Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 3 Juli 2020 21:08
Ketua Syuro PKB Riau Doakan Hafit Syukri - Erizal Menang di Pilkada Rohul

Jum’at, 3 Juli 2020 19:29
6 Pasien Positif Covid-19 Inhil Sembu

Jum’at, 3 Juli 2020 18:05
Satu Keluarga di Kuansing Positif Corona

Jum’at, 3 Juli 2020 18:02
Gajah TWA Buluh China Melahirkan

Jum’at, 3 Juli 2020 17:35
Seorang Karyawan di Mal Pekanbaru Positif Covid-19

Jum’at, 3 Juli 2020 17:03
Tracing dari Ibu, Ayah dan Anak di Kuansing Positif Covid-19

Jum’at, 3 Juli 2020 16:59
Beri Bantuan Perlengkapan Bagi MPA, Bupati Inhil Apresiasi 2 Grup Perusahaan

Jum’at, 3 Juli 2020 16:54
Desak KPK Periksa Bapak Pembangunan Bengkalis, HMPP Riau Gelar Aksi di Polda Riau

Jum’at, 3 Juli 2020 16:52
CATAR, Aplikasi Transportasi Antar Jemput Makanan Karya Anak Muda Bengkalis

Jum’at, 3 Juli 2020 15:49
Peringatan Bagi Direksi, BUMD Kinerja Rendah Siap-siap Diganti


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Berdasarkan koordinasi dengan KPK, Kadisdik Riau sebar edaran ke SMA dan SMK Negeri. Isinya larangan pungutan uang Komite Sekolah.

Riauterkini - PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebarkan surat edaran kepada seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat terkait pelarangan melakukan pungutan uang atau sumbangan pendidikan langsung kepada peserta didik.

Larangan itu berdasarkan rapat koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi, antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, DPRD, Ombudsman, dan pihak terkait.

"Jadi ini sesuai dengan hasil monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsubgah) KPK di Provinsi Riau. Rapat ini dihadiri Gubernur Riau. Dengan telah dikeluarkannya surat ini maka sekolah dilarang memungut iuran, sesuai dengan isi surat ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudiyanto, Jumat (23/8/19).

Menurutnya, berdasarkan surat edaran dari hasil Rakor pertemuan KPK dan Gubri beserta pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu itu, segala pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dengan mengatasnamakan komite sekolah, tidak dibenarkan meminta langsung kepada siswa.

Sementara untuk sumbangan dari komite langsung kepada orangtua siswa, berapa besarannya tidak dibenarkan ditetapkan. Komite hanya boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa, bukan dari peserta didik.

“Untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, kiranya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi silakan jalankan sesuai aturan, dengan tidak memberatkan siswa. Kalau ada orangtua siswa yang mau menyumbang untuk sekolah itu silakan, dan langsung dengan komite sekolah,” kata mantan Pj Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini.

“Dan komite sekolah juga tidak dibenarkan membuka rekening atas nama sekolah, tetap menggunakan rekening komite. Tidak boleh melibatkan sekolah untuk rekening komite,” tegas Rudi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Riau ini telah diserahkan kepada seluruh sekolah pada tanggal 20 Agustus 2019. ***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 


Berita Pendidikan lainnya..........
- Diprotes Terkait Transparansi UKT, Rektor UIn Suska Ajak Dialog Mahasiswa
- Demo, Mahasiswa UIN Suska Tuntut UKT Dipotong 50 Perseng
- Aplikasi Digitalku Hadir di Riau, Solusi Belajar Siswa di Masa Pandemi
- STIE Bangkinang dan STAI Ar Ridha Bagansiapiapi MoU Peningkatan Kualitas SDM
- Mahasiswa Kunkerta UR Bantu Penyaluran BLT di Bandar Petalangan
- Pastikan PPDB Online Lancar, Kadisdik Bengkalis Tinjau Sejumlah Sekolah di Duri
- Cermati PPDB, Lurah Duri Timur Gelar Rapat Tertutup Bareng Perangkatnya


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com