Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 Pebruari 2020 22:38
Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu

Sabtu, 22 Pebruari 2020 22:29
M Sahril Topan Nakhodai DPP IKA UIR

Sabtu, 22 Pebruari 2020 19:27
Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis Warga Inggris dan Thailand

Sabtu, 22 Pebruari 2020 18:55
Kapal Pesiar Angkut Lima Warga Asing Terdampar di Pulau Bengkalis

Sabtu, 22 Pebruari 2020 18:04
Bupati Siak Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mess Milik PT Arara Abadi

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:33
Baru Dirilis, Tercatat Ada 110 Konsumen di Riau Memesan Suzuki XL7

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:28
Berulang Tahun, RSU Mutia Sari Duri  Gelar Syukuran dan Baksos

Sabtu, 22 Pebruari 2020 16:24
Suzuki XL7 Resmi Hadir di Riau

Sabtu, 22 Pebruari 2020 15:56
Persis Riau Gelar Muswil III

Sabtu, 22 Pebruari 2020 13:17
Menjelang Pilkada Pelalawan 2020, PAN Tetap Prioritaskan Kader

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 29 Januari 2020 19:52
Komisi II DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Tempatan

Abdul Nasib selaku Ketua Komisi II DPRD Pelalawan yang membidangi perkebunan dan kehutanan meminta PT Peputra Supra Jaya (PSJ) bertanggung jawab kepada masyarakat.

Riauterkini - PELALAWAN - Ketua komisi II DPRD Pelalawan yang membidangi Perkebunan dan Kehutanan, Abdul Nasib menanggapi terkait putusan Makhamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ).

Menurutnya, putusan MA yang telah memvonis PT Peputra Supra Jaya telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki usaha perkebunan, harus dihormati semua pihak karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).

"Pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan menyerahkan barang bukti berupa perkebunan sawit tanpa izin seluas 3323 Ha kepada Negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Pelalawan itu.

"Tindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penertiban dan pemulihan dengan mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai putusan MA tersebut sudah tepat dan berlandaskan hukum, " tambahnya lagi.

Menanggapi kekisruhan beredar di media mengenai nasib masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang merupakan plasma atas adanya penertiban dan pemulihan tersebut, Ia menyatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab dari PT PSJ.

"Sebagai ketua komisi II DPRD saya menyatakan itu merupakan tanggung jawab dari PT Peputra Supra Jaya. Karena sebagai badan hukum di bidang perkebunan seharusnya sudah mengetahui areal tersebut merupakan kawasan hutan. Dengan demikian PT PSJ jangan membohongi masyarakat dan harus bertanggung jawab atas nasib masyarakat anggota plasma tersebut, solusinya adalah pihak PT PSJ bertanggung jawab mengembalikan seluruh materi dan imateri yang di derita oleh masyarakat yang tergabung dalam koperasi tersebut, " paparnya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Perkebunan setiap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan. Jika dicermati dalam putusan MA bahwa PT PSJ tidak memiliki Izin usaha perkebunan (IUP) untuk areal 3323 ha baik plasma maupun inti.

"PT PSJ memiliki IUP No KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 seluas kurang lebih 1500 Ha. Namun ironisnya fakta lapangan menyatakan luas perkebunan sawit PT PSJ kurang lebih 9324 Ha, artinya dari 3323 Ha yang dikembalikan kepada Negara sesuai putusan MA, masih ada kurang lebih 4500 Ha yang belum mempunyai izin usaha perkebunan (IUP). Dengan demikian masih ada pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum lahan yang dimaksud," tegasnya.

Dalam Permentan No 26/2007 pasal 11 ayat 1 Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Dengan catatan kebun yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan tidak diperkenankan dibangun dalam kawasan hutan baik kebun inti maupun kebun plasma.

"Jadi dalam hal ini PT PSJ jangan membodoh-bodohi masyarakat gondai dengan membuat koperasi-koperasi mengatasnamakan masyarakat tempatan dengan memberikan kebun plasma dalam kawasan hutan yang menjerumuskan masyarakat keranah pidana, ".

"Kami sebagai Anggota Dewan yang merupakan perwakilan masyarakat akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari PT PSJ untuk memberikan kebun plasma sebesar 20% dari total luas areal kebun PT PSJ yang berada diluar kawasan hutan kepada masyarakat tempatan," tegas Nasib.

Bahwa semangat penertiban dan pemulihan kawasan hutan ini sudah sejalan dengan tujuan Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau serta Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Riau.

"Artinya telah ada kesesuaian pendapat antara lembaga legislatif dan eksekutif kebun-kebun ilegal harus ditertibkan dan dipulihkan sebagaimana mestinya. Kami berharap semua pihak tetap menghormati putusan hukum yang berlaku serta tidak ada yang menghalang-halangi proses penertiban dan pemulihan, " pungkas Abdul Nasib. (rilis)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Menjelang Pilkada Pelalawan 2020, PAN Tetap Prioritaskan Kader
- Kongkow di Pinggir Jalan, Mashuri Diskusi Bareng Warga Duri
- Tim Safari Politik Husni Thamrin Lantik Puluhan Relawan di Ukui
- Dukung Petani Kembangkan Tanaman Ubi, Budi Artiful Datangkan Pihak Kementerian
- Hari Pertama, Pasangan Reyzita Meylani-Junaidi Rahmat Serahkan Dukungan ke KPU Inhu
- Pemilu 2024, Jumlah Anggota DPRD Kuansing Tambah 5 Kursi
- Tampil Brewok, AHY Kunjungi Ponpes Babussalam Panam
- Ketua DPRD Kuansing Ikutt Rakornas Tata Ruang Daerah Kemendagri
- Segel PT BBF di Inhu, Anggota DPR RI Berharap KLHK Tidak Tebang Pilih
- Rakerda DPD PDI Perjuangan: Gerakkan Cinta Lingkungan dan Wujudkan Program Pro Rakyat
- Masuk Nominasi PAN, Srikandi Mandau Siap Sejahterakan Bengkalis
- Tinjau Lokasi, Anggota DPRD Kuansing Pastikan Pasar Sentajo Raya Segera Dibangun
- Pleno, Golkar Bengkalis Sah Usung Engah Eet Balon Bupati Bengkalis
- Politikus PDIP Arteria Dahlan Minta Hentikan Penyerobotan Lahan Rakyat di Gondai, Pelalawan
- Suhardiman Amby Dukung DLHK Eksekusi Lahan PT PSJ
- Balon Bupati Bengkalis, Kasmarni Resmi Mendaftar ke Golkar
- Belasan Pelamar PPK Kuansing Gugur, Karena Tak Hadir Saat Tes
- Komisi II DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Tempatan
- Golkar Tetapkan Rezita Meylani dan Boby Rachmat Calon Bupati Pilkada Inhu 2020
- Lima Tokoh Bengkalis Ambil Formulir Penjaringan ke Golkar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com