Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 2 Juli 2020 12:52
PT SRL dan Tim Gabungan, serta Masyarakat Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Pekantua

Kamis, 2 Juli 2020 11:32
Bupati Kuansing Intruksikan Tracing Bagi Warga Pernah Kontak dengan SA

Kamis, 2 Juli 2020 11:10
Pandemi Covid-19, Program DMPA Arara Abadi Pertahankan Produksi Panen Petani Cabai di Talang Muandau, Bengkalis

Kamis, 2 Juli 2020 11:09
Istri Dikaitkan dengan Kasusnya, Kuasa Hukum Amril Mukminin Sebut Sangat Politis

Rabu, 1 Juli 2020 21:18
Sejumlah Titik Anjungan Rusak, Nasabah BNI di Duri Mengular Narik Rupiah

Rabu, 1 Juli 2020 21:14
Tuntut Transparansi Anggaran UKT, Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Rektorat UIN Suska Riau

Rabu, 1 Juli 2020 20:37
OJK: Waspada Info Hoak Tarik Dana di Perbankan

Rabu, 1 Juli 2020 20:20
Klaim Temukan Kecurangan, Balon Perseorangan Datangi Bawaslu Inhu

Rabu, 1 Juli 2020 18:58
Responsif Olahraga, Engah Eet Serahkan Peralatan Set Voly ke Warga Duri Timur

Rabu, 1 Juli 2020 18:52
Bahas Karhutla, Besok Gubri Ikuti Rakor Bersama Menkopolhukam


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 19 April 2020 13:46
BPKAD Kuansing Jelaskan Honor Guru Bantu Belum Dibayarkan

Sampai sekarang honor guru bantu belum dibayar. Ini penjelasan BPKAD Kuansing mengenai penyebabnya.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra, AP. M.Si angkat bicara terkait gaji Guru bantu Provinsi yang belum dibayar hingga saat ini.

Dijelaskan Hendra, agar informasinya tidak simpang siur, bahwa untuk pengalokasian anggaran  dalam APBD ada proses yang harus dilalui.

"Contoh, untuk honor guru bantu, anggarannya masuk dalam bantuan keuangan Provinsi Riau, berlaku se Kab/Kota di Riau, sementara alokasinya baru kita terima sekitar bulan Februari, saat APBD Kabupaten Kuantan  Singingi telah di sahkan 31 Nopember 2019 lalu," jelasnya.

Kemudian menurutnya, setelah ada SK alokasi bankeu dari Provinsi, untuk Kab/Kota, baru bisa dianggarkan di APBD kemudian baru dilakukan penyusunan DPA oleh dinas terkait untuk di sahkan di BPKAD.

"Ini juga membutuhkan waktu karena banyak hal yang harus dipersiapkan, selanjutnya, jika telah selesai kita mengajukan persyaratan pencairan ke provinsi," kata Hendra.

Akan tetapi kata Hendra, seiring perjalanannya pada pertengahan Maret lalu, ketika akan mengajukan, Pemprov menyatakan, bahwa untuk pembayaran honor guru bantu 2020 harus di selesaikan lebih bayar tahun 2019 yang lalu.

"Maka atas dasar itu, inilah yang lebih dulu harus kita selesaikan, karena hutang tersebut belum di anggarkan di APBD Kuansing tahun 2020, lalu kita mencoba mensiasati dengan menggunakan BTT inipun butuh waktu, karena kita melakukan pergeseran anggaran yang di tetapkan melalui peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD tahun 2020," terang Hendra.

Mengenai hal ini kata Hendra, sekitar awal bulan April, hutang tersebut telah selesai dilunasi, selanjutnya menurut Hendra, baru lah dimulai proses pengajuan pencairan honor guru bantu tersebut, ini pun menurut dia memerlukan persyaratan yang cukup banyak.

Seperti surat pengantar permohonan yang di tanda tanagni Bupati, pernyataan Kepala Daerah, pernyataan penggunaan dana yang di tanda tangani Bupati, Kwitansi yang di teken Bupati, surat pertanggung jawaban mutlak dari diknas, SK guru bantu dari diknas, SK alokasi, SK Bendahara Umum Daerah (BUD) Rekening koran, FC DPA guru bantu, semua ini menurutnya rangkap 3, baru dikirim ke Provinsi.

"Alhamdulillah seluruh kelengkapan ini telah kita sampaikan ke Provnsi beberapa hari lalu, mudah - mudahan cepat di proses di Provinsi, tapi perlu juga di ketahui jika telah di tranfer dari Provinsi, masih ada proses yang harus di lalui di BUD mulai pengajuan dari dinas penerbitan SPD hingga SP2D," bebernya.

"Mudah - mudahan ini nantinya tidak ada yang salah atau pun kurang persyaratannya, intinya proses pencairan sebuah dana bukanlah hal yang suka - suka hati seperti mengambil uang di celengan," kata Hendra.

Tapi kata Hendra, perlu juga diingat jika di BPKAD persyaratanya terpenuhi maka tidak akan pernah diperlambat, cuma kata Hendra, karena kondisi Pandemi Covid - 19 saat ini, untuk seluruh dokumen yang masuk akan ditunggu dulu sekurang - kurangnya 10 jam.

"Tapi jika ada hal yang mendesak kita sterilkan dulu menggunakan sanitizer atau disinfektan, ini juga bentuk pencegahan dari penyebaran virus sesuai himbauan pemerintah," pungkas Hendra.

Artinya kata Hendra, untuk honor guru bantu, Pemda sangat memiliki atensi khusus dan tidak ingin memperlambat, malahan kata Hendra, pihaknya sedang menggesa, tapi prosesnya memang seperti itu yang harus dilalui.* (Jok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 


Berita Pendidikan lainnya..........
- Demo, Mahasiswa UIN Suska Tuntut UKT Dipotong 50 Perseng
- Aplikasi Digitalku Hadir di Riau, Solusi Belajar Siswa di Masa Pandemi
- STIE Bangkinang dan STAI Ar Ridha Bagansiapiapi MoU Peningkatan Kualitas SDM
- Mahasiswa Kunkerta UR Bantu Penyaluran BLT di Bandar Petalangan
- Pastikan PPDB Online Lancar, Kadisdik Bengkalis Tinjau Sejumlah Sekolah di Duri
- Cermati PPDB, Lurah Duri Timur Gelar Rapat Tertutup Bareng Perangkatnya
- UPP Rohul Terima Tiga Penghargaan dari LLDIKTI Wilayah X, Penyerahan Secara Online


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com