Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 7 April 2020 10:06
Pemkab Kuansing Akan Salurkan Bantuan untuk 180 Mahasiswa Kurang Mampu

Selasa, 7 April 2020 02:12
PDP Corona Bertambah, Bupati Inhil Minta Masyarakat Tenang

Senin, 6 April 2020 21:31
Baru 25.796 Orang Mengajukan, Disnaker Riau Beri Kesempatan Pekerja Terdampak Covid-19 Mendaftar Secara Online

Senin, 6 April 2020 21:02
Hasil Rapid Test, Satu Pasien Terindikasi Positif Covid-19 di Inhil

Senin, 6 April 2020 17:21
Satu Lagi Pasien Positif Covid-19 dari Kampar, Total Jadi Dua Belas Orang

Senin, 6 April 2020 16:41
Banding Koperasi Korpri Terkait Hutang Makan Minum Biro Umum Ditolak, Bagaimana Kasasi?

Senin, 6 April 2020 16:22
Pedesaan di Riau Alami Inflasi 0,24 Persen

Senin, 6 April 2020 16:14
Antisipasi Covid-19, Kecamatan Langgam Dirikan Pos Chek Suhu Tubuh 24 Jam

Senin, 6 April 2020 16:09
Antisipasi Kelangkaan Gula, Pemkab Inhu Subsidi Biaya Operasional

Senin, 6 April 2020 15:09
PDP Corona Meninggal di Kuansing Pernah Kontak dengan Sepupu Baru dari Jember

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 4 Pebruari 2020 14:01
Politikus PDIP Arteria Dahlan Minta Hentikan Penyerobotan Lahan Rakyat di Gondai, Pelalawan

Konflik lahan PT PSJ dan NWR di Gondai, Pelalawan disorot legislator pusat. Politisi PDIP Arteria Dahlan minta stop penyerobotan lahan.

Riauterkini - PEKANBARU - Anggota DPR RI yang juga Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan turun langsung mengunjungi lokasi lahan yang menjadi rebutan antara PT PSJ dan NWR di desa Gonda, Senin (03/02/20) malam. Dalam kunjunganya itu Ia meminta agar penyerobotan lahan rakyat Gondai oleh PT Nusa Wana Raya (NWR) dihentikan.

Sebab, menurutnya masyarakat merupakan korban dari perseteruan antara dua belah pihak perusahaan itu. "Kami melihat ini pertarungan dua gajah yang mengorbanan masyarakat kecil. Kasihan polisi dan pemerintah jangan mau untuk dimanfaatkan untuk kepentingan NWR," tuturnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga ingin menyampaikan untuk semua pihak, termasuk Komisi III DPR RI agar menghormati putusan pengadilan baik putusan pengadilan tingkat pertama, maupun putusan mengadilan kasasi oleh Majelis Hakim Agung.

"Akan tetapi kami juga ingin memberitahukan kepada semua pihak, bahwa ini bukan barang baru, di antara mereka dan di antara rakyat, berhubungan dengan pelaku pemilik tanah dan pengusaha," kata dia lagi.

Rakyat menurut dia sudah membayar pinjaman ke bank, rakyat juga sudah melakukan kegiatan pemanfaatan atas hasil perkebunan, dengan demikian tidak dapat diputus melalui putusan yang sedemikian merugikan itu.

"Kami juga menghormati dan meminta betul, agar dapat mengetuk hati semua pihak, untuk lebih arif dan bijaksana didalam menyikapi putusan kasasi MA," katanya.

Di sini, lanjut dia, semua pihak jangan bicara menang-menangan tentang hukum, namun harus bicara bagaiamana hukum itu adalah sumber kebajikan dan kepastian serta sumber daripada rasa keadilan masyarakat.

"Saya tidak melihat hadirnya keputusan keadilan, keputusan hukum yang berkeadilan, yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sini," katanya.

Mudah-mudahan, lanjut dia, semua pihak bisa mengambil jalan penyelesaian untuk upaya yang lebih baik, secepatnya dan pihaknya memohon betul untuk kegiatan yang namanya menyerobotan tanah perkebunan plasma dihentikan dulu.

"Saya mohon semuanya termasuk PT NWR dan penegak hukum serta teman-teman kepolisian dan juga teman-teman yang melakukan kegiatan eskavasi untuk membaca betul putusan pengadilan tingkat kasasi," katanya.

Putusan tersebut menurut dia adalah putusan urusan pidana untuk badan hukum perusahaan. Putusan ini juga, kata dia, patut dikatakan bahwa harus memperhatikan konsekwensi dengan hadirnya pidana korporasi.

Tidak serta merta, lanjutnya, bahwa dengan hadirnya putusan tersebut kemudian PT NWR bisa dengan begitu seenaknya meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta meminta teman-teman kepolisain untuk melakukan kegiatan di dalam areal ini.

"Saya hanya cari jalan titik tengah, kita akan coba komunikasikan Kapolda juga dengan Kajati Riau," katanya.

Mudah-mudahan, lanjut dia, semua pihak dapat menahan diri agar ditunda dulu proses penyerobotan tanah rakyat untuk menunggu proses selanjutnya, sampai juga dengan kesimpulan bersama antara Kapolda dengan Kajati.

