Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 9 Juli 2020 20:24
Pasca Pencopotan Direksi, Pemprov Panggil Plt Direktur PT PER

Kamis, 9 Juli 2020 20:09
Hindari Tabrakan, Sebuah Mobil Pick Up Terjun Bebas ke Parit

Kamis, 9 Juli 2020 18:06
Polda Riau Sita 15,8 Kilogram Sabu di Pelabuhan Roro Dumai

Kamis, 9 Juli 2020 16:56
Jadi Saksi, Ketua DPRD Riau Diingatkan Hakim Ancaman Pidana Keterangan Palsu

Kamis, 9 Juli 2020 16:53
Ambil Swab Syarat Kerja ke Maluku, Warga Bengkalis Positif Covid-19

Kamis, 9 Juli 2020 16:46
Bupati Kuansing Tetapkan Desa Suka Maju Sebagai Desa Tangguh Covid - 19

Kamis, 9 Juli 2020 16:23
Rumah Tahfiz Darul Ulum Bandar Petalangan Siap Lahirkan Generasi Qur'ani

Kamis, 9 Juli 2020 15:39
Agustus-September Kemarau, BBTP Sudah Siapkan Pesawat TMC di Riau

Kamis, 9 Juli 2020 15:19
Tanam Ribuan Bibit Nanas, Polres Bengkalis Luncurkan Program Jaga Kampung

Kamis, 9 Juli 2020 14:02
DPP PPP Keluarkan SK Usung Zukri- Nasar di Pilkada Pelalawan

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Nopember 2019 19:16
Perjuangan Rohil Meraih WTP

Usaha Pemkab Rohil untuk mendapatkan eraih opini Wajar Tanpa Pengecualian membuahkan hasil. Berikut sejarah dalam perjalanan pengelolaan keuangan daerahnya.

29 Oktober 2019 merupakan hari bersejarah dalam perjalanan pengelolaan keuangan daerah Rokan Hilir, dalam kepemimpinan Bupati Suyatno, AMP, Wakil Bupati Drs. Djamiludin dan Sekda Drs. Surya Arfan, M.Si, untuk pertama kali Pemkab Rokan Hilir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.

Perjuangan itu tidak mudah, sekitar empat tahun yang lalu, tepatnya 24 Nopember 2015, demi raih WTP, Pemkab Rohil melakukan gelar pengawasan setiap kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini bagian dari upaya meraih opini WTP dari BPK RI.

Dilakukan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan dan gelar pengawasan. Sisa temuan yang belum dilakukan penyetoran jika dirupiahkan saat itu cukup fantastis, sebesar Rp38,7 miliar.

Plt. Sekda Drs. H. Surya Arfan, M.Si, dalam pengarahannya, mengatakan, sesuai UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada pasal 20 dinyatakan, pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Pasal 26, dinyatakan bahwa pejabat dan/atau setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan stakeholders secepatnya menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan dimaksud.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat, dari 263 temuan, yang telah selesai/ditindaklanjuti 59 temuan, 29 temuan masih kategori angsuran, sehingga masih tersisa 175 temuan.

Jika temuan ini (Rp38,7 miliar, red) dapat ditindaklanjuti secepatnya maka dapat menambah pendapatan daerah dalam kategori pendapatan lainnya.

Disadari, permasalahan yang timbul tidak saja menyangkut kesiapan mempelajari dan mengadopsi sistem AKIP, penetapan sistem dan prosedur akuntansi berubah-ubah, tetapi juga masalah penyiapan tenaga dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.

Sarman Syahroni, Ketua Panitia Pelaksana menyebut, tujuan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja/Instansi Obyek Pengawasan tentang pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan.

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan profesionalisme aparat pengawasan, menyusun data tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat secara akurat dan dinamis, meningkatkan koordinasi aparat pengawasan dengan objek pemeriksaan. Peserta dalam kegiatan itu terdiri dari seluruh SKPD dan camat serta penghulu, dengan jumlah 200 orang.

