Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 23 Pebruari 2020 20:53
PSF Chapter Riau Korwil Rohul Bantu Masjid Silaturrahim Wonosri Timur

Ahad, 23 Pebruari 2020 20:23
Proyek WC Dan Menara View Bono Ambruk Sebelum Diserah Terimakan

Ahad, 23 Pebruari 2020 18:58
Belasan Korban Investasi Bodong Melapor ke Ditreskrimsus Polda Riau

Ahad, 23 Pebruari 2020 18:10
Perkumpulan Pengemudi Ambulance Terbentuk di Bengkalis

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:47
Gerakan Pramuka Tualang Peduli, Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:40
Hari Peduli Sampah, DLHK Riau Apresiasi Bank Sampah RAPP

Ahad, 23 Pebruari 2020 17:08
Andi Rachman dan Syamsuar Bakal Bersaing di Musda Golkar Riau Nanti

Ahad, 23 Pebruari 2020 15:56
Sekdaprov Nyaris Celaka Saat Mengecek Ruangan Stadion Bola Kuansing

Ahad, 23 Pebruari 2020 15:19
Dikukuhkan, Gubri Minta Panitia Besar Purprov Riau X Kuansing Benahi Venue Olahraga

Ahad, 23 Pebruari 2020 10:52
Gubri Tebar 200 Ribu Bibit Ikan Nilam di Danau Kebun Nopi Kuansing

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 4 Pebruari 2020 14:01
Politikus PDIP Arteria Dahlan Minta Hentikan Penyerobotan Lahan Rakyat di Gondai, Pelalawan

Konflik lahan PT PSJ dan NWR di Gondai, Pelalawan disorot legislator pusat. Politisi PDIP Arteria Dahlan minta stop penyerobotan lahan.

Riauterkini - PEKANBARU - Anggota DPR RI yang juga Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan turun langsung mengunjungi lokasi lahan yang menjadi rebutan antara PT PSJ dan NWR di desa Gonda, Senin (03/02/20) malam. Dalam kunjunganya itu Ia meminta agar penyerobotan lahan rakyat Gondai oleh PT Nusa Wana Raya (NWR) dihentikan.

Sebab, menurutnya masyarakat merupakan korban dari perseteruan antara dua belah pihak perusahaan itu. "Kami melihat ini pertarungan dua gajah yang mengorbanan masyarakat kecil. Kasihan polisi dan pemerintah jangan mau untuk dimanfaatkan untuk kepentingan NWR," tuturnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga ingin menyampaikan untuk semua pihak, termasuk Komisi III DPR RI agar menghormati putusan pengadilan baik putusan pengadilan tingkat pertama, maupun putusan mengadilan kasasi oleh Majelis Hakim Agung.

"Akan tetapi kami juga ingin memberitahukan kepada semua pihak, bahwa ini bukan barang baru, di antara mereka dan di antara rakyat, berhubungan dengan pelaku pemilik tanah dan pengusaha," kata dia lagi.

Rakyat menurut dia sudah membayar pinjaman ke bank, rakyat juga sudah melakukan kegiatan pemanfaatan atas hasil perkebunan, dengan demikian tidak dapat diputus melalui putusan yang sedemikian merugikan itu.

"Kami juga menghormati dan meminta betul, agar dapat mengetuk hati semua pihak, untuk lebih arif dan bijaksana didalam menyikapi putusan kasasi MA," katanya.

Di sini, lanjut dia, semua pihak jangan bicara menang-menangan tentang hukum, namun harus bicara bagaiamana hukum itu adalah sumber kebajikan dan kepastian serta sumber daripada rasa keadilan masyarakat.

"Saya tidak melihat hadirnya keputusan keadilan, keputusan hukum yang berkeadilan, yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sini," katanya.

Mudah-mudahan, lanjut dia, semua pihak bisa mengambil jalan penyelesaian untuk upaya yang lebih baik, secepatnya dan pihaknya memohon betul untuk kegiatan yang namanya menyerobotan tanah perkebunan plasma dihentikan dulu.

"Saya mohon semuanya termasuk PT NWR dan penegak hukum serta teman-teman kepolisian dan juga teman-teman yang melakukan kegiatan eskavasi untuk membaca betul putusan pengadilan tingkat kasasi," katanya.

Putusan tersebut menurut dia adalah putusan urusan pidana untuk badan hukum perusahaan. Putusan ini juga, kata dia, patut dikatakan bahwa harus memperhatikan konsekwensi dengan hadirnya pidana korporasi.

Tidak serta merta, lanjutnya, bahwa dengan hadirnya putusan tersebut kemudian PT NWR bisa dengan begitu seenaknya meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta meminta teman-teman kepolisain untuk melakukan kegiatan di dalam areal ini.

"Saya hanya cari jalan titik tengah, kita akan coba komunikasikan Kapolda juga dengan Kajati Riau," katanya.

Mudah-mudahan, lanjut dia, semua pihak dapat menahan diri agar ditunda dulu proses penyerobotan tanah rakyat untuk menunggu proses selanjutnya, sampai juga dengan kesimpulan bersama antara Kapolda dengan Kajati.

