Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 15 Juli 2020 17:39
Nihil Kasus Poisitif, Satu Pasien Covid-19 Dinyatakan Sehat

Rabu, 15 Juli 2020 17:29
Aspekari Riau Kunjungi Poktan Ternak Desa Lahang Baru Inhil

Rabu, 15 Juli 2020 17:27
Diduga Terlibat Karhutla, Jikalahari Laporkan PT Arara Abadi ke Polda

Rabu, 15 Juli 2020 16:42
HUT Adhyaksa ke 60 dan HUT IAD XX 2020, Kajari Pelalawan Taja Baksos

Rabu, 15 Juli 2020 16:36
Sidang Perdana Karhutla PT Adei, Jaksa Bacakan Dakwaan

Rabu, 15 Juli 2020 15:33
64 Kepala SMPN Mundur, Dewan Minta Lapor Jika Mereka Ditekan

Rabu, 15 Juli 2020 15:27
Bertepuk Sebelah Tangan Dengan PKS,
Demokrat Bengkalis Tidak Akan Tinggal Diam


Rabu, 15 Juli 2020 15:08
Nilai Investasi Terbesar di Riau Terbanyak di Dumai

Rabu, 15 Juli 2020 14:48
Pelantikan Eselon III dan IV Pemprov Riau Tunggu Pengesahan Enam UPT Baru

Rabu, 15 Juli 2020 14:02
PT Sari Lembah Subur Gelar Apel Siaga Antisipasi Karhutla

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Agustus 2019 13:12
Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli

Para kepala sekolah di tiga kecamatan diundang Komisi IV DPRD Bengkalis. Diajak membahas isu pungutan liar.

Riauterkini - DURI - Maraknya modus baru dugaan pungutan liar (Pugli) yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah ramai dibahas di tengah masyarakat dan tentunya sangat meresahkan orang tua murid Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis bergerak cepat dengan menggelar hearing bersama, Selasa (13/8/19).

Dalam hearing itu, Komisi IV mengundang sejumlah Kepala sekolah (Kepsek) dari berbagai jenjang, SD dan SMP se Kecamatan Mandau, Bathin Solapan dan Pinggir serta Dinas Pendidikan terkait sumbangan sumbangan yang dilakukan pihak sekolah.

Dipimpin Ketua Komisi IV, Sofyan meminta agar sekolah tidak lagi melakukan pungutan dengan modus apapun, kecuali sumbangan suka rela dari wali murid."Kita mencari solusi terbaik, supaya jangan ada persoalan hukum di kemudian hari, kita satukan persepsi supaya nanti tidak tersandung persoalan hukum, sehinga kita perlu meminta pandangan dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Polres, dan Inspektorat," terangnya.

Terpisah, perwakilan Dinas Pendidikan, Agusilfridimasil mengaku jika pihaknya telah melakukan sosialisasi larangan pungutan tersebut dengan membuat edaran ke seluruh sekolah yang tertuang pada pelaksanaan PPDB lalu sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dan telah di ubah dengan Permendikbud 20 tahun 2019 juga mencakup masalah larangan.

"Intinya kami dari Dinas Pendidikan sudah berupaya untuk mengantisipasi agar jangan ada lagi kutipan kutipan dalam sumbangan ini dan kemarin saya sudah ke lapangan sesuai hasil rapat, ada beberapa sekolah yang saya temui dan saya telah berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah, insyaallah kami  berupaya semaksimal mungkin supaya jangan ada lagi hal seperti ini,"tegasnya.

Senada, Polres Bengkalis diwakili Kasatreskrim, AKP Andrie Setiawan menegaskan jika terbukti adanya pungli tersebut akan dilakukan penindakan sesuai aturan, seperti kejadian yang telah terjadi sebelumnya, pembuatan seragam sekolah, perpindahan siswa yang hingga saat ini masih terjadi.

"Ya, kami juga mendapat info terkait penjualan LKS ini, makanya perlu diskusi. Mungkin kita perlu membuat kajian atau standarisasi. Setelah dibuat lalu dilanggar, maka akan ada sangsi tegas. Kami akan tegakkan hukum jika terjadi pelanggaran sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2012 kemudian Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang berkaitan dengan komite sekolah. Tolong dipedomani,"pintanya.

Diakhir hearing, Wakil Ketua Komisi IV, Nanang Harianto menegaskan kembali kepada pihak sekolah agar tidak lagi memaksa kepada siswa untuk menggunakan LKS menggunakan dana pribadi.

"Jangan lagi paksa siswa untuk membeli LKS dengan dana pribadi dan jika guru masih ingin menggunakan LKS dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan, mestinya guru bidang studi yang membuatnya dan menggandakannya melalui dana BOS serta mengenai sumbangan, tidak ditentukan nominalnya dan tidak ada batasan waktu,"pintanya mengakhiri.*(hen)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 64 Kepala SMPN Mundur, Dewan Minta Lapor Jika Mereka Ditekan
- Bertepuk Sebelah Tangan Dengan PKS,
Demokrat Bengkalis Tidak Akan Tinggal Diam

- Permintaan Bawaslu Soal Data Pemilih A.K.W.K Ditokak KPU
- Halim - Komperensi Dapat SK DPP PAN untuk Pilkada Kuansing
- KPU Canangkan Gerakan Klik Serentak
- Pilkada Bengkalis 2020, PKS dan PPP Kenalkan Abi Bahrun - Herman ke Publik
- Kantongi SK Gerindra dan Demokrat, HT- T Edy Berlayar di Pilkada Pelalawan.
- Pilkada Bengkalis, PKS dan PPP Resmi Usung Abi Bahrun-Herman
- Dukungan PPP dan Nasdem Tiket Mursini - Indra Putra Bakal Ikut Pilkada Kuansing
- Pertanyakan Status Lahan KIT, Komisi II Gelar RDP Dengan PT SPP
- Golkar Resmi Usung Andi-Suhardiman di Pilkada Kuansing
- Golkar Dukung Adi Sukemi - M Rais Sah Maju Pilkada Pelalawan
- Pilkada Inhu, Golkar Rekomendasi Rezita Meylani-Junaidi Rahmat
- Belajar Pengelolaan Anggaran, DPRD Tanah Datar Sambangi DPRD Kota Pekanbaru
- Waka DPRD Pekanbaru Puji Respon Cepat Dishub Atasi LPJ Padam
- Demi Kelancaran Operasional PDAM, Komisi III DPRD Bengkalis Tekankan Sejumlah Aturan
- DPP PPP Keluarkan SK Usung Zukri- Nasar di Pilkada Pelalawan
- Pilkada Dumai, Pleno PAN Dumai Lahirkan Pasangan Edi Sepen-Zainal Abidin
- DPRD Pekanbaru Dukung Jadikan 6 Pemakaman Ruang Terbuka Hijau
- Paripurna Reses DPRD Pekanbaru. Infrastruktur, Pendidikan dan UMKM Prioritas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com