Dia memastikan, Komisi III tidak melakukan intervensi hukum namun mencari jalan keluar yang terbaik, semua pihak harus bisa melihat betapa festivalisasi kekuasaan dihadirkan di tanah ini.

Betapa teman-teman kepolisian, lanjut dia, dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan aksi-aksi yang seperti ini.

Hal ini yang menurut dia tidak bisa diterima, kasihan polisi, karena Polda Riau ini orangnya baik-baik, jangan sampai negara kalah oleh pengusaha, jangan sampai negara kalah oleh penguasa.

"Kita bisa arif dan kita bisa bijaksana, mudah-mudahan semuanya bisa menahan diri dulu dan bisa mencermati betul putusan MA itu seperti apa, dan kita bisa carikan jalan keluar yang terbaik untuk rakyat," kata Arteria.

Menurut dia hal itu penting karena negara tidak dibuat dengan formalitas belaka, Bung Karno memerdekakan Indonesia tidak dengan surat kuasa, tapi langsung atas nama bangsa Indonesia.

Pesannya menurut dia adalah, untuk urusan yang besar, untuk urusan yang berbau kerakyatan semua pihak harus bisa menyikapi dengan lebih bijaksana lagi. Semua pihak harus mengedepankan keberpihakan kepada rakyat banyak, dan juga harus menjadi patriot-petriotnya rakyat.

"Mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan juga situasi di daerah ini bisa tetap terjaga dengan baik," kata Arteria.

Pihaknya juga yakin bahwa Kapolda Riau memiliki sikap yang bijak, aparat juga orang baik-baik, mudah-mudahan jalan keluarnya ada, dan mudah-mudahan kepastian hukum ini juga bisa segera didapat.

"Kami turut mendesak DPRD Riau, kami instruksikan untuk memanggil DLHK, memanggil NWR dan PSJ. Harus ada jalan keluar, dan harus ada solusi terbaik dalam tempo yang sangat dekat ini," katanya.

Nanti, lanjut dia, ditunggu bagaimana hasilnya, dan jika tidak bisa juga baru akan menggunakan hukum yang benar, hukum yang tidak memihak ke pengusaha.

"Pastinya hukum pengusaha dengan hukum rakyat jauh lebih kuat hukum rakyat," katanya.

Dia kembali mengingatkan, jangan sekali-sekali perusahaan menggunakan tangan kepolisian untuk melakukan prilaku-prilaku kotor, untuk melakukan aksi-aksi yang mencederai kepentingan dan hati rakyat.

Untuk diketahui, saat ini DLHK bersama NWR telah mengeksekusi lebih 2.000 haktare lahan milik masyarakat dan PSJ dalam tempo kurang dari 15 hari.

Sebanyak seratus alat berat diturunkan untuk membabat habis 3.300 haktera lahan masyarakat di Desa Gondai yang menjadi mata pencaharian masyarakat tempatan.

Bahkan pagi ini, dari ratusan alat berat yang berada di lokasi, tujuh di antaranya masih bekerja meratakan lahan masyarakat di Desa Gondai. Hal ini di sesalkan Asep Ruhiat selaku kuasa hukum KUD bahwa alat berat masih beroprasi, untuk itu kami berharap untuk dihentikan karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Politisi PKS Ini Sumbangkan Semua Gaji dan Tunjangannya Untuk Penanganan Covid-19
- DPRD Kuansing Sepakat  Pangkas Kegiatan untuk Penanganan Covid - 19
- Pilkada Serentak Ditunda, KPU Rekomendasi 3 Opsi
- Soal Anggaran Corona Rp300 M, FPAN DPRD Bengkalis Minta Hati-hati
- Terima Surat Komisi II DPR RI, KPU Kuansing Siap Tunda Pilkada 2020
- KPU Riau Gelar Rapat Khusus
- Sempat PDP, Seorang Anggota DPRD Kuansing Dipastikan Negatif Corona.
- Tanggulangi Covid-19, Khairul Umam Lepaskan Satgas PKS Bengkalis
- Sumbangan Anggota, Ketua DPRD Akan Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 di Inhil
- Ikut Putusan Pusat, KPU Pelalawan Tunda Tahapan Pilkada 2020
- Cegah Covid - 19, DPRD Bengkalis Gelar Jumpa Pers di Duri
- Ditunda, Pilkada Inhu 2020 Terdampak Pandemi Corona
- Ikut Putusan Pusat, KPU Kuansing Tunda Pilkada 2020
- Pandemi Corona Paksa Pilkada Serentak 2020 Ditunda
- Jelang Pilkada Bengkalis, Tomas Mandau Prihatin Politik Black Campaign jadi Andalan
- Pilkada Bengkalis,
Alot, Nasdem Survei Ulang Kasmarni dan Indra Gunawan Eet di Penjaringan Balon Bupati

- Bak Pilpres, Warga Duri Timur Taja Pilka RW
- Cegah Virus Corona, Ketua DPRD Riau Minta Pemprov Lockdown Keluar Masuk Perbatasan dengan Mancanegara
- Covid-19 Merebak, KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada Serentak dengan Mekanisme Pengamanan
- Hindari Covid - 19, DPRD Kuansing Tunda Sejumlah Kegiatan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com