Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 11 Nopember 2019 22:24
Telah Melamar di 5 Parpol, Pasangan "BERSERI" Unjuk Keseriusan di Pilkada Meranti 2020

Senin, 11 Nopember 2019 21:25
Polisi Ungkap Penyelundupan 560 Ponsel Senilai Rp3,362 M di Bengkalis

Senin, 11 Nopember 2019 20:17
Pendaftaran CPNS Kuansing Dimulai 14 Nopember 2019

Senin, 11 Nopember 2019 19:56
Andalkan Gamma Knife, UKM Specialist Centre Jaring Warga Riau

Senin, 11 Nopember 2019 18:02
Sertijab 6 Pejabat Eselon II Sertijab, Sekda Rohul Pesankan Tingkatkan Kinerja

Senin, 11 Nopember 2019 16:42
Bupati Kuansing Pimpin Upacara Hari Pahlawan

Senin, 11 Nopember 2019 16:09
Bawaslu Buka Perekrutan Panwascam Pilkada Bengkalis 2020

Senin, 11 Nopember 2019 16:01
Bupati Sampaikan Estimasi RAPBD Kuansing 2020 Rp 1,2 Triliun

Senin, 11 Nopember 2019 15:55
Adi Sukemi Pulangkan Formulir Pendaftaran di Partai Demokrat

Senin, 11 Nopember 2019 15:45
Mendaftar ke Demokrat Rohul,
Arfizal Anwar Ingin Jadi Juru Kunci dan Bisa Berlayar Bersama Demokrat di Pilkada 2020


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Agustus 2019 13:12
Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli

Para kepala sekolah di tiga kecamatan diundang Komisi IV DPRD Bengkalis. Diajak membahas isu pungutan liar.

Riauterkini - DURI - Maraknya modus baru dugaan pungutan liar (Pugli) yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah ramai dibahas di tengah masyarakat dan tentunya sangat meresahkan orang tua murid Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis bergerak cepat dengan menggelar hearing bersama, Selasa (13/8/19).

Dalam hearing itu, Komisi IV mengundang sejumlah Kepala sekolah (Kepsek) dari berbagai jenjang, SD dan SMP se Kecamatan Mandau, Bathin Solapan dan Pinggir serta Dinas Pendidikan terkait sumbangan sumbangan yang dilakukan pihak sekolah.

Dipimpin Ketua Komisi IV, Sofyan meminta agar sekolah tidak lagi melakukan pungutan dengan modus apapun, kecuali sumbangan suka rela dari wali murid."Kita mencari solusi terbaik, supaya jangan ada persoalan hukum di kemudian hari, kita satukan persepsi supaya nanti tidak tersandung persoalan hukum, sehinga kita perlu meminta pandangan dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Polres, dan Inspektorat," terangnya.

Terpisah, perwakilan Dinas Pendidikan, Agusilfridimasil mengaku jika pihaknya telah melakukan sosialisasi larangan pungutan tersebut dengan membuat edaran ke seluruh sekolah yang tertuang pada pelaksanaan PPDB lalu sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dan telah di ubah dengan Permendikbud 20 tahun 2019 juga mencakup masalah larangan.

"Intinya kami dari Dinas Pendidikan sudah berupaya untuk mengantisipasi agar jangan ada lagi kutipan kutipan dalam sumbangan ini dan kemarin saya sudah ke lapangan sesuai hasil rapat, ada beberapa sekolah yang saya temui dan saya telah berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah, insyaallah kami  berupaya semaksimal mungkin supaya jangan ada lagi hal seperti ini,"tegasnya.

Senada, Polres Bengkalis diwakili Kasatreskrim, AKP Andrie Setiawan menegaskan jika terbukti adanya pungli tersebut akan dilakukan penindakan sesuai aturan, seperti kejadian yang telah terjadi sebelumnya, pembuatan seragam sekolah, perpindahan siswa yang hingga saat ini masih terjadi.

"Ya, kami juga mendapat info terkait penjualan LKS ini, makanya perlu diskusi. Mungkin kita perlu membuat kajian atau standarisasi. Setelah dibuat lalu dilanggar, maka akan ada sangsi tegas. Kami akan tegakkan hukum jika terjadi pelanggaran sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2012 kemudian Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang berkaitan dengan komite sekolah. Tolong dipedomani,"pintanya.

Diakhir hearing, Wakil Ketua Komisi IV, Nanang Harianto menegaskan kembali kepada pihak sekolah agar tidak lagi memaksa kepada siswa untuk menggunakan LKS menggunakan dana pribadi.

"Jangan lagi paksa siswa untuk membeli LKS dengan dana pribadi dan jika guru masih ingin menggunakan LKS dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan, mestinya guru bidang studi yang membuatnya dan menggandakannya melalui dana BOS serta mengenai sumbangan, tidak ditentukan nominalnya dan tidak ada batasan waktu,"pintanya mengakhiri.*(hen)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Telah Melamar di 5 Parpol, Pasangan "BERSERI" Unjuk Keseriusan di Pilkada Meranti 2020
- Bupati Sampaikan Estimasi RAPBD Kuansing 2020 Rp 1,2 Triliun
- Adi Sukemi Pulangkan Formulir Pendaftaran di Partai Demokrat
- Mendaftar ke Demokrat Rohul,
Arfizal Anwar Ingin Jadi Juru Kunci dan Bisa Berlayar Bersama Demokrat di Pilkada 2020

- Jadi Anggota DPRD, Seorang Politisi Perindo Inhu Sumbangkan Gaji Pertama
- Sekretaris Demokrat Inhu Optimis Diusung Gerindra pada Pilkada 2020
- Budi Artiful Kembalikan Formulir Pendaftaran ke DPD PKS Pelalawan
- Daftar di Demokrat Rohul, Erizal Ingin Dua Partai Biru Bersama dan Memenangi Pilkada 2020
- Mendaftar Penjaringan di PKS Rohul,
Hamulian Mengaku Sudah Punya 6 Kursi dan tidak Akan Maju Sebagai Balon Wabup

- Tetap Merujuk ke Nono Patria, DPP Juga Perintahkan Golkar Riau Tuntaskan Kisruh Golkar Rohul
- Gubri Ajukan Pinjaman Rp4,4 Triliun, DPRD Riau Anggap Pengajuan tidak Sesuai Mekanisme
- Ketua DPRD Eet Kunjungi Atlet Riau di Porwil X Sumatera di Bengkulu
- Daftar Penjaringan di DPD PKS Rohul, Hafith Syukri: PKS Punya Catatan Track Record Saya
- Husni Tamrin Memantapkan Diri Maju di Pilkada 2020 Pelalawan
- Resmi Mendaftar sebagai Balon Bupati,
Hafith Syukri Mengaku Punya Chemistry dan Siap Dipasangkan dengan Kader Demokrat Rohul

- Didampingi Ketua DPRD Rohul,
Sukiman Mendaftar Penjaringan di DPC Partai Demokrat Rohul untuk Pilkada 2020

- Termasuk Dua Anak Bupati, Tiga Kader Golkar Berebut Maju Pilkada Pelalawan 2020
- Resmi Mendaftar, Sukiman Berharap Diusung PKS di Pilkada Rohul 2020
- Demi Masyarakat, DPRD Rohul Targetkan APBD 2020 Sudah Disahkan Sebelum Batas Waktu
- Media Bantu Dongkrak Partisipasi Pemilu di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com