Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Juni 2020 21:23
Mahasiswi Kukerta UNRI Bantu Penyaluran Sembako di Lubuk Ogung, Pelalawan

Rabu, 3 Juni 2020 17:52
Kekhwatiran Ledakan Kasus Covid-19 Pasca Idul Fitri Tidak Terjadi

Rabu, 3 Juni 2020 16:58
Kabur, Dua Napi Lapas Bengkalis Kembali Berhasil Diringkus

Rabu, 3 Juni 2020 16:23
Mei, Riau Inflasi 0,54 Persen

Rabu, 3 Juni 2020 16:14
Batal ke Tanah Suci, 150 CJH Pelalawan Memahami Keputusan Pemerintah

Rabu, 3 Juni 2020 15:59
Ibu Pencuri 3 Tandan Sawit di PTPN V Sei Rokan Dijatuhi Hukuman Percobaan

Rabu, 3 Juni 2020 15:12
Terapkan New Normal, Rupbasan Bengkalis Mengikuti Sosialisasi Vicon

Rabu, 3 Juni 2020 12:44
Lagi, Bandar Narkoba Dibekuk Tim Opsnal Polres Pelalawan

Rabu, 3 Juni 2020 11:49
Persiapan PPDB, Guru Sudah Diperbolehkan Masuk Sekolah

Rabu, 3 Juni 2020 10:33
Persiapan New Normal Forkopimda Kuansing Bahas 12 Bidang 

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 4 Nopember 2019 22:33
Banmus DPRD Rohul Tetap Gelar Rapat Malam Hari Meski tidak Difasilitasi Setwan

Banmus DPRD Rohul tetap melaksanakan Rapat Banmus di malam hari untuk mempercepat pembahasan APBD 2020, meski rapat ini tidak difasilitasi oleh Sekretariat Dewan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tetap melaksanakan Rapat Banmus pada Senin malam (4/11/2019), meski tanpa pendampingan atau difasilitasi oleh Sekretariat Dewan (Setwan).‎

Rapat Banmus‎ membahas agenda DPRD Kabupaten Rohul ke depan, serta mempercepat pembahasan dan pengesahan APBD Rohul 2020 dipimpin oleh Wakil Ketua Banmus DPRD Rohul Hardi Chandra, dan dihadiri 11 anggota Banmus.‎

Hasil rapat Banmus memutuskan untuk jadwal pembahasan KUA-PPAS APBD Rohul 2020 di tingkat komisi-komisi dilaksanakan tiga hari, mulai Selasa (5/11/2019)‎ sampai Kamis (7/11/2019). Selanjutnya pada Jumat pagi (8/11/2019), Banmus agendakan rapat kembali.‎

Wakil Ketua Banmus DPRD Rohul, Hardi Chandra, juga Wakil Ketua DPRD Rohul mengatakan Rapat Banmus dilaksanakan Senin malam karena telah selesainya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta‎ konsultasi dengan Kemendagri pada Rabu (30/10/2019).‎

Menurut Hardi, sesuai Pasal 89 ayat (6) PP 12 Tahun 2018, Rapat Banmus Merupakan Rapat Anggota Banmus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Banmus. Pasal 35 PP 12 Tahun 2018, pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial.‎ Selanjutnya, Pasal 89 ayat (2) bahwa Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi yang dipimpin Ketua atau Wakil Ketua.‎

‎Hardi menyayangkan Rapat Banmus pada Senin malam tidak ada pendampingan atau difasilitasi oleh pihak Sekretariat DPRD Rohul, meski hal itu tidak berpengaruh terhadap hasil Rapat Banmus karena rapat sudah kourum dan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Banmus.‎

"Badan Musyawarah juga tidak difasilitasi oleh Sekretariat Dewan yang seharusnya notabenenya mereka itu adalah pelayan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu," kesal Hardi.‎

Menurut Hardi, sebenarnya seluruh proses dan tahapan, baik pembentukan AKD, paripurna dan tindak lanjut AKD yang sudah terbentuk tidak adalagi persoalan atau masalah lagi. Namun, diakuinya, ada beberapa anggota DPRD Rohul yang sepertinya masih merasa tidak bisa menerima hasil pembentukan AKD.‎

"Kalau Peraturan Perundang-Udangan‎ itu sudah tidak ada satupun yang kita langgar, tidak ada satupun yang salah, semuanya sudah berjalan di posisinya dan hari ini kita sudah menyatakan untuk rapat Badan Musyawarah," ungkap Hardi.‎

‎Hardi juga mengaku belum lama ini, ia bersama sejumlah Fraksi telah mengusulkan ke Sekretaris DPRD Rohul, Budhia Kasino, untuk mengajak seluruh Ketua Fraksi berkoordinasi ke Kemendagri untuk memastikan seperti apa langkah dan tahapan, ternyata Sekwan diakuinya juga tidak memfasilitasinya.‎

