Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 4 Juni 2020 18:44
Ada Mobile Tunai BNI di Era New Normal

Kamis, 4 Juni 2020 17:51
Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah

Kamis, 4 Juni 2020 17:08
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana 1ON+ Dengan Bonus Kuota Melimpah

Kamis, 4 Juni 2020 16:35
Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP

Kamis, 4 Juni 2020 16:17
Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS

Kamis, 4 Juni 2020 14:45
Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif

Kamis, 4 Juni 2020 13:53
Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri

Kamis, 4 Juni 2020 13:47
Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla

Kamis, 4 Juni 2020 13:43
Warga Diterkam Harimau, BBKSDA Turunkan Tim ke Bengkalis

Kamis, 4 Juni 2020 13:37
Kabupaten Inhu Siap Menyongsong New Normal


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Berdasarkan koordinasi dengan KPK, Kadisdik Riau sebar edaran ke SMA dan SMK Negeri. Isinya larangan pungutan uang Komite Sekolah.

Riauterkini - PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebarkan surat edaran kepada seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat terkait pelarangan melakukan pungutan uang atau sumbangan pendidikan langsung kepada peserta didik.

Larangan itu berdasarkan rapat koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi, antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, DPRD, Ombudsman, dan pihak terkait.

"Jadi ini sesuai dengan hasil monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsubgah) KPK di Provinsi Riau. Rapat ini dihadiri Gubernur Riau. Dengan telah dikeluarkannya surat ini maka sekolah dilarang memungut iuran, sesuai dengan isi surat ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudiyanto, Jumat (23/8/19).

Menurutnya, berdasarkan surat edaran dari hasil Rakor pertemuan KPK dan Gubri beserta pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu itu, segala pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dengan mengatasnamakan komite sekolah, tidak dibenarkan meminta langsung kepada siswa.

Sementara untuk sumbangan dari komite langsung kepada orangtua siswa, berapa besarannya tidak dibenarkan ditetapkan. Komite hanya boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa, bukan dari peserta didik.

“Untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, kiranya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi silakan jalankan sesuai aturan, dengan tidak memberatkan siswa. Kalau ada orangtua siswa yang mau menyumbang untuk sekolah itu silakan, dan langsung dengan komite sekolah,” kata mantan Pj Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini.

“Dan komite sekolah juga tidak dibenarkan membuka rekening atas nama sekolah, tetap menggunakan rekening komite. Tidak boleh melibatkan sekolah untuk rekening komite,” tegas Rudi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Riau ini telah diserahkan kepada seluruh sekolah pada tanggal 20 Agustus 2019. ***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 


Berita Pendidikan lainnya..........
- SD dan SMP di Bengkalis Ditambah Dua Pekan Diliburkan
- Bupati Kuansing Awali Pengecoran Pomdasi Pembangunan Pondok Tahfidz Quran
- Hardiknas, PGK Bengkalis Prihatin Angka Anak Putus Sekolah Tinggi
- Pelaku Minta Maaf, Disdik Rohul Panggil Kepsek Terkait Video Kelulusan tak Senonoh
- Rayakan Kelulusan dengan Cara tak Senonoh, Video Sejumlah Pelajar di Rohul Viral
- PCR-Telkomsel/XL, 1757 Mahasiswa Reguler dan Staf Aktif Dapat Subsidi Kuota
- Pemkab Kuansing Umumkan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2020


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com