Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 7 April 2020 10:06
Pemkab Kuansing Akan Salurkan Bantuan untuk 180 Mahasiswa Kurang Mampu

Selasa, 7 April 2020 02:12
PDP Corona Bertambah, Bupati Inhil Minta Masyarakat Tenang

Senin, 6 April 2020 21:31
Baru 25.796 Orang Mengajukan, Disnaker Riau Beri Kesempatan Pekerja Terdampak Covid-19 Mendaftar Secara Online

Senin, 6 April 2020 21:02
Hasil Rapid Test, Satu Pasien Terindikasi Positif Covid-19 di Inhil

Senin, 6 April 2020 17:21
Satu Lagi Pasien Positif Covid-19 dari Kampar, Total Jadi Dua Belas Orang

Senin, 6 April 2020 16:41
Banding Koperasi Korpri Terkait Hutang Makan Minum Biro Umum Ditolak, Bagaimana Kasasi?

Senin, 6 April 2020 16:22
Pedesaan di Riau Alami Inflasi 0,24 Persen

Senin, 6 April 2020 16:14
Antisipasi Covid-19, Kecamatan Langgam Dirikan Pos Chek Suhu Tubuh 24 Jam

Senin, 6 April 2020 16:09
Antisipasi Kelangkaan Gula, Pemkab Inhu Subsidi Biaya Operasional

Senin, 6 April 2020 15:09
PDP Corona Meninggal di Kuansing Pernah Kontak dengan Sepupu Baru dari Jember

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 29 Januari 2020 14:23
Bupati Kuansing Hadiri Workshop Penerapan UU Pemilihan Gubernur dan Bupati di Padang

Workshop Penerapan UU Pemilihan Gubernur dan Bupati di Padang. Bupati Kuansing ikut sebagai peserta.

Riauterkini - PADANG - Bupati Kabupaten Kauntan Singingi, Drs. H. Mursini, M.Si hadiri Workshop penerapan UU No 10 tahun 2016 di Grand Inna Padang, Selasa (28/1/2020) kemarin.

Workshop dihadiri Bupati ini, membahas tentang penerapan pasal 71 UU No 10 tahun 2016 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Penerapan pasal dan UU ini merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-undang  No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014.

UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tentang Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

elanjutnya, diatur mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin.

Begitu juga penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 dan 2024.

Dan tindak lanjut ini juga menyebutkan, mengenai pengaturan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Presiden di ibu kota Negara.

Seterusnya, pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Terakhir terkait pengaturan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan.

Hadir bersama Bupati Kabag Umum Herman Susilo, Kabag Tata Pemerintahan dan kerja Sama Yulizar, dan Kabid Politik pada Badan Kesbangpol Amrizal.* (Jok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Politisi PKS Ini Sumbangkan Semua Gaji dan Tunjangannya Untuk Penanganan Covid-19
- DPRD Kuansing Sepakat  Pangkas Kegiatan untuk Penanganan Covid - 19
- Pilkada Serentak Ditunda, KPU Rekomendasi 3 Opsi
- Soal Anggaran Corona Rp300 M, FPAN DPRD Bengkalis Minta Hati-hati
- Terima Surat Komisi II DPR RI, KPU Kuansing Siap Tunda Pilkada 2020
- KPU Riau Gelar Rapat Khusus
- Sempat PDP, Seorang Anggota DPRD Kuansing Dipastikan Negatif Corona.
- Tanggulangi Covid-19, Khairul Umam Lepaskan Satgas PKS Bengkalis
- Sumbangan Anggota, Ketua DPRD Akan Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 di Inhil
- Ikut Putusan Pusat, KPU Pelalawan Tunda Tahapan Pilkada 2020
- Cegah Covid - 19, DPRD Bengkalis Gelar Jumpa Pers di Duri
- Ditunda, Pilkada Inhu 2020 Terdampak Pandemi Corona
- Ikut Putusan Pusat, KPU Kuansing Tunda Pilkada 2020
- Pandemi Corona Paksa Pilkada Serentak 2020 Ditunda
- Jelang Pilkada Bengkalis, Tomas Mandau Prihatin Politik Black Campaign jadi Andalan
- Pilkada Bengkalis,
Alot, Nasdem Survei Ulang Kasmarni dan Indra Gunawan Eet di Penjaringan Balon Bupati

- Bak Pilpres, Warga Duri Timur Taja Pilka RW
- Cegah Virus Corona, Ketua DPRD Riau Minta Pemprov Lockdown Keluar Masuk Perbatasan dengan Mancanegara
- Covid-19 Merebak, KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada Serentak dengan Mekanisme Pengamanan
- Hindari Covid - 19, DPRD Kuansing Tunda Sejumlah Kegiatan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com