Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Juni 2020 00:12
Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng

Selasa, 2 Juni 2020 19:42
Sidang Gugatan Perdata Warga Tingkok Vs PT Hutahaean, ini Kata Penasehat Hukum Penggugat

Selasa, 2 Juni 2020 18:45
Geger, ABG Pingsan di Taman BSL Bengkalis

Selasa, 2 Juni 2020 17:30
Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri

Selasa, 2 Juni 2020 16:13
Tangkap Tangan Kanan, BNNP Riau Buru Ws Pemilik Satu Kilogram Sabu di Wilayah Rohil

Selasa, 2 Juni 2020 16:09
Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas

Selasa, 2 Juni 2020 16:06
Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna

Selasa, 2 Juni 2020 16:05
Tersangka Cuci Uang Rp700-an Juta Hasil Jual Beli Narkoba di Bengkalis Dilimpahkan ke Jaksa

Selasa, 2 Juni 2020 15:27
Kompol John Firdaus Resmi Menjabat Kabag Ops Polres Rohul

Selasa, 2 Juni 2020 14:58
Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Berdasarkan koordinasi dengan KPK, Kadisdik Riau sebar edaran ke SMA dan SMK Negeri. Isinya larangan pungutan uang Komite Sekolah.

Riauterkini - PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebarkan surat edaran kepada seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat terkait pelarangan melakukan pungutan uang atau sumbangan pendidikan langsung kepada peserta didik.

Larangan itu berdasarkan rapat koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi, antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, DPRD, Ombudsman, dan pihak terkait.

"Jadi ini sesuai dengan hasil monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsubgah) KPK di Provinsi Riau. Rapat ini dihadiri Gubernur Riau. Dengan telah dikeluarkannya surat ini maka sekolah dilarang memungut iuran, sesuai dengan isi surat ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudiyanto, Jumat (23/8/19).

Menurutnya, berdasarkan surat edaran dari hasil Rakor pertemuan KPK dan Gubri beserta pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu itu, segala pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dengan mengatasnamakan komite sekolah, tidak dibenarkan meminta langsung kepada siswa.

Sementara untuk sumbangan dari komite langsung kepada orangtua siswa, berapa besarannya tidak dibenarkan ditetapkan. Komite hanya boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa, bukan dari peserta didik.

“Untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, kiranya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi silakan jalankan sesuai aturan, dengan tidak memberatkan siswa. Kalau ada orangtua siswa yang mau menyumbang untuk sekolah itu silakan, dan langsung dengan komite sekolah,” kata mantan Pj Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini.

“Dan komite sekolah juga tidak dibenarkan membuka rekening atas nama sekolah, tetap menggunakan rekening komite. Tidak boleh melibatkan sekolah untuk rekening komite,” tegas Rudi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Riau ini telah diserahkan kepada seluruh sekolah pada tanggal 20 Agustus 2019. ***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 


Berita Pendidikan lainnya..........
- SD dan SMP di Bengkalis Ditambah Dua Pekan Diliburkan
- Bupati Kuansing Awali Pengecoran Pomdasi Pembangunan Pondok Tahfidz Quran
- Hardiknas, PGK Bengkalis Prihatin Angka Anak Putus Sekolah Tinggi
- Pelaku Minta Maaf, Disdik Rohul Panggil Kepsek Terkait Video Kelulusan tak Senonoh
- Rayakan Kelulusan dengan Cara tak Senonoh, Video Sejumlah Pelajar di Rohul Viral
- PCR-Telkomsel/XL, 1757 Mahasiswa Reguler dan Staf Aktif Dapat Subsidi Kuota
- Pemkab Kuansing Umumkan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2020


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com