Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 11 Nopember 2019 22:24
Telah Melamar di 5 Parpol, Pasangan "BERSERI" Unjuk Keseriusan di Pilkada Meranti 2020

Senin, 11 Nopember 2019 21:25
Polisi Ungkap Penyelundupan 560 Ponsel Senilai Rp3,362 M di Bengkalis

Senin, 11 Nopember 2019 20:17
Pendaftaran CPNS Kuansing Dimulai 14 Nopember 2019

Senin, 11 Nopember 2019 19:56
Andalkan Gamma Knife, UKM Specialist Centre Jaring Warga Riau

Senin, 11 Nopember 2019 18:02
Sertijab 6 Pejabat Eselon II Sertijab, Sekda Rohul Pesankan Tingkatkan Kinerja

Senin, 11 Nopember 2019 16:42
Bupati Kuansing Pimpin Upacara Hari Pahlawan

Senin, 11 Nopember 2019 16:09
Bawaslu Buka Perekrutan Panwascam Pilkada Bengkalis 2020

Senin, 11 Nopember 2019 16:01
Bupati Sampaikan Estimasi RAPBD Kuansing 2020 Rp 1,2 Triliun

Senin, 11 Nopember 2019 15:55
Adi Sukemi Pulangkan Formulir Pendaftaran di Partai Demokrat

Senin, 11 Nopember 2019 15:45
Mendaftar ke Demokrat Rohul,
Arfizal Anwar Ingin Jadi Juru Kunci dan Bisa Berlayar Bersama Demokrat di Pilkada 2020


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Agustus 2019 07:09
Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019

Sebanyak 24 panti asuhan di Kampar gagal mendapat bantuan APBD 2019. Anggaran itu tak lagi tersedia.

Riauterkini-BANGKINANG - Perjuangan 24 pengurus panti asuhan di Kabupaten Kampar untuk mendapatkan bantuan dana hibah ataupun dana sosial terus berlanjut. Meski saat ini telah memasuki bulan Agustus dan sedang dilakukan pembahasan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan Kabupaten Kampar tahun 2019, namun belum sepeserpun dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kampar dicicipi oleh 24 panti asuhan yang ada di Kampar.

Dalam rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Banggar DPRD Kampar, Senin (12/8/2019) baik Ketua Komisi B DPRD Kampar Zumrotun maupun anggota Komisi B DPRD Kampar H Syahrul Aidi Maazat maupun H Kasru Syam kompak mengungkapkan bahwa anggaran untuk panti asuhan telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kampar tahun 2019.

Hearing ini dihadiri Ketua Forum Panti Asuhan Kabupaten Kampar Ardi bersama pengurus yang terdiri dari 24 panti asuhan se-Kabupaten Kampar serta juru bicara Forum Panti Asuhan Haryanto Arbi. Dari pihak eksekutif tak tanggung-tanggung turut dihadiri Asisten III Setdakab Kampar H Syamsul Bahri, Kepala Dinas Sosial Amin Dinda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Edwar.

Dari pantauan Riauterkini.com, perdebatan sengit sempat terjadi sesama anggota DPRD Kabupaten Kampar Firman Wahyudi dengan Ketua Komisi B DPRD Kampar Zumrotun. Firman tak terima dengan pernyataan Zumrotun dan Syahrul Aidi yang terkesan menyalahkan pihak eksekutif karena sampai saat ini dana untuk bantuan panti asuhan tak kunjung cair. Syahrul Aidi, Zumrotun dan H Kasru tampak curiga kalau dana yang sudah dianggarkan ini dialihkan ke kegiatan lain. Mendengar pernyataan itu Firman Wahyudi angkat bicara dan tak terima dengan pernyataan ketiga wakil rakyat tersebut.

Syahrul Aidi menegaskan agar OPD terkait jangan menjebak pengurus Forum Panti Asuhan dengan berbagai aturan. "Ini sudah kita anggarkan pak. Jangan dijebak dengan berbagai aturan. Kalau nanti disuruh mengembalikan saya tandatangan siap membantu mengembalikan. Urusan seperti ini untuk anak yatim kok dipersulit. Sekarang saya minta carikan solusi," tegas politisi PKS yang lolos menjadi anggota DPR RI pada pemilihan legislatif 2019 lalu itu. Ia juga siap memberikan rekomendasi dari DPRD.

Dalam wawancara dengan wartawan, Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten periode 2014-2019 Ini mengancam kalau anggaran untuk panti asuhan dialihkan ke kegiatan lain maka ia akan menolak persetujuan APBD perubahan 2019. "Kedua saya akan gerakkan seluruh anak panti dan ini citra buruk bagi pemda. Maka saya selalu katakan kebodohan akan selalu ada pada seorang stake holder itu luar biasa," tegasnya.

