Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 5 April 2020 21:54
Pengendali Narkoba Malaysia-Pekanbaru Dibekuk Polda Riau

Ahad, 5 April 2020 21:39
Cegah Covid-19, Warga RW 09 Tangkerang Tengah Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Ahad, 5 April 2020 20:33
Seorang Pria di Pekanbaru Ditemukan Tewas di Atas Kasur

Ahad, 5 April 2020 16:12
Berasal dari Kampar, Satu Lagi Pasien Postip Covid-19 di Riau, Total Jadi Sebelas

Ahad, 5 April 2020 16:02
Dampak Virus Corona, 6 Hotel di Pekanbaru Tutup Sementara

Ahad, 5 April 2020 15:43
Innalillahi Wainnalillahi Rojiun,, Abang Kandung Wagubri Meninggal Dunia

Ahad, 5 April 2020 12:54
Siapkan 62 Kamar, Gubri Tinjau RS Awal Bros Ahmad Yani Tangani Penyebaran Virus Corona

Ahad, 5 April 2020 11:31
6 Paket Proyek DAK Milik Dinas PUPR Dumai Selamat dari Surat Edaran Menkeu

Ahad, 5 April 2020 11:28
Laboratorium Molekuler Covid-19 Riau Segera Beroperasi Bulan Ini

Ahad, 5 April 2020 11:06
Relawan dr M Yusuf Semprotkan Disinfektan dan Bagikan Multivitamin di Bathin Solapan

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 23 April 2019 17:00
4 Kabupaten di Riau Ini Rawan Kecurangan Pemilu

Ada 4 kabupaten di Riau yang rawan terjadi kecurangan pemilu. Menganrisipasinya, masyarakat diminta mendokumentasikan C1.

Riauterkini-PEKANBARU-Dari 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, terdapat beberapa kecamatan dan kelurahan atau desa yang rawan terjadi kecurangan.

"Saat ini, ada 4 Kabupaten/Kota yang hasil pengawasan kami (Bawaslu Riau) banyak masalah, yaitu Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Bengkalis," terang Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Selasa (23/4/19).

Dari 4 Kabupaten tersebut, terdapat beberapa kelurahan/Desa yang rawan seperti Kabupaten Kampar yaitu di Kecamatan Tapung Hulu, Tambang, Rumbio Jaya, Kampar Lama, dan XIII Koto Kampar. Sedangkan pada Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan yang rawan seperti Tambusai, Tambusai Utara, dan Ujung Batu.

Untuk di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan yang rawan yaitu pada Kecamatan Mandau (Duri). Kemudian di Kabupaten Pelalawan, hampir diseluruh Kecamatan, terutama di Kecamatan Pangkalan Lesung.

"Saya selaku ketua Bawaslu Provinsi Riau, sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan rapat pleno PPK di wilayahnya." ujar Rusidi.

Rusidi mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 504 dan 505 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang menegaskan kepada Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan Rusak, Hilang, atau berubahnya berita acara pemungutan, maupun berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Untuk transparansi, Rusidi Rusdan meminta seluruh masyarakat yang memiliki dokumentasi perhitungan suara di TPS, seperti Foto, atau rekaman video C-1, termasuk foto C1 Plano untuk memberikan kepada pengawas pemilu sebagai data pembanding dalam memperjuangkan hasil pemilu yang jujur dan transparan.

"Saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai foto maupun video hasil penghitungan perolehan suara di TPSnya masing masing untuk dapat memberikannya kepada pengawas pemilu untuk kami jadikan sebagai data pembanding dalam mengawal dan memperjuangkan hasil pemilu yang neraih, jujur dan transparan", harap Rusidi.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan karena banyaknya laporan masyarakat dan peserta pemilu dengan adanya penggelembungan (penambahan) suara pada form C1 hasil penghitungan suara di TPS.

Rusidi mengatakan bahwa saat ini banyak laporan masyarakat yang meminta kepada pengawas pemilu untuk mengawasi rapat pleno tingkat kecamatan. kondisi C1 yang dibacakan pada Pleno PPK saat ini disinyalir marak dan masif penggelembungan dan perpindahan suara antar partai, juga antar caleg di internal partai.

"Saya banyak mendapat laporan adanya indikasi kecurangan dalam bentuk penggelembungan dan perpindahan suara antar partai politik maupun antar caleg." tutur Rusidi.

Rusidi juga menegaskan kepada jajaran pengawas di tiap tingkatan agar hadir dan mengawasi jalannya rapat pleno PPK di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi kecurangan pada tahap Pleno di PPK (Kecamatan).

"Saya berharap, partisipatif masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi hasil perhitungan suara di TPS-nya masing-masing, demi Tegaknya hukum pemilu yang bersih, jujur, dan adil." tutupnya.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- DPRD Kuansing Sepakat  Pangkas Kegiatan untuk Penanganan Covid - 19
- Pilkada Serentak Ditunda, KPU Rekomendasi 3 Opsi
- Soal Anggaran Corona Rp300 M, FPAN DPRD Bengkalis Minta Hati-hati
- Terima Surat Komisi II DPR RI, KPU Kuansing Siap Tunda Pilkada 2020
- KPU Riau Gelar Rapat Khusus
- Sempat PDP, Seorang Anggota DPRD Kuansing Dipastikan Negatif Corona.
- Tanggulangi Covid-19, Khairul Umam Lepaskan Satgas PKS Bengkalis
- Sumbangan Anggota, Ketua DPRD Akan Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 di Inhil
- Ikut Putusan Pusat, KPU Pelalawan Tunda Tahapan Pilkada 2020
- Cegah Covid - 19, DPRD Bengkalis Gelar Jumpa Pers di Duri
- Ditunda, Pilkada Inhu 2020 Terdampak Pandemi Corona
- Ikut Putusan Pusat, KPU Kuansing Tunda Pilkada 2020
- Pandemi Corona Paksa Pilkada Serentak 2020 Ditunda
- Jelang Pilkada Bengkalis, Tomas Mandau Prihatin Politik Black Campaign jadi Andalan
- Pilkada Bengkalis,
Alot, Nasdem Survei Ulang Kasmarni dan Indra Gunawan Eet di Penjaringan Balon Bupati

- Bak Pilpres, Warga Duri Timur Taja Pilka RW
- Cegah Virus Corona, Ketua DPRD Riau Minta Pemprov Lockdown Keluar Masuk Perbatasan dengan Mancanegara
- Covid-19 Merebak, KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada Serentak dengan Mekanisme Pengamanan
- Hindari Covid - 19, DPRD Kuansing Tunda Sejumlah Kegiatan
- Cegah Penyebaran Corona, Plt Sekwan Riau Ikuti Perintah Gubri Syamsuar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com