Dia memastikan, Komisi III tidak melakukan intervensi hukum namun mencari jalan keluar yang terbaik, semua pihak harus bisa melihat betapa festivalisasi kekuasaan dihadirkan di tanah ini.

Betapa teman-teman kepolisian, lanjut dia, dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan aksi-aksi yang seperti ini.

Hal ini yang menurut dia tidak bisa diterima, kasihan polisi, karena Polda Riau ini orangnya baik-baik, jangan sampai negara kalah oleh pengusaha, jangan sampai negara kalah oleh penguasa.

"Kita bisa arif dan kita bisa bijaksana, mudah-mudahan semuanya bisa menahan diri dulu dan bisa mencermati betul putusan MA itu seperti apa, dan kita bisa carikan jalan keluar yang terbaik untuk rakyat," kata Arteria.

Menurut dia hal itu penting karena negara tidak dibuat dengan formalitas belaka, Bung Karno memerdekakan Indonesia tidak dengan surat kuasa, tapi langsung atas nama bangsa Indonesia.

Pesannya menurut dia adalah, untuk urusan yang besar, untuk urusan yang berbau kerakyatan semua pihak harus bisa menyikapi dengan lebih bijaksana lagi. Semua pihak harus mengedepankan keberpihakan kepada rakyat banyak, dan juga harus menjadi patriot-petriotnya rakyat.

"Mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan juga situasi di daerah ini bisa tetap terjaga dengan baik," kata Arteria.

Pihaknya juga yakin bahwa Kapolda Riau memiliki sikap yang bijak, aparat juga orang baik-baik, mudah-mudahan jalan keluarnya ada, dan mudah-mudahan kepastian hukum ini juga bisa segera didapat.

"Kami turut mendesak DPRD Riau, kami instruksikan untuk memanggil DLHK, memanggil NWR dan PSJ. Harus ada jalan keluar, dan harus ada solusi terbaik dalam tempo yang sangat dekat ini," katanya.

Nanti, lanjut dia, ditunggu bagaimana hasilnya, dan jika tidak bisa juga baru akan menggunakan hukum yang benar, hukum yang tidak memihak ke pengusaha.

"Pastinya hukum pengusaha dengan hukum rakyat jauh lebih kuat hukum rakyat," katanya.

Dia kembali mengingatkan, jangan sekali-sekali perusahaan menggunakan tangan kepolisian untuk melakukan prilaku-prilaku kotor, untuk melakukan aksi-aksi yang mencederai kepentingan dan hati rakyat.

Untuk diketahui, saat ini DLHK bersama NWR telah mengeksekusi lebih 2.000 haktare lahan milik masyarakat dan PSJ dalam tempo kurang dari 15 hari.

Sebanyak seratus alat berat diturunkan untuk membabat habis 3.300 haktera lahan masyarakat di Desa Gondai yang menjadi mata pencaharian masyarakat tempatan.

Bahkan pagi ini, dari ratusan alat berat yang berada di lokasi, tujuh di antaranya masih bekerja meratakan lahan masyarakat di Desa Gondai. Hal ini di sesalkan Asep Ruhiat selaku kuasa hukum KUD bahwa alat berat masih beroprasi, untuk itu kami berharap untuk dihentikan karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Andi Rachman dan Syamsuar Bakal Bersaing di Musda Golkar Riau Nanti
- Menjelang Pilkada Pelalawan 2020, PAN Tetap Prioritaskan Kader
- Kongkow di Pinggir Jalan, Mashuri Diskusi Bareng Warga Duri
- Tim Safari Politik Husni Thamrin Lantik Puluhan Relawan di Ukui
- Dukung Petani Kembangkan Tanaman Ubi, Budi Artiful Datangkan Pihak Kementerian
- Hari Pertama, Pasangan Reyzita Meylani-Junaidi Rahmat Serahkan Dukungan ke KPU Inhu
- Pemilu 2024, Jumlah Anggota DPRD Kuansing Tambah 5 Kursi
- Tampil Brewok, AHY Kunjungi Ponpes Babussalam Panam
- Ketua DPRD Kuansing Ikutt Rakornas Tata Ruang Daerah Kemendagri
- Segel PT BBF di Inhu, Anggota DPR RI Berharap KLHK Tidak Tebang Pilih
- Rakerda DPD PDI Perjuangan: Gerakkan Cinta Lingkungan dan Wujudkan Program Pro Rakyat
- Masuk Nominasi PAN, Srikandi Mandau Siap Sejahterakan Bengkalis
- Tinjau Lokasi, Anggota DPRD Kuansing Pastikan Pasar Sentajo Raya Segera Dibangun
- Pleno, Golkar Bengkalis Sah Usung Engah Eet Balon Bupati Bengkalis
- Politikus PDIP Arteria Dahlan Minta Hentikan Penyerobotan Lahan Rakyat di Gondai, Pelalawan
- Suhardiman Amby Dukung DLHK Eksekusi Lahan PT PSJ
- Balon Bupati Bengkalis, Kasmarni Resmi Mendaftar ke Golkar
- Belasan Pelamar PPK Kuansing Gugur, Karena Tak Hadir Saat Tes
- Komisi II DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Tempatan
- Golkar Tetapkan Rezita Meylani dan Boby Rachmat Calon Bupati Pilkada Inhu 2020


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com