Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 20 Pebruari 2020 21:42
Cegah Stunting Sejak Dini, Himpaudi dan Disdikbud Siak Gelar Sosialisasi

Kamis, 20 Pebruari 2020 21:35
Presiden Jokowi Dapat Paparan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Riau

Kamis, 20 Pebruari 2020 20:57
Pemkab Siak Bersama KPP Pratama Pangkalan Kerinci Gelar Pekan Panutan Pajak

Kamis, 20 Pebruari 2020 20:25
Bendahara PWI Bengkalis Mazwin Tutup Usia, Alfisnardo : "Kami Sangat Kehilangan"

Kamis, 20 Pebruari 2020 20:10
Gubri Hadiri Rakornas Investas 2020 di Jakarta

Kamis, 20 Pebruari 2020 18:25
Menteri Basuki Semangati Karyawan HKI di Proyek Tol Pekanbaru-Dumai

Kamis, 20 Pebruari 2020 18:01
Tiga Jari Nenek Putus, Tabrakan Avanza VS Superband di Lintas Timur Pangkalan Kuras

Kamis, 20 Pebruari 2020 17:53
Disambut Gubri, Presiden Jokowi Tiba di Pekanbaru

Kamis, 20 Pebruari 2020 16:54
DPRD Bengkalis Desak Pemkab Usulkan Perda RTRW Kabupaten

Kamis, 20 Pebruari 2020 16:24
Tim Safari Politik Husni Thamrin Lantik Puluhan Relawan di Ukui

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2019 15:19
Bawaslu Riau Gelar 2 Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pileg 2019 di Rohul

Bawaslu Riau menggelar dua sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif di Rokan Hulu. Dua laporan yang disidang adalah milik Hendra Mastar dari PAN dan Sabri dari Partai Gerindra.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau mulai menyelesaikan 2 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di Pemilu 17 April 2019.

Dua laporan dugaan pelanggaran diselesaikan melalui Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Pemilu 2019 yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (16/5/2019).

Sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan pelapor pertama yaitu Hendra Mastar dari PAN, dan pelapor kedua yakni Sabri dari Partai Gerindra‎. Kedua laporan diterima Bawaslu pasca pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

Sidang acara penanganan administrasi dengan metode sidang acara cepat yang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 dipimpin Ketua Bawaslu Riau‎ Rusidi Rusdan merangkap sebagai Ketua Majelis, dengan anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya merangkap anggota majelis.

Sidang yang dijaga ketat anggota Kepolisian dari jajaran Polres Rokan Hulu, turut dihadiri seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Rusidi Rusdan, ‎Ketua Mejelis Sidang juga Ketua Bawaslu Riau mengatakan sidang dengan metode sidang acara cepat adalah sidang acara penanganan administrasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, dimana kewenangan Bawaslu adalah menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi dilaksanakan secara cepat.

"Jadi putusannya nanti bisa dua atau tiga hari sudah selesai, ya sudah kita bisa putuskan," jelas Rusidi Rusdan, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, sidang acara cepat ini untuk menyelesaikan yang sifatnya penanganan administrasi seperti kesalahan administrasi, dengan mempertemukan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Pelapor sendiri‎, ungkap Rusidi, harus memenuhi syarat formil dan materiil, yakni Warga Negara Indonesia, pelaporan masih dalam waktu yang bisa dilaporkan, ada kronologis kejadian, dan ada saksi dan bukti.

"Jadi semua sudah lengkap, sehingga kita register dan kita sidangkan hari ini," ujarnya.‎

Rusidi mengaku yang dilaporkan dua pelapor pada prinsipnya adalah kesalahan penulisan dan perbedaan-perbedaan antara form C1 yang diterima saksi pelapor dengan yang ada yang dibacakan di pleno kabupaten/ kota.

