Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 7 Desember 2019 13:24
Temui Bupati Mursini, Ibu-ibu IKKS dari Sejumlah Provinsi Pulang Kampung

Sabtu, 7 Desember 2019 11:27
Warga Rupat, Bengkalis Digegerkan Penemuan Mayat Laki-laki Tanpa Busana

Sabtu, 7 Desember 2019 10:28
Polisi Rohil Ungkap Pelaku Maling Minyak Mentah

Sabtu, 7 Desember 2019 08:16
Belasan Wartawan Ikuti Fieldtrip Chevron Jejak Minyak Bumi di Sumbar

Jum’at, 6 Desember 2019 17:30
Dikerjakan Swakelola bersama PT BOS, PSR Bencah Kesuma Dinilai Berhasil Dirjenbun dan DPR RI

Jum’at, 6 Desember 2019 17:20
Libur Natal dan Tahun Baru 2020,
Telkomsel Pastikan Perkuat Layanan Jaringan Untuk Semua Masyarakat


Jum’at, 6 Desember 2019 17:16
Manjakan Pelanggannya, Rabbani Hadirkan Diskon 50 Persen Untuk Semua Produk

Jum’at, 6 Desember 2019 16:57
Tampung Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Bagi Beras dan Mesin Air di Kembung Luar

Jum’at, 6 Desember 2019 15:50
Molor Karena Lahan, Wagubri Cek Langsung Pekerjaan Jembatan Sail

Jum’at, 6 Desember 2019 15:28
Ganti Tiang Lapuk, Besok 7 Jam Listrik Padam di Wilayah Utara Timur Pulau Bengkalis 


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 29 Januari 2019 12:14
Menristek Minta Stop Politisisasi Kampus, Rektor Bertanggung Jawab jika Dosen Berpolitik

Menristekdikti minta kampus tak diseret ke ranah politik. Rektor akan bertangung jawab jika ada dosen berpoltik praktis.

Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Prof H Mohamad Nasir, tegaskan kampus tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.

Jika ada akademisi terlibat dalam politik praktis, maka Rektor atau pihak yayasan khususnya dari kalangan swasta harus bertanggung jawab.

"Kampus tidak boleh digunakan untuk ajang politik, karena kampus bukan ajang politik. Dosen terlibat politik praktis di kampus, maka rektor harus bertanggung jawab," kata Menristekdikti, usai meresmikan pembangunan gedung program studi Diploma III (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau (Unri), Selasa (29/1/19).

Menristekdikti tidak merincikan dengan pasti bentuk pertanggung jawaban tersebut. Meski begitu, menurutnya, kampus adalah tempat ajang pengembangan akademik dan sumber daya manusia. Karena itu sudah seharusnya semua kampus bebas dari kegiatan politik praktis.

Seandainya ada diantara pihak akademisi yang tetap melibatkan diri lalu membawa nama institusi, dipersilahkan keluar dari kampus.

"Mereka ingin berpolitik, silahkan keluar dari kampus. Tetapi sebaliknya jika ada individu yang ingin berpolitik, tidak masalah. Itu adalah hak individu masing masing," tegas Menristekdikti.***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Bupati Kuansing Pimpin Upacara Hari Guru 2019
- Melalui Mubes IX, Apri Nando Terpilih Aklamasi Sebagai Ketum Himarohu 2019-2021
- Program Good Laboratory Practices PT CPI–Umri Latih 100 Guru dan Dosen
- 46 Kepala Sekolah, Korwil dan Pengawas di Lingkup Dispora Kuansing Resmi Dilantik
- Sosialisasi di Rohul, Achmad: Empat Pilar MPR Dapat Menjamin Keutuhan Bangsa dan Negara
- Begini Cara Disdikpora Rohul Meriahkan Sumpah Pemuda 2019
- AKN Bengkalis akan Ditutup,
Syahrial : Harus Segera Cari Solusi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com