Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 5 Juni 2020 22:12
Riau Urutan Kedua Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia

Jum’at, 5 Juni 2020 21:56
Kapolsek Bantan, Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 5 Juni 2020 21:53
Syamsudin Uti Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PW KBB Riau

Jum’at, 5 Juni 2020 21:09
Lomba Video Inovasi New Normal Tingkat Nasional, Bupati Inhil Seleksi 7 Video Terbaik

Jum’at, 5 Juni 2020 19:15
PT Ekadura Indonesia Rohul Inovasi Pelayanan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 5 Juni 2020 18:46
Antisipasi Gas Berbahaya, Penggalian Sumur Bor di Lirik Inhu Dihentikan

Jum’at, 5 Juni 2020 18:37
Kasus Pasien Positif Covid-19 Kembali Dilaporkan Nihil, Satu Sembuh

Jum’at, 5 Juni 2020 18:24
Kapolres Rohul Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menuju Fase New Normal

Jum’at, 5 Juni 2020 18:23
Suhu Badan Dicek, Gubri Apresiasi Jemaah Jalankan Protokol Kesehatan

Jum’at, 5 Juni 2020 17:10
Gubri dan BPKP Launcing Aplikasi Mata Bansos

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Mei 2019 14:53
Pansus Pembentukan PDAM DPRD Bengkalis Terus Gesa Ranperda

Pansus DPRD Bengkalis terus menggodok Ranperda Pembentuan PDAM Tirta Terubuk. Konsultasi ke sejumlah pihak telah pula dilakukan demi jadinya perda tersebut.

Riauterkini-BENGKALIS- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkalis telah melalui tahap konsultasi tingkat pertama guna mendapat masukan dalam penyusunan suatu Ranperda terhadap tindak lanjut dan langkah yang akan diambil untuk menyikapi permasalahan dalam pembahasan. Pansus Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan PDAM Tirta Terubuk sebelumnya telah melaksanakan konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Riau untuk membahas Ranperda PDAM tersebut dari bab per bab hingga pasal per pasal.

Kemudian, hasil yang diambil pada saat itu adalah pembentukan serta penyusunan Ranperda PDAM ini harus berpedoman kepada PP Nomor 54 Tahun 2017. Dari hasil yang telah didapat di tingkat Provinsi Pansus Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 1994 DPRD Bengkalis yang diketuai oleh Sofyan, beserta 13 anggota kembali melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Jakarta untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam, Kamis (9/5/19).

Diterima oleh Fungsional Analisis, Ferly Sinanda dan Fungsional Umum Judika Mariana Hutabarat, Ranperda kemudian dibahas dari berbagai sudut pandang dan sumber, salah satu yang dibahas yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017.

Dari penjelasan pihak Dirjen Bina Keuangan Judika Mariana Hutabarat, PP Nomor 54 Tahun 2017 wajib menjadi acuan pembentukan Perda itu sendiri karena PDAM ini merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di dalam PP tersebut diatur secara lengkap mengenai kebijakan, kewenangan, dasar pendirian BUMD, Anggaran, Modal, dan lainnya. Selain itu, penyesuaian nama Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) oleh Kabupaten Bengkalis dikatakannya sudah menjadi langkah yang tepat.

Kemudian, terkait dewan pengawas Ferly Sinanda mengatakan PP Nomor 54 Tahun 2017 memiliki turunan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Dewan Pengawas yang bisa dijadikan acuan.

"Sebelum finalisasi Perda ini kami akan melakukan pembahasan kembali secara internal agar nantinya Perda yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan PDAM bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, dan kami akan tetap berkoordinasi ke Dirjen Bina Keuangan melalui bagian ekonomi dan Hukum terkait isi Perda ini," ungkap Ketua Pansus, Sofyan.

Hadir juga dalam pertemuan Kabag Ekonomi Setda Bengkalis, Aulia dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perundang-undangan, Bagian Hukum Setda Bengkalis, Alhamidi.***(dik/rls)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- HM Rais Berpotensi Besar Dampingi Adi Sukemi Maju di Pilkada Pelalawan
- KPU Riau Gelar Rapat Persiapan Pilkada Lanjutan 2020 Sekaligus Halal bi Halal
- DPD PAN Rohul Rekomendasikan Hamulian-Teddy Sebagai Bacalon Bupati dan Wabup di Pilkada 2020
- Kisruh Pemotongan Gaji Honorer di Bengkalis, Dewan Minta Segera Dicarikan Solusi
- Paripurna Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Siak, Bupati Alfedri Apresiasi Dukungan Pansus DPRD
- Pengamat Sebut Demokrat Bisa PAW Dedet karena Sakit dan Desakan Publik
- Kisruh, Hendri Munif : Demi Warga Kota, Pemko dan DPRD Pekanbaru Harus Kembali Duduk Bersama
- Wakili Chairul Anwar, Khairul Umam Distribusikan Ratusan Sembako ke Bengkalis
- Ikuti Video Conference PSBB, Khairul Umam : Mari Bekerjasama Demi Kepentingan Bersama
- Koordinasi Perkembangan Pilkada, Sat Intelkam Polres Rohil Sambangi Bawaslu
- KPU Siapkan Tahapan dan Tata Cara Pilkada 2020
- Kandidat Kepala Daerah di Riau Terpantau Kampanye Bansos
- Jelang Penerapan PSBB di Bengkalis, Politisi PAN Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah
- Gandeng BUMN, Chairul Anwar Sebar APD di 7 Kabupaten dan Kota di Riau
- Lantaran Sakit, Fitra Sarankan Noviwaldy Jusman mengundurkan diri
- Dugaan Pencemaran Udara, DPRD Inhu Laporkan PT PAS
- Awasi Penyaluran BLT, Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Turun Gunung
- Sidak ke PT PAS, Komisi III DPRD Inhu Temukan Dugaan Pencemaran Udara
- DPD Golkar Pelalawan Siapkan 50 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
- Bawaslu Riau Launching SKPP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com