"Artinya ada pelapor yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU (Rokan Hulu) yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terjadi," ungkap Rusidi dan mengaku rata-rata laporan terkait Pemilihan Legislatif untuk form C1 kabupaten.‎

Rusidi mengaku di sidang perkara penanganan administrasi cepat ada beberapa berapa poin atau keputusan alternatif‎ yang bisa diputuskan Bawaslu Riau, tergantung hasil sidang, pertama perbaikan administrasi, kedua sanksi peringatan atau kode etik peringatan kepada penyelanggara, perhitungan kembali, dan sanksi lainnya.‎

"Untuk PSU‎ (pemungutan suara ulang) tentu kita masih berkoordinasi dengan Bawaslu RI," katanya.

"Ya paling lambat dua atau tiga hari sudah kita putuskan, namanya acara cepat. Kalau administrasi biasa itu waktunya 14 hari, jadi ini karena ini situasinya mendesak kita akan putuskan secara cepat," pungkas Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.‎

Sementara, Ketua KPU Rokan Hulu, Elfendri, mengatakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara adalah mengikuti penyelesaian laporan.

Elfendri meyakini beberapa yang dilaporkan pelapor sudah dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara sesuai prosedur, baik itu penempelan form C1, termasuk kesalahan-kesalahan lain sudah diperbaiki seperti kesalahan penulisan jumlah total suara.

"Kita mempunyai dokumen-dokumen mulai dari C1 sampai ke DB-1 terakhir alhamdulillah sudah lengkap," kata Komisioner KPU Rokan Hulu dua periode ini, dan mengaku penempelan C1 oleh penyelenggara dikuatkan oleh dokumen foto.

Diakuinya, yang dilaporkan pelapor adalah pelaksanaan prosedur yang dilaksanakan. Menurutnya, bila terjadi perbedaan penjumlahan atau tulisan di C1 tentunya terkonfirmasi saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.

‎Elfendri menambahkan dan sejauh ini tidak ada keberatan dari saksi di form DA2 saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tim Safari Politik Husni Thamrin Lantik Puluhan Relawan di Ukui
- Dukung Petani Kembangkan Tanaman Ubi, Budi Artiful Datangkan Pihak Kementerian
- Hari Pertama, Pasangan Reyzita Meylani-Junaidi Rahmat Serahkan Dukungan ke KPU Inhu
- Pemilu 2024, Jumlah Anggota DPRD Kuansing Tambah 5 Kursi
- Tampil Brewok, AHY Kunjungi Ponpes Babussalam Panam
- Ketua DPRD Kuansing Ikutt Rakornas Tata Ruang Daerah Kemendagri
- Segel PT BBF di Inhu, Anggota DPR RI Berharap KLHK Tidak Tebang Pilih
- Rakerda DPD PDI Perjuangan: Gerakkan Cinta Lingkungan dan Wujudkan Program Pro Rakyat
- Masuk Nominasi PAN, Srikandi Mandau Siap Sejahterakan Bengkalis
- Tinjau Lokasi, Anggota DPRD Kuansing Pastikan Pasar Sentajo Raya Segera Dibangun
- Pleno, Golkar Bengkalis Sah Usung Engah Eet Balon Bupati Bengkalis
- Politikus PDIP Arteria Dahlan Minta Hentikan Penyerobotan Lahan Rakyat di Gondai, Pelalawan
- Suhardiman Amby Dukung DLHK Eksekusi Lahan PT PSJ
- Balon Bupati Bengkalis, Kasmarni Resmi Mendaftar ke Golkar
- Belasan Pelamar PPK Kuansing Gugur, Karena Tak Hadir Saat Tes
- Komisi II DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Tempatan
- Golkar Tetapkan Rezita Meylani dan Boby Rachmat Calon Bupati Pilkada Inhu 2020
- Lima Tokoh Bengkalis Ambil Formulir Penjaringan ke Golkar
- Bupati Kuansing Hadiri Workshop Penerapan UU Pemilihan Gubernur dan Bupati di Padang
- Selang Transfer Putus, Minyak CPO PT SDS Dumai Tumpah Kelaut


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com