Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 5 Juni 2020 22:12
Riau Urutan Kedua Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia

Jum’at, 5 Juni 2020 21:56
Kapolsek Bantan, Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 5 Juni 2020 21:53
Syamsudin Uti Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PW KBB Riau

Jum’at, 5 Juni 2020 21:09
Lomba Video Inovasi New Normal Tingkat Nasional, Bupati Inhil Seleksi 7 Video Terbaik

Jum’at, 5 Juni 2020 19:15
PT Ekadura Indonesia Rohul Inovasi Pelayanan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 5 Juni 2020 18:46
Antisipasi Gas Berbahaya, Penggalian Sumur Bor di Lirik Inhu Dihentikan

Jum’at, 5 Juni 2020 18:37
Kasus Pasien Positif Covid-19 Kembali Dilaporkan Nihil, Satu Sembuh

Jum’at, 5 Juni 2020 18:24
Kapolres Rohul Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menuju Fase New Normal

Jum’at, 5 Juni 2020 18:23
Suhu Badan Dicek, Gubri Apresiasi Jemaah Jalankan Protokol Kesehatan

Jum’at, 5 Juni 2020 17:10
Gubri dan BPKP Launcing Aplikasi Mata Bansos


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 3 April 2019 15:43
DPRD Pekanbaru Soroti Kualitas Proses Belajar Mengajar SMK Bina Profesi Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru soroti mutu kualitas proses belajar mengajar SMK Bina Profesi Pekanbaru.

Riauterkini - PEKANBARU - Melihat terus menurunnya jumlah siswa tiap tahun, DPRD Pekanbaru pertanyakan kualitas pendidikan SMK Bina Profesi Pekanbaru. Selain jumlah siswa yang terus menurun, sekolah yang dinaungi Yayasan Bina Profesi tersebut juga mematok uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) cukup tinggi.

Dari data yang diterima riauterkini.com, SMK yang beroperasi di jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru ini saat ini memiliki jumlah siswa sekitar 75 orang. Dimana kelas satu berjumlah 16 orang, kelas 2 dengan 3 kelas dan tiga kejuruan sebanyak 26 orang dan kelas 3 sekitar 32 orang yang terbagi tiga jurusan.

Sementara untuk uang SPP setiap bulannya siswa diharuskan membayar sebesar Rp370 ribu. Sedangkan informasinya guru pengajar digaji sekitar Rp1,4 juta perbulan. Untuk jumlah staf pengajar ini sebanyak 14 orang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga meminta agar pihak yayasan untuk kembali melakukan evaluasi dalam menjalankan operasional sekolah.

"Operasional sekolah akan berimbas pada besarnya biaya SPP yang dibebankan," katanya.

Bukan hanya itu, Romi juga mengkhawatirkan kondisi tersebut berpengaruh terhadap tersedianya fasilitas pendidikan. "Jangan karena hanya mengejar keuntungan bisnis akhirnya anak didik menjadi korban" tuturnya.

Ia juga mengatakan agar Dinas Pendidikan tidak sembarangan dan lebih selektif dalam mengeluarkan izin-izin lembaga pendidikan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Pekanbaru.

Sementara, Shofrudin selaku Pemilik Yayasan Bina Profesi saat dikonfirmasi riauterkini.com masih enggan menanggapi hal tersebut. Menurutnya Rapat Dengar Pendapat (RPD) yang dilakukan oleh DPRD Riau beberapa waktu lalu bersifat tertutup bukan untuk konsumsi umum.

"Lagian saya tau bagaimana harus koordinasi dimana SMK kan dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Prov atau DPRD Provinsi. Dimana seharusnya untuk melakukan monitoring dewan seharusnya koordinasi kan dengan Dinas Pendidikan dulu," singkatnya.***(rul)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 


Berita Pendidikan lainnya..........
- SD dan SMP di Bengkalis Ditambah Dua Pekan Diliburkan
- Bupati Kuansing Awali Pengecoran Pomdasi Pembangunan Pondok Tahfidz Quran
- Hardiknas, PGK Bengkalis Prihatin Angka Anak Putus Sekolah Tinggi
- Pelaku Minta Maaf, Disdik Rohul Panggil Kepsek Terkait Video Kelulusan tak Senonoh
- Rayakan Kelulusan dengan Cara tak Senonoh, Video Sejumlah Pelajar di Rohul Viral
- PCR-Telkomsel/XL, 1757 Mahasiswa Reguler dan Staf Aktif Dapat Subsidi Kuota
- Pemkab Kuansing Umumkan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2020


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com