Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 30 Mei 2020 07:35
Dandim 0314/Inhil Pimpin Rakor dan Sosialisasi Persiapan Sambut Era New Normal

Jum’at, 29 Mei 2020 20:10
Bisa Melanggar Hukum, Pemko Diminta Abaikan Revisi RPJMD

Jum’at, 29 Mei 2020 18:44
Lebaran 5 dan 6, Srikandi Masuri Tetap Perhatikan Masyarakat Cilik

Jum’at, 29 Mei 2020 18:14
New Normal, Kebijakan WFH Bagi ASN Diatas Usia 55 Tahun Tetap Berlaku

Jum’at, 29 Mei 2020 17:56
Empat Hari Nihil, Hari Ini Terdapat Enam Pasien Positif Covid-19 di Riau

Jum’at, 29 Mei 2020 17:33
Terapkan Tatanan Baru, Polres Bengkalis Kerahkan 113 Personel

Jum’at, 29 Mei 2020 16:44
Siswa Didik di Pelalawan Masih Diliburkan 2 Pekan kedepan

Jum’at, 29 Mei 2020 16:25
Arus Kendaraan di Penyeberangan Air Putih Tujuan Pakning, Bengkalis Meningkat

Jum’at, 29 Mei 2020 16:06
Polda Riau Siapkan 1.131 Personel Sukseskan Kebijakan New Normal

Jum’at, 29 Mei 2020 15:25
Bangun Ekonomi Riau, Sandiaga Uno Minta UMKM Diperhatikan

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Mei 2019 16:22
Mencoblos Atas Nama Orang Lain, Warga Rokan Hilir Lolos dari Ancaman Penjara

Tindak pidana pemilu, warga Rohil lolos dari jerat hukum. Padahal mencoblos atas nama orang lain.

Riauterkini-PEKANBARU-Senin tgl 13 Mei 2019 Pukul 20.00 Wib bertempat di Polres Rokan Hilir telah melaksanakan SG2 (Pembahasan Kedua) terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Darmawati Sitorus. Pada 17 April 2019 lalu, Darmawati Sitorus membawa C.6 (Undangan Pemilih) orang lain Maysarah datang dan melakukan pencoblosan di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Perbuatan ini diduga melanggar Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Dugaan pelanggaran tersebut merupakan laporan warga masyarakat yang dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang. Warga pelapor merupakan saksi dari partai politik Nasdem, Siti Patimah yang pada saat itu menjadi saksi partai di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu dan perkara tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu.

Dalam rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dihadiri oleh unsur Bawaslu yaitu Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, S.HI. dan Koordinator Sentra Gakkumdu Bimantara Prima Adi Cipta, S.H. dari unsur Kejaksaan hadir Maruli Tua Sitanggang, S.H. dan Rizki Fadillah, S.H, sedangkan dari unsur Kepolisian hadir Maringan P. Silalahi, S.H. dan Anta Arif Siregar.

Dalam keterangannya, Anggota Bawaslu Rokan Hilir Bimantara yang juga selaku Kordinator Sentra Gakkumdu menjelaskan, "sebelum pembahasan kedua ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengambil keterangan ahli hukum pidana.

"Kami menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke proses tahapan penyidikan dikarenakan pertama, bahwa unsur meansrea (niat jahat) dari Terlapor tidak terpenuhi. Kedua, bahwa terhadap pasal yang disangkakan kepada Terlapor masih kekurangan unsur tindak pidananya, dimana seharusnya Terlapor memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. Padahal faktanya bahwa Terlapor hanya memberikan (mencoblos) di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu saja tidak lebih dari 1 (satu) TPS. Karena dalam unsur pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. sehingga meskipun Terlapor mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu Maysarah datang ke TPS akan tetapi Terlapor hanya memberikan (melakukan pencoblosan) di TPS itu saja dan hanya 1 (satu) kali dan tidak pula Terlapor mencoblos di tempat TPS yang lain," ujarnya.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, tamvah Bima, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Kepolisian Resort Rokan Hilir menyimpulkan perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya dan proses perkara ini selesai dan ditutup.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Paripurna Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Siak, Bupati Alfedri Apresiasi Dukungan Pansus DPRD
- Pengamat Sebut Demokrat Bisa PAW Dedet karena Sakit dan Desakan Publik
- Kisruh, Hendri Munif : Demi Warga Kota, Pemko dan DPRD Pekanbaru Harus Kembali Duduk Bersama
- Wakili Chairul Anwar, Khairul Umam Distribusikan Ratusan Sembako ke Bengkalis
- Ikuti Video Conference PSBB, Khairul Umam : Mari Bekerjasama Demi Kepentingan Bersama
- Koordinasi Perkembangan Pilkada, Sat Intelkam Polres Rohil Sambangi Bawaslu
- KPU Siapkan Tahapan dan Tata Cara Pilkada 2020
- Kandidat Kepala Daerah di Riau Terpantau Kampanye Bansos
- Jelang Penerapan PSBB di Bengkalis, Politisi PAN Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah
- Gandeng BUMN, Chairul Anwar Sebar APD di 7 Kabupaten dan Kota di Riau
- Lantaran Sakit, Fitra Sarankan Noviwaldy Jusman mengundurkan diri
- Dugaan Pencemaran Udara, DPRD Inhu Laporkan PT PAS
- Awasi Penyaluran BLT, Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Turun Gunung
- Sidak ke PT PAS, Komisi III DPRD Inhu Temukan Dugaan Pencemaran Udara
- DPD Golkar Pelalawan Siapkan 50 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
- Bawaslu Riau Launching SKPP
- Mantan Bupati Pelalawan Dihina, Pemilik Akun FB Salim Kopau Dipolisikan
- Ketua DPRD Riau Sayangkan PSBB Daerah Perbatasan Pekanbaru Tidak Dilaksanakan
- DPRD Riau Rapat Paripurna Online Bersama Pemprov
- Bawaslu Bengkalis Imbau Balon Kepala Daerah Tidak Manfaatkan Covid-19 untuk Kepentingan Politik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com