Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 28 September 2020 21:38
Bunda PAUD Inhil Jadi Pembicara Utama Webinar Kelas Orang Tua Berbagi Episode 3

Senin, 28 September 2020 21:17
169 Advokat di Pekanbaru Dilantik dan Diambil Sumpah

Senin, 28 September 2020 20:51
Pilih "ES4", Ini yang Bakal Dinikmati Masyarakat di Duri, Bengkalis

Senin, 28 September 2020 20:45
Polda Riau Dalami Dugaan Perambahan Hutan dan Pencucian Uang Sihol Pangaribuan

Senin, 28 September 2020 20:42
Dua Pekan Dirawat, Dokter FH Hutahuruk Meninggal Karena Corona

Senin, 28 September 2020 20:06
Hari Ini, Jubir Covid - 19 Kuansing Rilis 5 Pasien Positif Corona

Senin, 28 September 2020 19:56
Tekan Angka Penyebaran Covid - 19, PDAM TT Cabang Duri Tebar Ratusan Masker

Senin, 28 September 2020 18:47
Kasus Covid-19 di Riau Capai 7 Ribu Lebih

Senin, 28 September 2020 17:48
Jawab Tudingan, Rektor UIN Suska Riau Sampaikan Klarifikasi ke Kemenag

Senin, 28 September 2020 17:31
IPMAKA Resmi Dilantik

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 29 Januari 2020 19:52
Komisi II DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Tempatan

Abdul Nasib selaku Ketua Komisi II DPRD Pelalawan yang membidangi perkebunan dan kehutanan meminta PT Peputra Supra Jaya (PSJ) bertanggung jawab kepada masyarakat.

Riauterkini - PELALAWAN - Ketua komisi II DPRD Pelalawan yang membidangi Perkebunan dan Kehutanan, Abdul Nasib menanggapi terkait putusan Makhamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ).

Menurutnya, putusan MA yang telah memvonis PT Peputra Supra Jaya telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki usaha perkebunan, harus dihormati semua pihak karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).

"Pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan menyerahkan barang bukti berupa perkebunan sawit tanpa izin seluas 3323 Ha kepada Negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Pelalawan itu.

"Tindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penertiban dan pemulihan dengan mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai putusan MA tersebut sudah tepat dan berlandaskan hukum, " tambahnya lagi.

Menanggapi kekisruhan beredar di media mengenai nasib masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang merupakan plasma atas adanya penertiban dan pemulihan tersebut, Ia menyatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab dari PT PSJ.

"Sebagai ketua komisi II DPRD saya menyatakan itu merupakan tanggung jawab dari PT Peputra Supra Jaya. Karena sebagai badan hukum di bidang perkebunan seharusnya sudah mengetahui areal tersebut merupakan kawasan hutan. Dengan demikian PT PSJ jangan membohongi masyarakat dan harus bertanggung jawab atas nasib masyarakat anggota plasma tersebut, solusinya adalah pihak PT PSJ bertanggung jawab mengembalikan seluruh materi dan imateri yang di derita oleh masyarakat yang tergabung dalam koperasi tersebut, " paparnya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Perkebunan setiap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan. Jika dicermati dalam putusan MA bahwa PT PSJ tidak memiliki Izin usaha perkebunan (IUP) untuk areal 3323 ha baik plasma maupun inti.

"PT PSJ memiliki IUP No KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 seluas kurang lebih 1500 Ha. Namun ironisnya fakta lapangan menyatakan luas perkebunan sawit PT PSJ kurang lebih 9324 Ha, artinya dari 3323 Ha yang dikembalikan kepada Negara sesuai putusan MA, masih ada kurang lebih 4500 Ha yang belum mempunyai izin usaha perkebunan (IUP). Dengan demikian masih ada pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum lahan yang dimaksud," tegasnya.

Dalam Permentan No 26/2007 pasal 11 ayat 1 Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Dengan catatan kebun yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan tidak diperkenankan dibangun dalam kawasan hutan baik kebun inti maupun kebun plasma.

"Jadi dalam hal ini PT PSJ jangan membodoh-bodohi masyarakat gondai dengan membuat koperasi-koperasi mengatasnamakan masyarakat tempatan dengan memberikan kebun plasma dalam kawasan hutan yang menjerumuskan masyarakat keranah pidana, ".

"Kami sebagai Anggota Dewan yang merupakan perwakilan masyarakat akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari PT PSJ untuk memberikan kebun plasma sebesar 20% dari total luas areal kebun PT PSJ yang berada diluar kawasan hutan kepada masyarakat tempatan," tegas Nasib.

Bahwa semangat penertiban dan pemulihan kawasan hutan ini sudah sejalan dengan tujuan Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau serta Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Riau.

"Artinya telah ada kesesuaian pendapat antara lembaga legislatif dan eksekutif kebun-kebun ilegal harus ditertibkan dan dipulihkan sebagaimana mestinya. Kami berharap semua pihak tetap menghormati putusan hukum yang berlaku serta tidak ada yang menghalang-halangi proses penertiban dan pemulihan, " pungkas Abdul Nasib. (rilis)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pilih "ES4", Ini yang Bakal Dinikmati Masyarakat di Duri, Bengkalis
- Pilkada Pelalawan, Pasangan Ridi- Habibi Bersyukur Dapat Nomor Urut 1
- Pilkada Bengkalis, Nomor "2" Sesuai Harapan AMAN
- Diajukan ke DPRD, RAPBD - P Kuansing 2020 Fokus Penanganan Covid - 19
- Cegah Penyebaran Covid 19, Satgas Gaklin Prokes Covid 19 Inhil Kembali Gelar Patroli
- KPU Dumai Tetapkan Nomor Urut Paslon Peserta Pilkada Serentak
- Ini Pendapat Tiga Paslon Bupati dan Wabup Rohul dengan Nomor Urutnya
- Berikut Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Pelalawan
- Berikut Nomor Urut Tiga Paslon Pilbup dan Wabup Rohul 2020
- M Harris Mundur, Ketua Tim Pemenangan Adi Sukemi-M.Rais Dijabat H Zakri
- KPU Tetapkan Nomor Urut Lima Pasangan Peaerta Pilkada Inhu
- KPU Rohil Tetapkan Nomor Urut 4 Pasangan Peserta Pilkada
- Ditetapkan KPU, Berikut ini Nomor Urut 3 Peserta Pilkada Kuansing
- Satu Pasang Tertunda Corona, KPU Tetapkan 33 Peserta Pilkada Serentak di Riau
- PKPU 13/2020, Peserta Pilkada Dilarang Kampanye dengan Konser Musik
- KPU Pelalawan Tetapkan 4 Pasang Peserta Pilkada Pelalawan
- Tiga Paslon Bupati dan Wabup Rohul Memenuhi Syarat Maju Pilkada 2020
- KPU Kuansing Tetapkan 3 Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Melalui Rapat Pleno
- KPU Tetapkan 293 Pemilih per-TPS di Pilkada Serentak Riau 2020
- Pilkada, Anggota PWI Diingatkan Jaga Netralitas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com