Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Mei 2021 08:28
FKIJK Riau Laksanakan Vaksin Covid-19

Rabu, 12 Mei 2021 08:12
Jelang Idul Fitri, DPW IKA UII Jogja Wilayah Riau Berbagi Sembako

Selasa, 11 Mei 2021 22:24
Berkah Ramadhan, Pengurus Kopertim Kecamatan Tambusai Buka Puasa Bersama

Selasa, 11 Mei 2021 20:47
Serentak, Delapan Pj Kades Dilantik Camat Seberida Inhu

Selasa, 11 Mei 2021 19:03
Jelang Idul Fitri, PGN Pastikan Progres Pembangunan Proyek Infrastruktur Gas Bumi Sesuai Jadwal

Selasa, 11 Mei 2021 17:13
Polsek Pangkalan Lesung Imbau Soal Prokes di Pasar

Selasa, 11 Mei 2021 17:05
Operasi Polsek Ukui dan Tim Yustisi Sasar Pusat Keramaian

Selasa, 11 Mei 2021 16:59
Tzu Chi dan PT PSPI–APP Sinar Mas Region Riau Berbagi di Bulan Ramadhan

Selasa, 11 Mei 2021 16:58
Polsek Bunut Pastikan Masyarakat Terapkan Prokes Saat Beraktivitas

Selasa, 11 Mei 2021 16:36
Polsek Kuala Kampar Kembali Gelar PPKM

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua DPRD Inhil Sambangi Kantor PWI
- Ketua DPRD Pekanbaru dan Emak-emak Berbagi Takjil Ramadhan
- Bupati Wardan Ikuti Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2021 DPRD Inhil
- Resmi, Budi Santoso Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu
- Antisipasi Kekosongan, DPRD Inhu Minta Pj Bupati Segera Tunjuk Pj Kades
- DPRD Pekanbaru Tak Ingin Peringatan May Day 2021 Hanya Seremoni
- Raih 26,54 Persen Suara, Rezita Meylani Yopi Ditetapkan Bupati Terpilih Inhu
- DPRD Pekanbaru Sampaikan Rekomendasi Pansus LKPj Kepala Daerah 2020
- DPRD Rohul tidak Bisa Melaksanakan Paripurna Sementara Waktu karena ini
- Dewan Minta Pemko Lakukan Pengawasan Terhadap Pedagang Bazar Ramadhan
- ‎Hartop Gugat Kecurangan di Pilkada Rohul 2020 dan Minta MK Didiskualifikasi Dua Paslon
- Ketua DPRD Pekanbaru Kembali Minta Pemko Fokus Selesaikan Banjir
- Penyegaran, Partai Golkar Ganti Ketua Fraksi di DPRD Inhu
- DPRD Pekanbaru Sampaikan Laporan Pansus LKPj Kepala Daerah 2020
- Songsong Pemilu 2024, PKS Bengkalis Taja Rakerda di Duri
- Terima SK DPP, Syaiful Ardi Nahkodai DPD PAN Bengkalis
- Syaiful Ardi Nahkodai DPD PAN Bengkalis
- Hasil Rekapitulasi PSU Pilkada Rohul 2020, Sukiman-Indra Gunawan Meraih Suara Terbanyak
- NasDem Milenial Salurkan Bantuan Al-Quran dan Sajadah
- Dewan Pekanbaru Minta Kemenag Panggil Penceramah "Covid-19 Rekayasa dan Hoax"


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com