Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 15 Juli 2020 18:12
Satu Pasien Sembuh Hari Ini Berasal dari Klaster Palembang

Rabu, 15 Juli 2020 17:39
Nihil Kasus Poisitif, Satu Pasien Covid-19 Dinyatakan Sehat

Rabu, 15 Juli 2020 17:29
Aspekari Riau Kunjungi Poktan Ternak Desa Lahang Baru Inhil

Rabu, 15 Juli 2020 17:27
Diduga Terlibat Karhutla, Jikalahari Laporkan PT Arara Abadi ke Polda

Rabu, 15 Juli 2020 16:42
HUT Adhyaksa ke 60 dan HUT IAD XX 2020, Kajari Pelalawan Taja Baksos

Rabu, 15 Juli 2020 16:36
Sidang Perdana Karhutla PT Adei, Jaksa Bacakan Dakwaan

Rabu, 15 Juli 2020 15:33
64 Kepala SMPN Mundur, Dewan Minta Lapor Jika Mereka Ditekan

Rabu, 15 Juli 2020 15:27
Bertepuk Sebelah Tangan Dengan PKS,
Demokrat Bengkalis Tidak Akan Tinggal Diam


Rabu, 15 Juli 2020 15:08
Nilai Investasi Terbesar di Riau Terbanyak di Dumai

Rabu, 15 Juli 2020 14:48
Pelantikan Eselon III dan IV Pemprov Riau Tunggu Pengesahan Enam UPT Baru

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 18 Juli 2019 12:57
Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru sedang membahas Ranperda KLA. Setelah disahkan jadi dasar kebijakan pembangunan berbasis hak anak.

Riauterkini - PEKANBARU- Ketua Panitia Khusus Ranperda Kota Layak Anak (KLA) DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri menilai, keberadaan Perda KLA nantinya merupakan perda yang sangat ditunggu-tunggu dan nilai sangat penting bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar setiap kebijakan pembangunan yang dibuat berbasis atau memenuhi hak-hak anak itu sendiri.

Pasalnya menurut Dian, Kabupaten/Kota dikatakan layak anak apabila sudah menuhi 24 indikator yang mencerminkan lima klaster hak anak, diantaranya yakni adanya payung hukum seperti Perda untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi. Untuk itu, pihak DPRD dan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini DPPPA Pekanbaru terus melakukan pematangan pembahasan dan ditargetkan segera dilakukan pengesahan.

"Yang diinginkan dari perda ini adanya jaminan bahwa proses pembangunan harus ramah dan memperhatikan kebutuhan hak anak. Perda ini nantinya juga dibutuhkan opd-opd lain untuk membuat kebijakan pembangunan yang beroreantasi terhadap kebutuhan anak," Ungkap Dian Sukheri, Kamis (18/7/2019).

Makanya lanjut Dian lagi, perda ini dirasakan sangat penting dan realisasinya perlu dikawal dan disosialisasi lagi semua pihak termasuk masyarakat mengatahui pasti apa saja yang menjadi hak-hak anak.

"Jika di kota-kota besar ada masjid layak anak, sekolah ramah anak, teramsuk juga rumah sakit mereka juga menyediakan fasilitaas-fasilitas anak yang sesuai standar kebutuhan anak yang dianggab dilayani dengan baik. Makanya dengan adanya Perda ini nantinya semua liding sektor bisa disosialisasikan hak-hak anak itu apa saja karena kita yakin tidak semua yang mengetahui itu," Imbuh Dian lagi.

Dian optimis Pekanbaru bisa dikatakan kota layak anak jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung. Mulai dari pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Butuh komitmen kita semua, tidak hanya pemerintah atau dprd saja, bahkan masyarakat sekalipun harus berperan aktif untuk bersama-sama memenuhi apa yang menjadi hak anak," Pungkas Dian.

Untuk diketahui 5 Klaster hak-hak anak yang harus dipenuhi diantaranya yakni:  Pertama, Hak sipil dan kebebasan, yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. 

Kedua, Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orangtua/wali. Ketiga kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak telantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. Yang ke empat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana dan lainnya. (dan)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 64 Kepala SMPN Mundur, Dewan Minta Lapor Jika Mereka Ditekan
- Bertepuk Sebelah Tangan Dengan PKS,
Demokrat Bengkalis Tidak Akan Tinggal Diam

- Permintaan Bawaslu Soal Data Pemilih A.K.W.K Ditokak KPU
- Halim - Komperensi Dapat SK DPP PAN untuk Pilkada Kuansing
- KPU Canangkan Gerakan Klik Serentak
- Pilkada Bengkalis 2020, PKS dan PPP Kenalkan Abi Bahrun - Herman ke Publik
- Kantongi SK Gerindra dan Demokrat, HT- T Edy Berlayar di Pilkada Pelalawan.
- Pilkada Bengkalis, PKS dan PPP Resmi Usung Abi Bahrun-Herman
- Dukungan PPP dan Nasdem Tiket Mursini - Indra Putra Bakal Ikut Pilkada Kuansing
- Pertanyakan Status Lahan KIT, Komisi II Gelar RDP Dengan PT SPP
- Golkar Resmi Usung Andi-Suhardiman di Pilkada Kuansing
- Golkar Dukung Adi Sukemi - M Rais Sah Maju Pilkada Pelalawan
- Pilkada Inhu, Golkar Rekomendasi Rezita Meylani-Junaidi Rahmat
- Belajar Pengelolaan Anggaran, DPRD Tanah Datar Sambangi DPRD Kota Pekanbaru
- Waka DPRD Pekanbaru Puji Respon Cepat Dishub Atasi LPJ Padam
- Demi Kelancaran Operasional PDAM, Komisi III DPRD Bengkalis Tekankan Sejumlah Aturan
- DPP PPP Keluarkan SK Usung Zukri- Nasar di Pilkada Pelalawan
- Pilkada Dumai, Pleno PAN Dumai Lahirkan Pasangan Edi Sepen-Zainal Abidin
- DPRD Pekanbaru Dukung Jadikan 6 Pemakaman Ruang Terbuka Hijau
- Paripurna Reses DPRD Pekanbaru. Infrastruktur, Pendidikan dan UMKM Prioritas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com