Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 4 Juni 2020 17:08
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana 1ON+ Dengan Bonus Kuota Melimpah

Kamis, 4 Juni 2020 16:35
Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP

Kamis, 4 Juni 2020 16:17
Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS

Kamis, 4 Juni 2020 14:45
Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif

Kamis, 4 Juni 2020 13:53
Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri

Kamis, 4 Juni 2020 13:47
Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla

Kamis, 4 Juni 2020 13:43
Warga Diterkam Harimau, BBKSDA Turunkan Tim ke Bengkalis

Kamis, 4 Juni 2020 13:37
Kabupaten Inhu Siap Menyongsong New Normal

Kamis, 4 Juni 2020 13:16
Kejari Bengkalis Musnahkan 13,481 Kg Sabu dan 562 Ponsel Ilegal

Kamis, 4 Juni 2020 13:13
Cabuli Anak Bawah Umur, Kakek 60 Tahun di Rohul Diciduk Polisi

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 12 Juli 2019 17:16
Susun Perda CSR, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Kemenkum HAM Riau

Pansus Ranperda DPRD Bengkalis berkunjung ke Kemenkum HAM Riau di Pekanbaru. Mereka hendak mengkonsultasikan rencana pembuatan Perda CSR.

Riauterkini-BENGKALIS- Panitia Khusus (Pansus) Ranperda DPRD Kabupaten Bengkalis mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Provinsi Riau dalam rangka konsultasi untuk menyusun peraturan daerah tentang Corporate Social Responsbility (CSR), Kamis (11/7/19) kemarin.

Ranperda adalah instrumen perencanaan program Perda provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis. Dengan disusunnya Ranperda diharapkan pembentukan Perda dapat terlaksana secara tertib, teratur, sistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah.

Perda CSR bertujuan memaksimalkan proses dan kontribusi perusahaan terhadap kebutuhan daerah. Bila sebelumnya perusahaan berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintahan kemudian perusahaan melakukan koordinasi secara langsung, maka dengan adanya Perda ini bisa terkoordinasi sesuai kesepakatan perda yang akan di buat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis telah menyampaikan tiga Ranperda ke DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, Ranperda CSR, Ranperda penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda SOTK. Untuk penyempurnaan Ranperda ini Ketua Pansus Mus Mulyadi yang di tunjuk untuk memimpin Pansus CSR bersama Wakil Indrawan Sukmana, serta anggota Pansus Zuhandi, Andriyan Prama Putra, Rianto, Syahrial, Hendri, H. Azmi, Dr. Fidel Fuadi, Simon Lumban Gaol, Daud Gultom, Zamzami Harun, Nurazmi Hasyim, Pipit Lestari, Firman, dan Leonardus Marbun berkonsultasi langsung dengan Kakanwil Kemenkumham Muhammad Diah, beserta jajaran di Aula Kantor Kemenkumham Provinsi Riau.

“Terimakasih kepada Kepala Kemenkum HAM, Provinsi Riau M. Diah beserta jajarannya dapat menerima Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal ini kami lakukan untuk mendapatkan masukan agar dalam penyusunan Perda dapat dihasilkan produk hukum yang kuat," ungkap Ketua Pansus Mus Mulyadi.

Kemudian Wakil Ketua Pansus Indrawan Sukmana mengatakan, “rancangan Perda yang akan dibuat lebih kepada menjaring keinginan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial maupun masyarakat sekitar, menampung aspirasi masyarakat sekitar perusahaan serta berharap bisa menyelesaikan Perda dalam waktu yang telah di sepakati,” tuturnya.

Menurut M. Diah, mengacu pada undang-undang, mengamanatkan setiap peraturan perundang-undangan, dari Undang-undang Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah Nomor 87/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah, Nomor 12/ 2018 tentang penyusunan dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kota. Bisa dilihat secara tegas, bahwa Pemda dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundangan dalam melakukan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pertemuan ini, menjadikan pandangan dan mekanisme dalam pembentukan Perda pemerintah, sehingga penyusunan Ranperda ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta berkompeten dalam menjalankan Perda ini ke depannya.

M. Diah juga mengapresiasi atas kepercayaan pihak Pansus CSR terhadap Kantor Wilayah Kemenkum HAM untuk membantu dalam penyusunan Ranperda.***(dik/rls)

Foto : Pansus CSR DPRD konsultasi ke Kemenkum HAM Riau.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- HM Rais Berpotensi Besar Dampingi Adi Sukemi Maju di Pilkada Pelalawan
- KPU Riau Gelar Rapat Persiapan Pilkada Lanjutan 2020 Sekaligus Halal bi Halal
- DPD PAN Rohul Rekomendasikan Hamulian-Teddy Sebagai Bacalon Bupati dan Wabup di Pilkada 2020
- Kisruh Pemotongan Gaji Honorer di Bengkalis, Dewan Minta Segera Dicarikan Solusi
- Paripurna Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Siak, Bupati Alfedri Apresiasi Dukungan Pansus DPRD
- Pengamat Sebut Demokrat Bisa PAW Dedet karena Sakit dan Desakan Publik
- Kisruh, Hendri Munif : Demi Warga Kota, Pemko dan DPRD Pekanbaru Harus Kembali Duduk Bersama
- Wakili Chairul Anwar, Khairul Umam Distribusikan Ratusan Sembako ke Bengkalis
- Ikuti Video Conference PSBB, Khairul Umam : Mari Bekerjasama Demi Kepentingan Bersama
- Koordinasi Perkembangan Pilkada, Sat Intelkam Polres Rohil Sambangi Bawaslu
- KPU Siapkan Tahapan dan Tata Cara Pilkada 2020
- Kandidat Kepala Daerah di Riau Terpantau Kampanye Bansos
- Jelang Penerapan PSBB di Bengkalis, Politisi PAN Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah
- Gandeng BUMN, Chairul Anwar Sebar APD di 7 Kabupaten dan Kota di Riau
- Lantaran Sakit, Fitra Sarankan Noviwaldy Jusman mengundurkan diri
- Dugaan Pencemaran Udara, DPRD Inhu Laporkan PT PAS
- Awasi Penyaluran BLT, Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Turun Gunung
- Sidak ke PT PAS, Komisi III DPRD Inhu Temukan Dugaan Pencemaran Udara
- DPD Golkar Pelalawan Siapkan 50 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
- Bawaslu Riau Launching SKPP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com