Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 11 Desember 2019 16:47
Ketua DPRD Eet Minta Gubri Evaluasi OPD yang Minim Penyerapan Anggaran

Rabu, 11 Desember 2019 16:42
Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Banjir Untuk Kecamatan Kuantan Tengah

Rabu, 11 Desember 2019 16:37
RDP Komisi I DPRD Pelalawan Hanya Dihadiri Dua Anggota

Rabu, 11 Desember 2019 16:33
Bupati Kuansing Lantik 10 Kades Terpilih di Kecamatan Kuantan Tengah

Rabu, 11 Desember 2019 16:27
Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Pangean

Rabu, 11 Desember 2019 16:24
Kuansing, Daerah di Riau yang Sudah Menyalurkan 10 Persen Dana untuk Desa

Rabu, 11 Desember 2019 16:21
VOTED Lahirkan 315 Tenaga Terampil

Rabu, 11 Desember 2019 16:03
Tindak Lanjut LHP, Pemprov Riau Termasuk Rendah, Bangkalis Paling Bawah

Rabu, 11 Desember 2019 12:21
Gubri tak Puas Dengan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau

Rabu, 11 Desember 2019 12:02
Rakor Bersama Gubri, Hanya Dihadiri Bupati Siak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Maret 2019 18:03
Advertorial
Bahas Iuran Komite, Komisi V DPRD Riau Hearing dengan Kepala SMA


Komisi V DParD Riau mengundang sejumlah kepala SMA. Digelar rapat dengar pendapat membahas iuran komite yang dipersoalankan sejumlah pihak.

PEKANBARU- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 3 Kabupaten/kota yang ada di Riau yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Pelalawan.

Rapat ini digelar karena menurut dewan masih banyak wali murid yang resah atas besaran pungutan uang komite yang saat ini dibebankan kepada murid SMA.

"Hasil kita turun beberapa minggu yang lalu masyarakat sedikit resah dengan pungutan atau sumbangan yang dibebankan, makanya kita kroscek," kata Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson, Kamis (13/3/19) di DPRD Riau.

Pihak Komisi V DPRD Riau yang membidangi persoalan pendidikan ini, pada rapat tersebut bermaksud mempertegas kembali persoalan iuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permedikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Sesuai Permendikbud Nomor 75 memang sumbangan boleh. Tapi besarannya tidak boleh dipatok. Bisa untuk bangun musalah, keramik, WC atau pustaka. Kalau iuran itu digunakan untuk kebutuhan proses belajar mengajar, seperti guru honor. Jadi ini beda," ujarnya.

Sementara itu, kata Aherson, hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi anggaran. Kedua, kata dia, hal yang tak perlu ditanggung wali murid seperti biaya fisik untuk pembangunan sekolah.

"Sebab untuk fisik ada dana bos. Ya yang betul-betul untuk keperluan sekolah saja lah. Contoh kekurangan guru MTK cuma ada satu, tambah dua itu enggak apa pakai uang komite. Itu yang ditanggung wali murid. Karena jelas untuk proses mengajar," sebut dia.

Aherson mengatakan jika memang dibutuhkan sumbangan untuk fisik bisa dibuatkan dalam bentuk sumbangan. Jangan pingutan setiap bulan.

"Kalau memang hanya untuk proses belajar maka tidak akan besar iuran komite di sekolah apalagi jika siswa sekolah itu jumlahnya banyak. Jadi kan lebih murah," jelasnya.

Sedangkan, anggota komisi V lainnya, Husaimi Hamidi menuturkan dari hasil turun ke lapangan, ada beberapa sekolah yang mewajibkan iuran sebesar Rp200 ribu persiswa. Dengan jumlah murid sebanyak 2 ribu orang. Jika dikalikan, ada Rp400 juta yang didapati sekolah setiap bulannya.

"Uang sebanyak itu untuk apa? Itu yang ingin kami minta rinciannya untuk apa uang sebanyak itu. Jangan nanti tumpang tindih dengan BOS dan BOSDA," ungkap Husaimi.

Seharusnya, kata Husaimi, masing-masing sekolah membuat proposal mengenai apa saja kebutuhan yang diperlukan sekolah. Proposal tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Namun, lanjut dia, fakta yang terjadi proposal tersebut tidak pernah dibuat. Melainkan sekolah langsung membebankan biaya iuran kepada wali murid untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Padahal selama ini pemerintah selama ini selalu memberikan bantuan berupa bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan operasional sekolah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

"Maka dengan adanya rapat ini, kita ingin menuntaskan masalah tersebut agar tidak ada persepsi miring dari masyarakat. Kita berharap agar tidak ada lagi iuran yang yang dibebankan kepada wali murid," jelasnya.

Pihak Komisi V DPRD Riau masih akan terus melanjutkan hingga beberapa hari ke depan. Rencana selanjutnya, dewan berencana mengundang seluruh kepala sekolah tingkat SLTA untuk membicarakan masalah iuran tersebut.

"Karena seharusnya tidak ada lagi iuran yang dibebankan kepada orang tua, jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan," katanya.

Karena, ini juga mendorong program sekolah gratis yang ingin diwujudkan Gubernur Riau yang baru, sehingga pihaknya pun berkeinginan untuk meningkatkan anggaran BOSDA. Sehingga beban sekolah untuk kelancaran proses ajar mengajar bisa teratasi. "Sehingga nantinya juga akan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan produk dari DPRD," tuturnya (ADV)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua DPRD Eet Minta Gubri Evaluasi OPD yang Minim Penyerapan Anggaran
- Bupati Kuansing Lantik 10 Kades Terpilih di Kecamatan Kuantan Tengah
- Dugaan Oknum ASN Kerap Mangkir, DPRD Inhu Segera Panggil Badan Kesbangpol
- Golkar Riau Beri Lampu Hijau Tiga Kadernya Bertarung di Pilkada Pelalawan
- Sungai Kuantan Meluap, Ketua DPRD Kuansing Himbau Warga Waspada
- 12 Kandidat Balon Bupati Wabup Bengkalis Daftar Penjaringan ke PKB
- Penjaringan Pilkada 2020 Kuansing, PKB Laksanakan Fit and Proper Test Kandidat Kepala Daerah
- Reses DPRD Bengkalis, Syaiful Ardi Serap Aspirasi Warga dan Bantu Rumah Ibadah
- Tunaikan Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Haru Serahkan Ambulance di Desa Palkun
- Tampung Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Bagi Beras dan Mesin Air di Kembung Luar
- Ketua DPD Golkar Kuansing Hadiri Munas X Partai Golkar di Jakarta
- Tumbuhkan Ekonomi, Masuri Mendaftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- "Kenduri Kampung" Resesnya Wakil Ketua DPRD Bengkalis Asal Rupat
- Reses Perdana, Ketua DPRD Bengkalis Sampaikan Tugas Parlemen
- Merangkul, Kasmarni Daftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- Reses, Anggota DPRD Bengkalis Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah Ditambah
- Bupati Kuansing Terima Kunjungan Komisi II DPRD Riau
- PKB Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup Bengkalis
- Tiga Pansus DPRD Pelalawan Kunker ke Jawa Sampai Akhir Pekan
- Reses Perdana, Anggota DPRD Bengkalis Sanusi Jemput Aspirasi Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com