7/01/2020 14:16
Empat Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Pemerintah di Disdikbud Kepulauan Meranti Diadili

6/01/2020 11:20
Tahun 2020, Bupati dan Wabup Meranti Belum Intruksikan Pengurangan Tenaga Honor

1/01/2020 12:59
Jelang Pilkada Kepulauan Meranti 2020,
HM Adil Sudah Dapatkan Rekomendasi PKB

30/12/2019 10:52
Pilkada Meranti 2020, Said Hasyim Kantongi Rekomendasi DPP PAN

26/12/2019 20:35
Menuju Pilkada 2020, Ini Makna Meranti Berseri Menurut Hery Saputra

18/12/2019 12:46
Korupsi Restribusi Kapal, ASN dan Honorer Dishub Meranti Divonis 1,5 Tahun Penjara

18/12/2019 10:41
Champions Futsal Akhir 2019, Adhyaksa FC 'Berseri' di Piala Ketua PSSI Kepulauan Meranti

13/12/2019 10:04
Terbentuk di Meranti, HNSI Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Nelayan

1/12/2019 12:34
Dilauching KPU Meranti, 'Si Rame' Menajadi Maskot Pilkada Kepulauan Meranti 2020

29/11/2019 16:08
Tindak Lanjuti Aksi KPK, BPPRD Meranti Sosialisasi Aplikasi SiTanjak

  Rabu, 10 Juli 2019 08:17
Besok, Bupati Meranti Diperiksa KPK

Bupati Kepulau Meranti Irwan Nasir semestinya kemarin diperiksa KPK, namun berhalangan dan penyidik menjadwal ulang pemeriksaan besok.

Riauterkini-PEKANBARU -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan menggunakan kapal antara PT Pilog dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. Salah satu upayanya dengan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir sebagai saksi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi, namun kemarin berhalangan datang, jadi dijadwal ulang pemeriksaannya Kamis ini (besok.red), " kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya pada riauterkini lewat pesan Watsapp, Selasa (9/7/2019) malam.

Selain itu, KPK juga memanggil tiga orang dari pihak swasta yaitu Harmawan, Dipa Malik, dan Serly Virgiola.

Sementara Irwan Nasir kepada wartawan di Meranti menyatakan menghormati proses hukum dan akan memenuhi panggilan KPK. Hanya saja ia perlu waktu mengumpulkan dokumen yang diminta KPK, yaitu dokumen pengajuan Dana Alokasi Khusus atau DAK Meranti 2015. Ia juga mengaku tak kenal dengan tiga tersangka yang sudah ditetapkan KPK.

Dalam perkara ini, sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yaitu, anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti dan Indung.

Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT HTK untuk biaya angkut yang diterima dengan komitmen fee sebesar 2 dolar AS per metric ton. Bahkan, Bowo Sidik diduga telah menerima sebanyak tujuh kali hadiah maupun dugaan suap dari PT HTK.

Adapun, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT HTK maupun pihak lainnya diamankan KPK sebesar Rp 8 miliar lebih. Uang tersebut dihimpun oleh Bowo Sidik untuk kepentingan serangan fajar pada Pemilu 2019.

Bowo dan Indung sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 128 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Asty Winasti sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***(mad)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com