadili

6/01/2020 11:20
Tahun 2020, Bupati dan Wabup Meranti Belum Intruksikan Pengurangan Tenaga Honor

1/01/2020 12:59
Jelang Pilkada Kepulauan Meranti 2020,
HM Adil Sudah Dapatkan Rekomendasi PKB

30/12/2019 10:52
Pilkada Meranti 2020, Said Hasyim Kantongi Rekomendasi DPP PAN

26/12/2019 20:35
Menuju Pilkada 2020, Ini Makna Meranti Berseri Menurut Hery Saputra

18/12/2019 12:46
Korupsi Restribusi Kapal, ASN dan Honorer Dishub Meranti Divonis 1,5 Tahun Penjara

18/12/2019 10:41
Champions Futsal Akhir 2019, Adhyaksa FC 'Berseri' di Piala Ketua PSSI Kepulauan Meranti

13/12/2019 10:04
Terbentuk di Meranti, HNSI Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Nelayan

1/12/2019 12:34
Dilauching KPU Meranti, 'Si Rame' Menajadi Maskot Pilkada Kepulauan Meranti 2020

29/11/2019 16:08
Tindak Lanjuti Aksi KPK, BPPRD Meranti Sosialisasi Aplikasi SiTanjak

  Jum’at, 3 Mei 2019 17:28
Diduga Bagi-bagi Magic Com dan Drum,
Caleg PKB Meranti Dituntut Jaksa 3 Bulan Penjara


Jaksa penuntut menyatakan Caleg PKB Dapil I Kabupaten kepulauan Meranti berinisial HA, bersalah telah membagikan magic com dan drum para peserta pertemuan di masa kampanye. Untuk itu, ia dituntut tiga tahun penjara.

Riauterkini-BENGKALIS- Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, bahwa Calon Legislatif (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil I Kabupaten Kepulauan Meranti, HA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana politik uang, dengan cara bagi-bagi magic com dan juga drum kepada peserta pertemuan pada masa kampanye, dengan kurungan penjara selama 3 bulan.

Selain tuntutan 3 bulan penjara, JPU juga mewajibkan HA membayar denda Rp24 juta, karena melanggar tindak pidana Pemilu sesuai Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU Nomor 07/2017.

Sidang pembacaan tuntutan JPU digelar Jum'at (3/5/19) di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, dan siangnya dilanjutkan dengan agenda pledoi (pembelaan) atas tuntutan.

Sidang ini dihadiri terdakwa HA didampingi Penasehat Hukum (PH), Aziun Asyari, JPU Kejari Meranti, Tohodo Naro, SH. Ketua Majelis Hakim Annisa Sitawati, SH didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, SH dan Mohd. Rizky Musmar, SH.

Penasehat Hukum (PH) HA, Aziun Asyaari dalam pembelaannya menyebutkan, bahwa perkara tersebut sudah kadaluarsa melebihi dari 14 hari, rekaman sebagai barang bukti diperoleh secara ilegal. Dan soal dilaporkan melakukan kampanye, juga tidak terpenuhi. Acara tersebut sebatas silaturrahmi di lokasi Dapil kliennya, karena terdakwa masih sebagai Anggota DPRD Meranti.

"Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terhadap klien kami dari segala tuntutan, mengembalikan nama baik terhadap terdakwa dan untuk biaya perkara dibebankan ke negara. Tapi apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, maka jatuhkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.

Atas pembelaan ini, JPU Kejari Meranti meminta kepada majelis hakim diberikan waktu untuk menanggapi pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa. Dan telah disepakati, agenda tanggapan (replik) JPU ataupun duplik PH sekitar pukul 17.00 WIB.***(dik)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com