Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 14 Desember 2019 16:16
Langkah Jitu Bupati Yopi Dongkrak Pajak Daerah Kabupaten Inhu

Sabtu, 14 Desember 2019 14:37
Seleksi Panwascam, Bawaslu Bengkalis Terima Tanggapan Masukan Masyarakat

Sabtu, 14 Desember 2019 12:07
Razia Kamar Napi Lapas Bengkalis, Petugas Gabungan Temukan Sajam

Sabtu, 14 Desember 2019 10:29
Ratusan Nelayan Bengkalis Terima Alat Keselamatan Pelayaran Dishub Riau

Sabtu, 14 Desember 2019 10:26
Ratusan Driver Riau Ojek Hadir dan Siap Layani Transportasi Masyarakat Pekanbaru

Sabtu, 14 Desember 2019 09:36
Pemuda Batak Kuansing Salurkan Bantuan pada Korban Banjir

Sabtu, 14 Desember 2019 07:22
Sanjayo Art Pertunjukan Pembuka Festival Teater Islam Dunia

Jum’at, 13 Desember 2019 20:40
Hadapi Pilkada, Bappeda Bengkalis Percepat Perencanaan TA 2021

Jum’at, 13 Desember 2019 20:29
173 Calon Panwascam Pilkada Bengkalis 2020 Ikuti Tes CAT dan Wawancara

Jum’at, 13 Desember 2019 20:16
Target Pertanian Bengkalis Maju, Mandiri dan Modern 2020

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Agustus 2019 17:02
Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul


Ketua DPRD Rohul dan Bupati Rohul menanggapi putusan majelis hakim, terkait dikabulkannya gugatan perdata yang diajukan Teddy Mirza Dal.



Riauterkini‎-PASIRPANGARAIAN- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum mengambil sikap, untuk upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian yang mengabulkan tiga item gugatan Teddy Mirza Dal.

Sebelumnya, Teddy Mirza Dal, anggota DPRD Rokan Hulu masa jabatan 2014-2019 mengajukan gugatan perdata ke PN Pasirpangaraian. Teddy menuntut beberapa hak keuangan sebagai anggota dewan yang belum dibayar oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu selama 15 bulan.

Pada pembacaan putusan, Selasa sore (13/8/2019), tiga item gugatan perdata Teddy‎ Mirza Dal dikabulkan Majelis Hakim PN Pasirpangaraian diketuai Sunoto SH, MH, dengan hakim anggota Irpan Hasan Lubis SH, dan‎ Budi Setyawan SH.

Pada putusannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu harus membayarkan hak-hak keuangan penggugat Teddy Mirza Dal sekira Rp462 juta yang belum dibayarkan selama 15 bulan.

Sedangkan dua item tuntutan Teddy lainnya, seperti dana reses dan dana bantuan hukum atau advokat tidak dikabulkan dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim.

Dana reses tidak bisa dibayarkan, sebab selama 15 bulan Teddy menjalani hukuman di Lapas Kelas II Pasirpangaraian. Sedangkan untuk dana bantuan hukum atau advokat menjadi tanggungjawab pribadi.

Menanggapi putusan majelis hakim PN Pasirpangaraian, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu Kelmi Amri SH, selaku tergugat dua mengaku pihaknya tetap menghormati putusan majelis hakim.

"Pertama yang harus kami pahami adalah kita hormati putusan itu sebaik mungkin. Yang kedua menunggu salinan putusan seperti apa, walaupun kita mungkin sudah mendengar sebagian gugatan itu diterima tentang hak-hak keuangan yang diajukan gugatan secara keperdataan oleh saudara Teddy," jelas Kelmi kepada riauterkinicom, Rabu (15/8/2019).

"Nah putusan‎ itu harus kita hormati, soal ke depan bagaimana tentu di pemerintah kan mereka akan melakukan rembuk seperti apa.‎ Tapi paling tidak diproses ini kita hanya bisa menghormati putusan itu," tambah putra Mahato Tambusai Utara ini.

Ditanya apakah akan melakukan upaya hukum lebih tinggi, seperti banding atau kasasi, Kelmi mengaku belum ada konfirmasi dari pihak Pemkab Rokan Hulu sampai hari ini.

"Nah, kalau dari posisi ini sampai hari ini belum terkonfirmasi‎ karena dari pemerintah daerah sendiri mungkin harus lakukan koordinasi dengan pimpinan mereka. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa akhirnya," ujar pria yang pernah menjabat Ketua KNPI Rokan Hulu ini.

"Jika nanti putusan ini dapat terima‎, tentu inilah yang menjadi dasar bagi Sekretaris Dewan yang selama ini memiliki keragu-raguan‎ tentang pembayaran hak-hak keuangan saudara Teddy," pungkas Kelmi.

Di lain tempat, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman mengaku Pemkab tetap mengikuti‎ alur hukum, untuk menyelamatkan pemerintah dan uang negara.

Untuk upaya hukum‎ apa perlu dilakukan, Sukiman mengaku dirinya masih perlu konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri atau Kemendagri, dan tentunya berkoordinasi dengan Pemprov Riau.

‎"Saya akan konsultasi dengan Kemendagri membenahi pemerintahan, dan dengan provinsi akan berkoordinasi. Agar semuanya berjalan sesuai aturan," jelas Sukiman.

"Oleh karena itu saya akan koordinasi dulu dalam waktu 14 hari‎ harus dilakukan itu untuk mengamankan uang negara, bukan uang saya," pungkas Bupati Rokan Hulu saat ditanya upaya hukum yang akan dilakukan pemerintah daerah.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 14 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Bengkalis Ikuti Tes Kompetensi
- Sejak Dilantik, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Komit Peduli Rakyat
- Ketua DPRD Eet Minta Gubri Evaluasi OPD yang Minim Penyerapan Anggaran
- Bupati Kuansing Lantik 10 Kades Terpilih di Kecamatan Kuantan Tengah
- Dugaan Oknum ASN Kerap Mangkir, DPRD Inhu Segera Panggil Badan Kesbangpol
- Golkar Riau Beri Lampu Hijau Tiga Kadernya Bertarung di Pilkada Pelalawan
- Sungai Kuantan Meluap, Ketua DPRD Kuansing Himbau Warga Waspada
- 12 Kandidat Balon Bupati Wabup Bengkalis Daftar Penjaringan ke PKB
- Penjaringan Pilkada 2020 Kuansing, PKB Laksanakan Fit and Proper Test Kandidat Kepala Daerah
- Reses DPRD Bengkalis, Syaiful Ardi Serap Aspirasi Warga dan Bantu Rumah Ibadah
- Tunaikan Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Haru Serahkan Ambulance di Desa Palkun
- Tampung Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Bagi Beras dan Mesin Air di Kembung Luar
- Ketua DPD Golkar Kuansing Hadiri Munas X Partai Golkar di Jakarta
- Tumbuhkan Ekonomi, Masuri Mendaftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- "Kenduri Kampung" Resesnya Wakil Ketua DPRD Bengkalis Asal Rupat
- Reses Perdana, Ketua DPRD Bengkalis Sampaikan Tugas Parlemen
- Merangkul, Kasmarni Daftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- Reses, Anggota DPRD Bengkalis Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah Ditambah
- Bupati Kuansing Terima Kunjungan Komisi II DPRD Riau
- PKB Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com