Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 7 April 2020 10:06
Pemkab Kuansing Akan Salurkan Bantuan untuk 180 Mahasiswa Kurang Mampu

Selasa, 7 April 2020 02:12
PDP Corona Bertambah, Bupati Inhil Minta Masyarakat Tenang

Senin, 6 April 2020 21:31
Baru 25.796 Orang Mengajukan, Disnaker Riau Beri Kesempatan Pekerja Terdampak Covid-19 Mendaftar Secara Online

Senin, 6 April 2020 21:02
Hasil Rapid Test, Satu Pasien Terindikasi Positif Covid-19 di Inhil

Senin, 6 April 2020 17:21
Satu Lagi Pasien Positif Covid-19 dari Kampar, Total Jadi Dua Belas Orang

Senin, 6 April 2020 16:41
Banding Koperasi Korpri Terkait Hutang Makan Minum Biro Umum Ditolak, Bagaimana Kasasi?

Senin, 6 April 2020 16:22
Pedesaan di Riau Alami Inflasi 0,24 Persen

Senin, 6 April 2020 16:14
Antisipasi Covid-19, Kecamatan Langgam Dirikan Pos Chek Suhu Tubuh 24 Jam

Senin, 6 April 2020 16:09
Antisipasi Kelangkaan Gula, Pemkab Inhu Subsidi Biaya Operasional

Senin, 6 April 2020 15:09
PDP Corona Meninggal di Kuansing Pernah Kontak dengan Sepupu Baru dari Jember

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 8 Oktober 2019 18:19
Pimpinan DPRD dari Golkar Belum Dilantik, Ramlan Zas Sebut Karena Ada Pemaksaan Kehendak

Polemik belum dilantiknya Nono Patria Pratama sebagai pimpinan DPRD Rohul jadi polemik. Ramlan Zas sebut karena ada upaya pemaksaan kehendak.

Riauterkini - PEKANBARU - Polemik belum dilantiknya salah satu unsur pimpinan DPRD Rokan Hulu (Rohul), Nono Patria Pratama dari Partai Golkar membuat banyak pihak merasa heran.

Salah satunya, mantan Bupati dan mantan Ketua DPD Golkar I Provinsi Riau Ramlan Zas. Sesepuh dari partai pohon beringin ini pun tak ragu menuding, karena adanya upaya pemaksaan kehendak. Sosok yang dimaksud itu pun tertuju kepada Ketua DPD Golkar Rohul Sari Antoni.

"Makanya, kalau jadi pengurus tidak hanya nama saja, tetapi bagaimana berbuat untuk partai. Sari Antoni ini anaknya baru kemarin tamat SMA, tapi dipaksakan mau duduk (pimpinan DPRD). Jadi ndak bisa gitu, mentang-mentang kita Ketua DPD terus anak kita harus jadi Wakil Ketua DPRD pula, ndak bisa gitu. Jatuhnya sudah kepentingan pribadi ini," kata Ramlan, Selasa (8/10/19).

Menurut Ramlan, Nono Patria Pratama yang sebelumnya sudah mendapatkan mandat dari DPP Golkar, sebagai pimpinan DPRD Rohul harusnya sudah dilantik bersama pimpinan DPRD Rohul lainnya.

Namun kenyataanya, mandat yang sudah dikantongi tersebut justru seperti tidak dianggap oleh DPD Golkar. Karena itu, jika disebut sudah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi (PO) partai tidaklah berlebihan. Pasalnya, ketika mandat sudah dikeluarkan DPP, siapa pun dia harus dilaksanakan daerah.

"Makanya saya bilang, Golkar ini bukan kepentingan pribadi atau kelompok," ungkap Ramlan.

Ramlan pun berharap kepada pihak DPD Golkar Rohul agar dapat intropeksi diri. Kepentingan partai harus diutamakan. Karena jika tidak, Golkar dikhawatirkan hanya akan disibukan persoalan ini, sementara masih banyak agenda penting lainnya yang harus dituntaskan. Seperti penyelesaian APBD dan Pilkada serentak 2020 nanti.

Karena itu, Ramlan berharap pihak DPD I Riau dan DPP agar cepat turun menyelesaikan masalah ini. Semakin cepat, semakin baik bagi Golkar Rohul.

Lebih lanjut, Ramlan juga menyatakan kesedihannya, dimana ketika dirinya diberi amanah sebagai Ketua DPD I Golkar Riau dulu. Jumlah kursi Golkar didi Rohul sebanyak 14 berhasil diraih. Namun saat ini, jumlah kursi Golkar di negeri seribu suluk itu hanya 7 kursi.

Dikhawatirkan, polemik berlarut-larut soal pimpinan DPRD Rohul yang sampai saat ini belum juga dilantik akan berdampak buruk terhadap citra Golkar.

"Saya sebagai mantan Ketua DPD Golkar Riau, sesepuh Golkar juga, sedih melihat situasi seperti ini. Terlebih melihat kursi Golkar yang terus menyusut dari 14 kursi sebelumnya, kini tinggal 7 kursi. Bagaimana ini," ujar Ramlan.***(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Politisi PKS Ini Sumbangkan Semua Gaji dan Tunjangannya Untuk Penanganan Covid-19
- DPRD Kuansing Sepakat  Pangkas Kegiatan untuk Penanganan Covid - 19
- Pilkada Serentak Ditunda, KPU Rekomendasi 3 Opsi
- Soal Anggaran Corona Rp300 M, FPAN DPRD Bengkalis Minta Hati-hati
- Terima Surat Komisi II DPR RI, KPU Kuansing Siap Tunda Pilkada 2020
- KPU Riau Gelar Rapat Khusus
- Sempat PDP, Seorang Anggota DPRD Kuansing Dipastikan Negatif Corona.
- Tanggulangi Covid-19, Khairul Umam Lepaskan Satgas PKS Bengkalis
- Sumbangan Anggota, Ketua DPRD Akan Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 di Inhil
- Ikut Putusan Pusat, KPU Pelalawan Tunda Tahapan Pilkada 2020
- Cegah Covid - 19, DPRD Bengkalis Gelar Jumpa Pers di Duri
- Ditunda, Pilkada Inhu 2020 Terdampak Pandemi Corona
- Ikut Putusan Pusat, KPU Kuansing Tunda Pilkada 2020
- Pandemi Corona Paksa Pilkada Serentak 2020 Ditunda
- Jelang Pilkada Bengkalis, Tomas Mandau Prihatin Politik Black Campaign jadi Andalan
- Pilkada Bengkalis,
Alot, Nasdem Survei Ulang Kasmarni dan Indra Gunawan Eet di Penjaringan Balon Bupati

- Bak Pilpres, Warga Duri Timur Taja Pilka RW
- Cegah Virus Corona, Ketua DPRD Riau Minta Pemprov Lockdown Keluar Masuk Perbatasan dengan Mancanegara
- Covid-19 Merebak, KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada Serentak dengan Mekanisme Pengamanan
- Hindari Covid - 19, DPRD Kuansing Tunda Sejumlah Kegiatan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com