Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 3 Juli 2020 15:49
Peringatan Bagi Direksi, BUMD Kinerja Rendah Siap-siap Diganti

Jum’at, 3 Juli 2020 13:55
Dibangunkan Jalan, Warga Desa Api-api, Bengkalis Sampaikan Ucapan Terima Kasih ke TMMD

Jum’at, 3 Juli 2020 13:43
Jumat Berkah, Srikandi Masuri Tebar Ratusan Nasi Kotak di Duri

Jum’at, 3 Juli 2020 13:10
Dimakamkan di TPM, Prajurit TNI Warga Pekanbaru Gugur dalam Tugas PBB di Kongo

Jum’at, 3 Juli 2020 11:08
BPDPKS Kucurkan Puluhan Miliar untuk Replanting Kebun Sawit Petani Mitra Asian Agri

Jum’at, 3 Juli 2020 10:36
Pemadaman Dikerahkan 3 Helikopter, Lahan Gambut di Pulau Rupat Terbakar

Jum’at, 3 Juli 2020 09:57
Komisi III Minta Bapenda Bengkalis Genjot PAD

Jum’at, 3 Juli 2020 09:52
Bupati Kuansing Bagikan Benih Padi dan Pupuk Gratis ke Masyarakat

Jum’at, 3 Juli 2020 07:53
Jubir GT Covid - 19 Kuansing Jelaskan Dua Macam Rapid Test

Jum’at, 3 Juli 2020 07:49
Pasar Murah di Bengkalis Nunggu Kesiapan Desa dan Penyedia Paket

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Mei 2019 16:22
Mencoblos Atas Nama Orang Lain, Warga Rokan Hilir Lolos dari Ancaman Penjara

Tindak pidana pemilu, warga Rohil lolos dari jerat hukum. Padahal mencoblos atas nama orang lain.

Riauterkini-PEKANBARU-Senin tgl 13 Mei 2019 Pukul 20.00 Wib bertempat di Polres Rokan Hilir telah melaksanakan SG2 (Pembahasan Kedua) terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Darmawati Sitorus. Pada 17 April 2019 lalu, Darmawati Sitorus membawa C.6 (Undangan Pemilih) orang lain Maysarah datang dan melakukan pencoblosan di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Perbuatan ini diduga melanggar Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Dugaan pelanggaran tersebut merupakan laporan warga masyarakat yang dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang. Warga pelapor merupakan saksi dari partai politik Nasdem, Siti Patimah yang pada saat itu menjadi saksi partai di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu dan perkara tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu.

Dalam rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dihadiri oleh unsur Bawaslu yaitu Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, S.HI. dan Koordinator Sentra Gakkumdu Bimantara Prima Adi Cipta, S.H. dari unsur Kejaksaan hadir Maruli Tua Sitanggang, S.H. dan Rizki Fadillah, S.H, sedangkan dari unsur Kepolisian hadir Maringan P. Silalahi, S.H. dan Anta Arif Siregar.

Dalam keterangannya, Anggota Bawaslu Rokan Hilir Bimantara yang juga selaku Kordinator Sentra Gakkumdu menjelaskan, "sebelum pembahasan kedua ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengambil keterangan ahli hukum pidana.

"Kami menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke proses tahapan penyidikan dikarenakan pertama, bahwa unsur meansrea (niat jahat) dari Terlapor tidak terpenuhi. Kedua, bahwa terhadap pasal yang disangkakan kepada Terlapor masih kekurangan unsur tindak pidananya, dimana seharusnya Terlapor memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. Padahal faktanya bahwa Terlapor hanya memberikan (mencoblos) di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu saja tidak lebih dari 1 (satu) TPS. Karena dalam unsur pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. sehingga meskipun Terlapor mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu Maysarah datang ke TPS akan tetapi Terlapor hanya memberikan (melakukan pencoblosan) di TPS itu saja dan hanya 1 (satu) kali dan tidak pula Terlapor mencoblos di tempat TPS yang lain," ujarnya.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, tamvah Bima, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Kepolisian Resort Rokan Hilir menyimpulkan perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya dan proses perkara ini selesai dan ditutup.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Jumlah Terbatas, Dewan Himbau Murid Kaya Pilih Sekolah Swasta
- Dewan Pekanbaru Siap Kawal PPDB Tingkat SMP
- Terima Laporan SMA di Mandau, Komisi V DPRD Riau RDP Bareng Disdik
- DPRD Minta Mutasi Dan Rotasi di Pemko Sesuai Aturan, Ida : Sesuai Dengan Aturan Kita Dukung
- Warga Tangkerang Selatan, Pekanbaru Keluhkan Masalah Bansos
- Reses Munawar di Marpoyan Damai,,
- Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 H, DPRD Kota Pekanbaru Akan Sembeli 2 Hewan Kurban
- Noviwaldy Jusman Wafat, Ketua dan Anggota DPRD Riau Turut Berduka
- Pilkada Serentak 2020, Ada 14.980 Calon Pemilih Pemula di Riau
- Waka DPRD Pekanbaru Sosialisasi Aturan Covid-19 Saat Reses
- RDP Komisi III DPRD Pekanbaru Dengan Kemenag Serta Kepala Sekolah Bahas PPDB
- Diterpa Kampanye Hitam, Zukri Bantah tak Maju di Pilkada Pelalawan
- Asri Auzar Yakinkan HT Akan Menang di Pilkada Pelalawan
- Dapat SK DPP PAN, Hafith-Erizal Cukup Syarat Ikut Pilkada Rohul
- Waspada DBD, DPRD Pekanbaru Minta Diskes dan Masyarakat Jangan Lengah
- KPU Riau Gelar Apel Akbar Badan Adhoc PPK se-Riau
- Verfak Bapaslon Perseorangan Inhu, Gubri Serahkan 12 Ribu Masker
- Dapat SK PAN dan PKB, Kasmarni-Bagus
- Kejanggalan Penyaluran Dana Covid-19,
DPRD Pekanbaru Segera Panggil Seluruh Camat dan Lurah

- Wujudkan Generasi Muda yang Madani, DPRD Kota Pekanbaru Fokus Bahas Ranperda MDTA


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com