Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 30 Mei 2020 07:35
Dandim 0314/Inhil Pimpin Rakor dan Sosialisasi Persiapan Sambut Era New Normal

Jum’at, 29 Mei 2020 20:10
Bisa Melanggar Hukum, Pemko Diminta Abaikan Revisi RPJMD

Jum’at, 29 Mei 2020 18:44
Lebaran 5 dan 6, Srikandi Masuri Tetap Perhatikan Masyarakat Cilik

Jum’at, 29 Mei 2020 18:14
New Normal, Kebijakan WFH Bagi ASN Diatas Usia 55 Tahun Tetap Berlaku

Jum’at, 29 Mei 2020 17:56
Empat Hari Nihil, Hari Ini Terdapat Enam Pasien Positif Covid-19 di Riau

Jum’at, 29 Mei 2020 17:33
Terapkan Tatanan Baru, Polres Bengkalis Kerahkan 113 Personel

Jum’at, 29 Mei 2020 16:44
Siswa Didik di Pelalawan Masih Diliburkan 2 Pekan kedepan

Jum’at, 29 Mei 2020 16:25
Arus Kendaraan di Penyeberangan Air Putih Tujuan Pakning, Bengkalis Meningkat

Jum’at, 29 Mei 2020 16:06
Polda Riau Siapkan 1.131 Personel Sukseskan Kebijakan New Normal

Jum’at, 29 Mei 2020 15:25
Bangun Ekonomi Riau, Sandiaga Uno Minta UMKM Diperhatikan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Berdasarkan koordinasi dengan KPK, Kadisdik Riau sebar edaran ke SMA dan SMK Negeri. Isinya larangan pungutan uang Komite Sekolah.

Riauterkini - PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebarkan surat edaran kepada seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat terkait pelarangan melakukan pungutan uang atau sumbangan pendidikan langsung kepada peserta didik.

Larangan itu berdasarkan rapat koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi, antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, DPRD, Ombudsman, dan pihak terkait.

"Jadi ini sesuai dengan hasil monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsubgah) KPK di Provinsi Riau. Rapat ini dihadiri Gubernur Riau. Dengan telah dikeluarkannya surat ini maka sekolah dilarang memungut iuran, sesuai dengan isi surat ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudiyanto, Jumat (23/8/19).

Menurutnya, berdasarkan surat edaran dari hasil Rakor pertemuan KPK dan Gubri beserta pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu itu, segala pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dengan mengatasnamakan komite sekolah, tidak dibenarkan meminta langsung kepada siswa.

Sementara untuk sumbangan dari komite langsung kepada orangtua siswa, berapa besarannya tidak dibenarkan ditetapkan. Komite hanya boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa, bukan dari peserta didik.

“Untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, kiranya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi silakan jalankan sesuai aturan, dengan tidak memberatkan siswa. Kalau ada orangtua siswa yang mau menyumbang untuk sekolah itu silakan, dan langsung dengan komite sekolah,” kata mantan Pj Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini.

“Dan komite sekolah juga tidak dibenarkan membuka rekening atas nama sekolah, tetap menggunakan rekening komite. Tidak boleh melibatkan sekolah untuk rekening komite,” tegas Rudi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Riau ini telah diserahkan kepada seluruh sekolah pada tanggal 20 Agustus 2019. ***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 


Berita Pendidikan lainnya..........
- Bupati Kuansing Awali Pengecoran Pomdasi Pembangunan Pondok Tahfidz Quran
- Hardiknas, PGK Bengkalis Prihatin Angka Anak Putus Sekolah Tinggi
- Pelaku Minta Maaf, Disdik Rohul Panggil Kepsek Terkait Video Kelulusan tak Senonoh
- Rayakan Kelulusan dengan Cara tak Senonoh, Video Sejumlah Pelajar di Rohul Viral
- PCR-Telkomsel/XL, 1757 Mahasiswa Reguler dan Staf Aktif Dapat Subsidi Kuota
- Pemkab Kuansing Umumkan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2020
- BPKAD Kuansing Jelaskan Honor Guru Bantu Belum Dibayarkan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com