Dua tahun setelah itu, Pemkab Rohil telah menunjukkan prestasinya mengimplementasikan Sikeudes diseluruh desanya dari nol persen menjadi seratus persen dalam tempo empat bulan. Lalu, giliran pencapaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP menuju Level Tiga yang menjadi tekad dan keniscayaan pada tahun 2018.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam situs resminya merilis, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin mengapresiasi upaya keras Pemkab Rokan Hilir (Rohil) dalam meningkatkan pencapaian implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa-desa yang ada di Rohil.

Dalam catatan mereka, pada September 2017, progres implementasi Siskeudes di Rohil adalah 0%, alias tidak satu pun desa di Rohil yang sudah mengimplementasikan Siskeudes.

Padahal, Pemerintah Pusat sudah mencanangkan target akhir tahun 2017 implementasi Siskeudes 100% di seluruh desa di Indonesia. Dan pada September 2017 itu telah terdapat Pemkab lain di Riau yang desa-desanya telah 100% mengimplementasikan Siskeudes.

Tetapi dengan upaya keras, Pemkab Rohil pun mengejar ketertinggalan itu. Di bawah bimbingan BPKP, Pemkab Rohil dalam tempo empat bulan secara bertahap, pada Desember 2017, dapat menjadikan seluruh desanya, atau 100%, mengimplementasikan Siskeudes.

Catatan Kaper BPKP Riau pun masih diperpanjang dengan pencapaian Pemkab Rohil atas hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemkab Rohil, yang meningkat dari “C” menjadi “B”. Atau langsung melesat, melewati nilai “CC”.

Dengan kerja keras yang diperlihatkan dari hasil pencapaian itu, menurut Kaper BPKP Riau, maka pencapaian ke Level Tiga Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bagi Pemkab Rokan Hilil (Rohil) menjadi keniscayaan.

Ditekankan bahwa pencapaian tersebut jangan hanya sekadar berada di atas kertas. Indikator-indikator tersebut merupakan upaya BPKP untuk menjaga daerah melalui pengawasan secara preventif agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan. Sebuah upaya pencegahan sejak awal.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil waktu itu, Bima Suprayoga menyatakan kalau pihaknya juga menitiberatkan kepada pencegahan. Dia minta selenggarakan tata kelola OPD dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan ada niat untuk mengambil uang negara atau uang daerah.

Karena, apabila sampai ketahuan mengambil, kejaksaan tidak bisa mundur lagi. Itu pun diusahakan penyelesaian pertama secara administrasi. Melalui APIP terlebih dahulu, agar uang daerah yang diambil dikembalikan dulu ke kas daerah.

Sebenarnya bisa saja pengembalian uang tersebut menjadi PNBP Kejaksaan, sebagai prestasi Kejari Rohil, tetapi itu tidak dilakukan. Pihak kejaksaan memilih kembalikan uang itu ke Kas Daerah, karena diketahui kondisi kesulitan keuangan daerah di Rohil.

Tetapi apabila niat baik dan upaya penyelesaian administrasi itu tidak juga ditanggapi dengan baik, maka apa boleh buat, pihaknya lakukan upaya pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Bupati Rohil, H. Suyatno saat itu mengapresiasi peran BPKP dalam mendampingi kinerja Pemkabnya, demikian juga dengan kontribusi peran Kejari Rohil dalam penegakan hukum.

Pencapaian implementasi Siskeudes dan kenaikan penilaian Evaluasi Sakip untuk Pemkab Rohil membuktikan bahwa ternyata Rohil bisa melaksanakan kinerja dengan baik.

Namun, pencapaian itu tampaknya belum cukup. Suyatno mengungkapkan bahwa saat itu, dalam hal opini laporan keuangan dari hasil pemeriksaan BPK, Pemkab Rohil bersama Pemko Dumai masih beropinikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara, pemda-pemda lain di Riau sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rohil tidak perlu berkecil hati. harus terus berkerja keras untuk mendapatkan WTP di tahun 2018.