"Jadi Sekwan‎ ini, dia sebenarnya tidak tahu dan tidak faham dengan Tufoksinya (tugas pokok dan fungsinya). Sekwan ada dua pimpinan yang harus dia diikuti, pertama selaku sekretariat di lembaga, pimpinan DPRD itu adalah atasan dia," jelas Hardi.‎

"Selaku perpanjangan tangan pemerintah, Bupati itu juga atasan dia, namun Sekwan hari ini tidak memfasilitasi anggota DPRD (Rohul)," tambah Hardi, dan mengharapkan tidak ada intevensi dari manapun, termasuk Bupati.‎

Menurut Hardi lagi, ketika seorang Bupati mengintervensi seorang Sekwan, pimpinan dan anggota DPRD juga bisa merekomendasikan untuk pemberhentian Sekwan.‎

"Itu yang dilupa, sehingga Sekwan itu harus pintar dan harus bijaksana‎ menyikapi Tufoksinya," kesal Hardi Chandra.‎

Hardi mengatakan Rapat Banmus dilaksanakan sehingga agenda DPRD Rohul lebih jelas ke depan, dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sebab, bila APBD tidak disahkan sampai 31 November 2019, dianggap DPRD dan pemerintah daerah tidak berhasil.‎

"Kita tahu, APBD Rokan Hulu dan se-Indonesia ini 31 November tidak dilakukan pengesahan itu dianggap posisinya adalah ketidakberhasilan dari DPRD dan pemerintah‎. Sekarang tidak ada satupun yang memikirkan arah ke sana, Bupati melarang-larang dengan kekuatan yang dia punya tanpa menghiraukan APBD untuk masyarakat banyak ini," kata Hardi.‎

Ketua DPRD Rohul juga dinilai Hardi sibuk SPPD keluar daerah untuk konsultasi lain, tidak konsultasi terkait polemik yang terjadi di DPRD Rohul, dan tidak memikirkan sekira 600 ribu jiwa masyarakat Rohul yang menunggu kapan APBD 2020 disahkan.‎

"‎Kalaulah kami ikuti juga tidak memikirkan lembaga dan masyarakat ini, siapa yang akan memikirkan masyarakat lagi?," tegas Hardi dan berharap kepada pemerintah daerah, Ketua DPRD dan Sekwan jangan mengedepankan egois kepribadian masing-masing.‎

Hardi mengajak seluruh anggota DPRD Rohul tidak berlarut-larut karena terkait AKD. Diakuinya, pimpinan AKD tidak sampai 5 tahun, namun akan diganti 2,5 tahun sekali.‎

Sementara ini, belum ada keterangan dari Sekretaris DPRD Rohul, Budhia Kasino.‎ Saat dikonfirmasi riauterkinicom via telepon dan WhatsApp belum ada jawaban.***(zal)‎



Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Riau Gelar Rapat Persiapan Pilkada Lanjutan 2020 Sekaligus Halal bi Halal
- DPD PAN Rohul Rekomendasikan Hamulian-Teddy Sebagai Bacalon Bupati dan Wabup di Pilkada 2020
- Kisruh Pemotongan Gaji Honorer di Bengkalis, Dewan Minta Segera Dicarikan Solusi
- Paripurna Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Siak, Bupati Alfedri Apresiasi Dukungan Pansus DPRD
- Pengamat Sebut Demokrat Bisa PAW Dedet karena Sakit dan Desakan Publik
- Kisruh, Hendri Munif : Demi Warga Kota, Pemko dan DPRD Pekanbaru Harus Kembali Duduk Bersama
- Wakili Chairul Anwar, Khairul Umam Distribusikan Ratusan Sembako ke Bengkalis
- Ikuti Video Conference PSBB, Khairul Umam : Mari Bekerjasama Demi Kepentingan Bersama
- Koordinasi Perkembangan Pilkada, Sat Intelkam Polres Rohil Sambangi Bawaslu
- KPU Siapkan Tahapan dan Tata Cara Pilkada 2020
- Kandidat Kepala Daerah di Riau Terpantau Kampanye Bansos
- Jelang Penerapan PSBB di Bengkalis, Politisi PAN Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah
- Gandeng BUMN, Chairul Anwar Sebar APD di 7 Kabupaten dan Kota di Riau
- Lantaran Sakit, Fitra Sarankan Noviwaldy Jusman mengundurkan diri
- Dugaan Pencemaran Udara, DPRD Inhu Laporkan PT PAS
- Awasi Penyaluran BLT, Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Turun Gunung
- Sidak ke PT PAS, Komisi III DPRD Inhu Temukan Dugaan Pencemaran Udara
- DPD Golkar Pelalawan Siapkan 50 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
- Bawaslu Riau Launching SKPP
- Mantan Bupati Pelalawan Dihina, Pemilik Akun FB Salim Kopau Dipolisikan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com