Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 7 April 2020 10:06
Pemkab Kuansing Akan Salurkan Bantuan untuk 180 Mahasiswa Kurang Mampu

Selasa, 7 April 2020 02:12
PDP Corona Bertambah, Bupati Inhil Minta Masyarakat Tenang

Senin, 6 April 2020 21:31
Baru 25.796 Orang Mengajukan, Disnaker Riau Beri Kesempatan Pekerja Terdampak Covid-19 Mendaftar Secara Online

Senin, 6 April 2020 21:02
Hasil Rapid Test, Satu Pasien Terindikasi Positif Covid-19 di Inhil

Senin, 6 April 2020 17:21
Satu Lagi Pasien Positif Covid-19 dari Kampar, Total Jadi Dua Belas Orang

Senin, 6 April 2020 16:41
Banding Koperasi Korpri Terkait Hutang Makan Minum Biro Umum Ditolak, Bagaimana Kasasi?

Senin, 6 April 2020 16:22
Pedesaan di Riau Alami Inflasi 0,24 Persen

Senin, 6 April 2020 16:14
Antisipasi Covid-19, Kecamatan Langgam Dirikan Pos Chek Suhu Tubuh 24 Jam

Senin, 6 April 2020 16:09
Antisipasi Kelangkaan Gula, Pemkab Inhu Subsidi Biaya Operasional

Senin, 6 April 2020 15:09
PDP Corona Meninggal di Kuansing Pernah Kontak dengan Sepupu Baru dari Jember

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 3 Pebruari 2020 18:07
Suhardiman Amby Dukung DLHK Eksekusi Lahan PT PSJ

Mantan Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby mendukung langkah DLHK dalam mengeksekusi lahan ilegal PT PSJ.

Riauterkini - PEKANBARU - Mantan Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby mendukung langkah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saa ini tengah melakukan eksekusi lahan ilegal milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) di desa Gondai, Pelalawan. Sebab langkah itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 dengan objek lahan perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan negara itu.

"Kita mendukung DLHK dalam melaksanakan penertiban perkebunan sawit yang berdiri tanpa izin usaha perkebunan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 dengan objek lahan perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan negara itu," katanya.

Menurutnya, lahan yang kini menjadi objek eksekusi di wilayah Langgam itu merupakan salah satu dari 1,4 juta hektare lahan perkebunan tanpa izin di Riau yang juga menjadi fokus Monitoring sejak 2016 lalu. Lahan itu, memang telah diajukan pihaknya untuk dilakukan eksekusi.

Dikatakannya ada tujuh perusahaan yang telah diseret ke ranah hukum dan diputus bersalah. "Dari 1,4 hektar memang yang sudah inkrah baru PSJ saja. Sedang ada 6 perusahaan lagi yang kini masih dalam tahap banding pengadilan tingkat pertama," bebernya.

"Sudah taat hukum saja, kalau mau berusaha ya lakukan secara legal," tambahnya lagi.

Bukan hanya beroperasi di lahan tak berizin, Ia juga menduga bahwa PSJ melakukan pengemplangan pajak. Hal itu didasari temuan Pansus saat itu bahwa perusahaan tersebut hanya mengantongi izin 1.500 hektare. Sedangkan areal yang digarap ternyata jauh dari izin, dengan 3.323 hektare diantaranya dinyatakan ilegal oleh pengadilan tertinggi.

"Kita berharap langkah eksekusi lahan sawit tanpa izin PSJ menjadi langkah awal yang baik dalam menertibkan perkebunan ilegal di Riau," tuturnya.

Lebih jauh dikatakan, dari 1,4 juta hektar lahan ilegal, Riau berpotensi kehilangan Rp107 triliun setiap tahunnya. Dengan demikian Suhardiman mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menertibkan keberadaan perkebunan sawit illegal di Riau. Namun, ia memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan termasuk melaporkan temuan sendiri itu ke penegak hukum.

“Semuanya akan dilakukan secara bertahap. Tiap bulan kita masukkan gugatan hampir 18.000 haktare. Di akhir 2020 ini kita berharap berjalan 200 ribu hektare," tutupnya. ***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Politisi PKS Ini Sumbangkan Semua Gaji dan Tunjangannya Untuk Penanganan Covid-19
- DPRD Kuansing Sepakat  Pangkas Kegiatan untuk Penanganan Covid - 19
- Pilkada Serentak Ditunda, KPU Rekomendasi 3 Opsi
- Soal Anggaran Corona Rp300 M, FPAN DPRD Bengkalis Minta Hati-hati
- Terima Surat Komisi II DPR RI, KPU Kuansing Siap Tunda Pilkada 2020
- KPU Riau Gelar Rapat Khusus
- Sempat PDP, Seorang Anggota DPRD Kuansing Dipastikan Negatif Corona.
- Tanggulangi Covid-19, Khairul Umam Lepaskan Satgas PKS Bengkalis
- Sumbangan Anggota, Ketua DPRD Akan Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 di Inhil
- Ikut Putusan Pusat, KPU Pelalawan Tunda Tahapan Pilkada 2020
- Cegah Covid - 19, DPRD Bengkalis Gelar Jumpa Pers di Duri
- Ditunda, Pilkada Inhu 2020 Terdampak Pandemi Corona
- Ikut Putusan Pusat, KPU Kuansing Tunda Pilkada 2020
- Pandemi Corona Paksa Pilkada Serentak 2020 Ditunda
- Jelang Pilkada Bengkalis, Tomas Mandau Prihatin Politik Black Campaign jadi Andalan
- Pilkada Bengkalis,
Alot, Nasdem Survei Ulang Kasmarni dan Indra Gunawan Eet di Penjaringan Balon Bupati

- Bak Pilpres, Warga Duri Timur Taja Pilka RW
- Cegah Virus Corona, Ketua DPRD Riau Minta Pemprov Lockdown Keluar Masuk Perbatasan dengan Mancanegara
- Covid-19 Merebak, KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada Serentak dengan Mekanisme Pengamanan
- Hindari Covid - 19, DPRD Kuansing Tunda Sejumlah Kegiatan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com