Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 6 Desember 2019 17:30
Dikerjakan Swakelola bersama PT BOS, PSR Bencah Kesuma Dinilai Berhasil Dirjenbun dan DPR RI

Jum’at, 6 Desember 2019 17:20
Libur Natal dan Tahun Baru 2020,
Telkomsel Pastikan Perkuat Layanan Jaringan Untuk Semua Masyarakat


Jum’at, 6 Desember 2019 17:16
Manjakan Pelanggannya, Rabbani Hadirkan Diskon 50 Persen Untuk Semua Produk

Jum’at, 6 Desember 2019 16:57
Tampung Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Bagi Beras dan Mesin Air di Kembung Luar

Jum’at, 6 Desember 2019 15:50
Molor Karena Lahan, Wagubri Cek Langsung Pekerjaan Jembatan Sail

Jum’at, 6 Desember 2019 15:28
Ganti Tiang Lapuk, Besok 7 Jam Listrik Padam di Wilayah Utara Timur Pulau Bengkalis 

Jum’at, 6 Desember 2019 14:34
Ketika PGN jadi Energi Baru Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Dumai

Jum’at, 6 Desember 2019 14:13
Pemprov Cuma Anggarkan Rp2 Miliar, Kebutuhan Perbaikan Stadion Utama Capai Rp40 Miliar

Jum’at, 6 Desember 2019 09:46
Sekretariat DPRD Kuansing Taja Rapat Mekanisme Reses

Jum’at, 6 Desember 2019 09:14
Kongres Budaya Banjar V Hasilkan Penyempurnaan AD/ART KBB

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Agustus 2019 17:02
Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul


Ketua DPRD Rohul dan Bupati Rohul menanggapi putusan majelis hakim, terkait dikabulkannya gugatan perdata yang diajukan Teddy Mirza Dal.



Riauterkini‎-PASIRPANGARAIAN- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum mengambil sikap, untuk upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian yang mengabulkan tiga item gugatan Teddy Mirza Dal.

Sebelumnya, Teddy Mirza Dal, anggota DPRD Rokan Hulu masa jabatan 2014-2019 mengajukan gugatan perdata ke PN Pasirpangaraian. Teddy menuntut beberapa hak keuangan sebagai anggota dewan yang belum dibayar oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu selama 15 bulan.

Pada pembacaan putusan, Selasa sore (13/8/2019), tiga item gugatan perdata Teddy‎ Mirza Dal dikabulkan Majelis Hakim PN Pasirpangaraian diketuai Sunoto SH, MH, dengan hakim anggota Irpan Hasan Lubis SH, dan‎ Budi Setyawan SH.

Pada putusannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu harus membayarkan hak-hak keuangan penggugat Teddy Mirza Dal sekira Rp462 juta yang belum dibayarkan selama 15 bulan.

Sedangkan dua item tuntutan Teddy lainnya, seperti dana reses dan dana bantuan hukum atau advokat tidak dikabulkan dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim.

Dana reses tidak bisa dibayarkan, sebab selama 15 bulan Teddy menjalani hukuman di Lapas Kelas II Pasirpangaraian. Sedangkan untuk dana bantuan hukum atau advokat menjadi tanggungjawab pribadi.

Menanggapi putusan majelis hakim PN Pasirpangaraian, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu Kelmi Amri SH, selaku tergugat dua mengaku pihaknya tetap menghormati putusan majelis hakim.

"Pertama yang harus kami pahami adalah kita hormati putusan itu sebaik mungkin. Yang kedua menunggu salinan putusan seperti apa, walaupun kita mungkin sudah mendengar sebagian gugatan itu diterima tentang hak-hak keuangan yang diajukan gugatan secara keperdataan oleh saudara Teddy," jelas Kelmi kepada riauterkinicom, Rabu (15/8/2019).

"Nah putusan‎ itu harus kita hormati, soal ke depan bagaimana tentu di pemerintah kan mereka akan melakukan rembuk seperti apa.‎ Tapi paling tidak diproses ini kita hanya bisa menghormati putusan itu," tambah putra Mahato Tambusai Utara ini.

Ditanya apakah akan melakukan upaya hukum lebih tinggi, seperti banding atau kasasi, Kelmi mengaku belum ada konfirmasi dari pihak Pemkab Rokan Hulu sampai hari ini.

"Nah, kalau dari posisi ini sampai hari ini belum terkonfirmasi‎ karena dari pemerintah daerah sendiri mungkin harus lakukan koordinasi dengan pimpinan mereka. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa akhirnya," ujar pria yang pernah menjabat Ketua KNPI Rokan Hulu ini.

"Jika nanti putusan ini dapat terima‎, tentu inilah yang menjadi dasar bagi Sekretaris Dewan yang selama ini memiliki keragu-raguan‎ tentang pembayaran hak-hak keuangan saudara Teddy," pungkas Kelmi.

Di lain tempat, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman mengaku Pemkab tetap mengikuti‎ alur hukum, untuk menyelamatkan pemerintah dan uang negara.

Untuk upaya hukum‎ apa perlu dilakukan, Sukiman mengaku dirinya masih perlu konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri atau Kemendagri, dan tentunya berkoordinasi dengan Pemprov Riau.

‎"Saya akan konsultasi dengan Kemendagri membenahi pemerintahan, dan dengan provinsi akan berkoordinasi. Agar semuanya berjalan sesuai aturan," jelas Sukiman.

"Oleh karena itu saya akan koordinasi dulu dalam waktu 14 hari‎ harus dilakukan itu untuk mengamankan uang negara, bukan uang saya," pungkas Bupati Rokan Hulu saat ditanya upaya hukum yang akan dilakukan pemerintah daerah.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tampung Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Bagi Beras dan Mesin Air di Kembung Luar
- Ketua DPD Golkar Kuansing Hadiri Munas X Partai Golkar di Jakarta
- Tumbuhkan Ekonomi, Masuri Mendaftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- "Kenduri Kampung" Resesnya Wakil Ketua DPRD Bengkalis Asal Rupat
- Reses Perdana, Ketua DPRD Bengkalis Sampaikan Tugas Parlemen
- Merangkul, Kasmarni Daftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- Reses, Anggota DPRD Bengkalis Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah Ditambah
- Bupati Kuansing Terima Kunjungan Komisi II DPRD Riau
- PKB Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup Bengkalis
- Tiga Pansus DPRD Pelalawan Kunker ke Jawa Sampai Akhir Pekan
- Reses Perdana, Anggota DPRD Bengkalis Sanusi Jemput Aspirasi Masyarakat
- DPW PAN Riau Investigasi Mosi Tidak Percaya Forum Lintas DPC di Pelalawan
- Bentuk Tim Pilkada, PAN Riau Optimis Menang di Pilkada 2020
- Lebih Rp1.2 Triliun, DPRD Kuansing Sahkan APBD 2020
- Dilauching KPU Meranti, 'Si Rame' Menajadi Maskot Pilkada Kepulauan Meranti 2020
- Pilkada Kuansing, Halim-Komperensi Kembalikan Formulir Penjaringan Partai PKB
- Pilkada Kuansing,Andi Putra-Suhardiman Amby Pendaftar Pertama di PKB
- Kades Terpilih se Kuansing Akan Dilantik Bupati Awal Desember 2019
- Anggaran PON Jauh dari Harapan, Kinerja Kadispora Bikin Ketua DPRD Riau Gusar
- Rp10,216 Triliun, APBD Riau 2020 Disahkan DPRD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com