Lebih lanjut ia katakan, dewan telah membuka diri terhadap persoalan ini dengan menanyakan langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Namun ia kecewa tak ada dari OPD yang datang. Hasil konsultasi dengan Kemendagri tak ada masalah dengan pencairan dana untuk Panti Asuhan meskipun Dinas Sosial maupun BPKAD Kampar berdalih tak bisa mencairkan dana panti asuhan karena adanya aturan standar pelayanan minimal (SPM) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi B Zumrotun. Mestinya Pemda bersyukur karena sudah terbantu oleh pengurus panti asuhan dalam memberikan perhatian kepada anak yatim dan anak terlantar. "Jangan ketika sudah dianggarkan bicara ini ini itu," ucap Zumrotun.

Dana Rp 8,7 miliar ini sudah bisa membantu 24 panti asuhan dan 1.000 anak lebih. "Saran dari Mendagri boleh dibayarkan sebatas urusan wajib terpenuhi. Kalau urusan wajibkan sudah bisa lihat tapi hibah ini hibah hampir sama dengan urusan wajib karena ini urusan makan anak yatim," ulasnya.

Baik Ketua Forum Panti Asuhan Ardi maupun Juru Bicara Haryanto Arbi mengatakan bahwa mereka siap untuk membantu dinas dalam melakukan verifikasi terhadap anak yang diasuh di panti asuhan.

Ardi mengatakan, saat ini ada 1.196 orang anak yang tersebar di 24 panti asuhan di Kampar. Tak ada masalah dengan SPM yang dikeluarkan Kemensos dan pihaknya siap membantu verifikasi. "Walaupun anggaran dari kantong sendiri tidak masalah, yang penting anak-anak makan," ulas Ardi.

Mengenai cara mereka memberikan makan kepada anak asuhnya, Ardi mengakui bahwa kebutuhan makan anak-anak panti mengandalkan belas kasihan para dermawan dan melalui cara berhutang.

Kepala BPKAD Kampar Edwar menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI, ia mengingatkan agar pengurus panti asuhan agar mendapatkan rekomendasi dari OPD terkait sebelum KUA PPAS diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. "Sebelum kita menyampaikan KUA rekomendasi sudah ada. Jangan nanti ketika sudah berjalan nanti dinas sosial lagi disalahkan, pungkasnya.***(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Telah Melamar di 5 Parpol, Pasangan "BERSERI" Unjuk Keseriusan di Pilkada Meranti 2020
- Bupati Sampaikan Estimasi RAPBD Kuansing 2020 Rp 1,2 Triliun
- Adi Sukemi Pulangkan Formulir Pendaftaran di Partai Demokrat
- Mendaftar ke Demokrat Rohul,
Arfizal Anwar Ingin Jadi Juru Kunci dan Bisa Berlayar Bersama Demokrat di Pilkada 2020

- Jadi Anggota DPRD, Seorang Politisi Perindo Inhu Sumbangkan Gaji Pertama
- Sekretaris Demokrat Inhu Optimis Diusung Gerindra pada Pilkada 2020
- Budi Artiful Kembalikan Formulir Pendaftaran ke DPD PKS Pelalawan
- Daftar di Demokrat Rohul, Erizal Ingin Dua Partai Biru Bersama dan Memenangi Pilkada 2020
- Mendaftar Penjaringan di PKS Rohul,
Hamulian Mengaku Sudah Punya 6 Kursi dan tidak Akan Maju Sebagai Balon Wabup

- Tetap Merujuk ke Nono Patria, DPP Juga Perintahkan Golkar Riau Tuntaskan Kisruh Golkar Rohul
- Gubri Ajukan Pinjaman Rp4,4 Triliun, DPRD Riau Anggap Pengajuan tidak Sesuai Mekanisme
- Ketua DPRD Eet Kunjungi Atlet Riau di Porwil X Sumatera di Bengkulu
- Daftar Penjaringan di DPD PKS Rohul, Hafith Syukri: PKS Punya Catatan Track Record Saya
- Husni Tamrin Memantapkan Diri Maju di Pilkada 2020 Pelalawan
- Resmi Mendaftar sebagai Balon Bupati,
Hafith Syukri Mengaku Punya Chemistry dan Siap Dipasangkan dengan Kader Demokrat Rohul

- Didampingi Ketua DPRD Rohul,
Sukiman Mendaftar Penjaringan di DPC Partai Demokrat Rohul untuk Pilkada 2020

- Termasuk Dua Anak Bupati, Tiga Kader Golkar Berebut Maju Pilkada Pelalawan 2020
- Resmi Mendaftar, Sukiman Berharap Diusung PKS di Pilkada Rohul 2020
- Demi Masyarakat, DPRD Rohul Targetkan APBD 2020 Sudah Disahkan Sebelum Batas Waktu
- Media Bantu Dongkrak Partisipasi Pemilu di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com