Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 20 Pebruari 2020 21:42
Cegah Stunting Sejak Dini, Himpaudi dan Disdikbud Siak Gelar Sosialisasi

Kamis, 20 Pebruari 2020 21:35
Presiden Jokowi Dapat Paparan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Riau

Kamis, 20 Pebruari 2020 20:57
Pemkab Siak Bersama KPP Pratama Pangkalan Kerinci Gelar Pekan Panutan Pajak

Kamis, 20 Pebruari 2020 20:25
Bendahara PWI Bengkalis Mazwin Tutup Usia, Alfisnardo : "Kami Sangat Kehilangan"

Kamis, 20 Pebruari 2020 20:10
Gubri Hadiri Rakornas Investas 2020 di Jakarta

Kamis, 20 Pebruari 2020 18:25
Menteri Basuki Semangati Karyawan HKI di Proyek Tol Pekanbaru-Dumai

Kamis, 20 Pebruari 2020 18:01
Tiga Jari Nenek Putus, Tabrakan Avanza VS Superband di Lintas Timur Pangkalan Kuras

Kamis, 20 Pebruari 2020 17:53
Disambut Gubri, Presiden Jokowi Tiba di Pekanbaru

Kamis, 20 Pebruari 2020 16:54
DPRD Bengkalis Desak Pemkab Usulkan Perda RTRW Kabupaten

Kamis, 20 Pebruari 2020 16:24
Tim Safari Politik Husni Thamrin Lantik Puluhan Relawan di Ukui


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Berdasarkan koordinasi dengan KPK, Kadisdik Riau sebar edaran ke SMA dan SMK Negeri. Isinya larangan pungutan uang Komite Sekolah.

Riauterkini - PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebarkan surat edaran kepada seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat terkait pelarangan melakukan pungutan uang atau sumbangan pendidikan langsung kepada peserta didik.

Larangan itu berdasarkan rapat koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi, antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, DPRD, Ombudsman, dan pihak terkait.

"Jadi ini sesuai dengan hasil monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsubgah) KPK di Provinsi Riau. Rapat ini dihadiri Gubernur Riau. Dengan telah dikeluarkannya surat ini maka sekolah dilarang memungut iuran, sesuai dengan isi surat ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudiyanto, Jumat (23/8/19).

Menurutnya, berdasarkan surat edaran dari hasil Rakor pertemuan KPK dan Gubri beserta pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu itu, segala pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dengan mengatasnamakan komite sekolah, tidak dibenarkan meminta langsung kepada siswa.

Sementara untuk sumbangan dari komite langsung kepada orangtua siswa, berapa besarannya tidak dibenarkan ditetapkan. Komite hanya boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa, bukan dari peserta didik.

“Untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, kiranya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi silakan jalankan sesuai aturan, dengan tidak memberatkan siswa. Kalau ada orangtua siswa yang mau menyumbang untuk sekolah itu silakan, dan langsung dengan komite sekolah,” kata mantan Pj Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini.

“Dan komite sekolah juga tidak dibenarkan membuka rekening atas nama sekolah, tetap menggunakan rekening komite. Tidak boleh melibatkan sekolah untuk rekening komite,” tegas Rudi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Riau ini telah diserahkan kepada seluruh sekolah pada tanggal 20 Agustus 2019. ***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 


Berita Pendidikan lainnya..........
- Mahasiswa FH Unilak Gelar Diskusi Publik
- Gelar PSU, MAN 1 Pekanbaru Diserbu Seribuan Calon Siswa
- Gebyar 20 TK Aisyiyah, Bustanul Afhfal IX Pekanbaru Gelar Pelatihan Macreme
- Bupati Kuansing Dukung Pengembangan SDM PAUD
- STAI Ar Ridho Bagansiapiapi Launcing Penerimaan Mahasiswa Baru 2020-2021
- Hafiz dan Debby Duta Prodi Ilmu Komunikasi UMRI 2020
- Yayasan Tahfis Quran di Duri Berdiri Secara Swadaya


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com