Berhasilkah tahun 2018 raih WTP?. Pemkab Rokan Hilir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada jumat (29/3/19) dilakukan Wakil Bupati Drs. H. Djamiludin, wujud tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah untuk diaudit dan diperiksa.

Pentingnya penyampaian laporan ini kepada pihak BPK untuk ditindak lanjuti agar dilakukan audit dan dimaksudkan menjauhkan perangkat daerah dari stigma negatif dari pihak yang tak bertanggung jawab dan juga menciptakan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

Kepala BPK Perwakilan Riau Ipoeng Anjar Wasita saat itu menyampaikan bahwa pemeriksaan ditekankan tentang pengelolaan dana desa untuk pembinaan dan pengawasan, mengenai aset dan pemberian hibah harus sesuai aturan dan perundangan, Taspen, BPJS, serta pelaksanaan pembayaran non tunai dan pengakuan hutang tahun sebelumnya atau tunda bayar.

Drs. H Djamiludin mengatakan pentingnya menyerahkan LKPD ini kepada BPK sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pemkab Rohil dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dana yang digunakan bersumber dari rakyat maka pemakaian dana tersebut harus benar maksimal dan tepat sasaran serta didukung pertanggungjawaban yang valid, karena diharapkan untuk bisa meraih WTP di kemudian hari.

Alhamdulillah, akhirnya untuk pertama kali Pemkab Rokan Hilir meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2018. Bupati Suyatno langsung menerima piagamnya Selasa (19/10/19).

Suyatno mengparesiasi semua pihak termasuk para OPD yang telah serius bekerja hingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan predikat WTP.

Kedepan akan menjadi cambuk untuk bekerja sebaiknya karena untuk mempertahankan predikat ini pastinya banyak tantangan serta memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak.*(advertorial Pemkab Rohil/Noprio Sandi)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- DPP PPP Keluarkan SK Usung Zukri- Nasar di Pilkada Pelalawan
- Pilkada Dumai, Pleno PAN Dumai Lahirkan Pasangan Edi Sepen-Zainal Abidin
- DPRD Pekanbaru Dukung Jadikan 6 Pemakaman Ruang Terbuka Hijau
- Paripurna Reses DPRD Pekanbaru. Infrastruktur, Pendidikan dan UMKM Prioritas
- DPRD Pelalawan Desak Proses Karlahut PT Arara Abadi
- Antisipasi Penyebaran Covid 19, Dewan Minta Pelabuhan di Pekanbaru Diperketat
- Ketua Syuro PKB Riau Doakan Hafit Syukri - Erizal Menang di Pilkada Rohul
- Jumlah Terbatas, Dewan Himbau Murid Kaya Pilih Sekolah Swasta
- Dewan Pekanbaru Siap Kawal PPDB Tingkat SMP
- Terima Laporan SMA di Mandau, Komisi V DPRD Riau RDP Bareng Disdik
- DPRD Minta Mutasi Dan Rotasi di Pemko Sesuai Aturan, Ida : Sesuai Dengan Aturan Kita Dukung
- Warga Tangkerang Selatan, Pekanbaru Keluhkan Masalah Bansos
- Reses Munawar di Marpoyan Damai,,
- Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 H, DPRD Kota Pekanbaru Akan Sembeli 2 Hewan Kurban
- Noviwaldy Jusman Wafat, Ketua dan Anggota DPRD Riau Turut Berduka
- Pilkada Serentak 2020, Ada 14.980 Calon Pemilih Pemula di Riau
- Waka DPRD Pekanbaru Sosialisasi Aturan Covid-19 Saat Reses
- RDP Komisi III DPRD Pekanbaru Dengan Kemenag Serta Kepala Sekolah Bahas PPDB
- Diterpa Kampanye Hitam, Zukri Bantah tak Maju di Pilkada Pelalawan
- Asri Auzar Yakinkan HT Akan Menang di Pilkada Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com