Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 7 Agustus 2020 18:36
Jajakan Rokok Ilegal Sebanyak 76.780 Batang, ZD di Ringkus DJBC Riau

Jum’at, 7 Agustus 2020 16:25
Dewan Pekanbaru Minta Rumah Sakit Tidak Mendiiskriminasikan Pasien BPJS

Jum’at, 7 Agustus 2020 15:00
Jutaan Rupiah Disita, Polisi Ringkus Pengedar dan Kurir Sabu di Mandau

Jum’at, 7 Agustus 2020 14:26
Harga TBS Dibeli Mahal, Disbun Riau Anjurkan Petani Swadaya Gabung Petani Mitra

Jum’at, 7 Agustus 2020 14:22
Tengku Azmun dan Marwan Ibrahim Perkuat HT Hadapi Pilkada Pelalawan

Jum’at, 7 Agustus 2020 13:53
Operasi Patuh 2020, Satlantas Bengkalis Tilang 194 Pelanggaran

Jum’at, 7 Agustus 2020 11:23
Provokator Warga Kuansing Tolak Eksekusi Lahan Ditangkap Polisi

Jum’at, 7 Agustus 2020 11:16
Kadis PUPR Sebut Jalan Sekitaran Agus Salim Bakal Dioverlay

Jum’at, 7 Agustus 2020 10:11
Petakan Abrasi, Anggota DPR RI Fraksi PKS Tinjau Abrasi di Inhu dan Kuansing

Jum’at, 7 Agustus 2020 07:59
Poros Baru Pilkada Bengkalis 2020, Normansyah - Ridwan Yazid Maju untuk Menang

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 10 Pebruari 2020 15:11
SAKIP Pemprov Riau 2019 Nilai B, Gubri Harapkan Terus Lakukan Perbaikan

Kemenpan-RB serahkan SAKIP 2019 di Kota Batam. Nilai B yang diterima Gubri Riau, berharap kaedepan harus ada perbaikan lagi.

Riauterkini - PEKANBARU - Provinsi Riau raih predikat B, pada hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019.

Penyerahan SAKIP 2019 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/2/20), langsung diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, juga diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah I.

Pada kesempatan ini, Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar yang langsung menerima SAKIP 2019 tersebut. "Kita Provinsi Riau raih predikat B," kata Gubri.

Selain Pemprov Riau, kabupaten kota seperti Pekanbaru dan Indragiri Hilir (Inhil) mendapatkan nilai CC. Sedangkan sisanya, mendapatkan nilai B, sama seperti sebelumnya. Ada pun khusus Rokan Hulu dan Kampar dari sebelumnya mendapatkan nilai CC, naik menjadi B.

"Kota Pekanbaru dan Kabupaten Inhil masih CC dan untuk nilai sakip propinsi B dan kabupaten kota selain Pekanbaru dan Inhil nilainya B. Dan khusus kabupaten Kampar dan Rohul tahun lalu 2018 nilai nya CC dan tahun 2019 naik jadi B," papar Gubri.

Ada pun atas perolehan nilai B yang didapat Pemprov Riau, Syamsuar berharap perbaikan akan terus dilakukan demi mempoleh hasil maksimal kedepan. "Harapan kami, perolehan SAKIP ke depan menjadi lebih baik. Karena menyangkut kinerja. Kita akan melakukan koreksi agar perolehan Sakip ke depan memperoleh nilai ya lebih baik," ungkap Gubri.

Seperti diketahui Kemenpan-RB, telah menyerahkan hasil evaluasi SAKIP 2019, terhadap pemerintah kabupaten/kota wilayah I. Yakni, meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Sebanyak 185 Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri atas 11 provinsi dan 174 kabupaten dan kota di Wilayah I diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya.

Penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Setiap tahun, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.

Evaluasi ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kemenpan-RB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.***(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Dewan Pekanbaru Minta Rumah Sakit Tidak Mendiiskriminasikan Pasien BPJS
- Tengku Azmun dan Marwan Ibrahim Perkuat HT Hadapi Pilkada Pelalawan
- Petakan Abrasi, Anggota DPR RI Fraksi PKS Tinjau Abrasi di Inhu dan Kuansing
- Poros Baru Pilkada Bengkalis 2020, Normansyah - Ridwan Yazid Maju untuk Menang
- Anggota DPD RI Berkunjung ke Bawaslu Kuansing
- Punya Hak Pilih, Miniso Rangkul Penyandang Tuna Rungu Empat Kecamatan di Bengkalis
- Dewan Perlu Laporan Rencana Penko Mulai Sekolah Tatap Muka Bergantian
- Koordinasi dengan KPU Pelalawan, KPID Riau Siap Sukseskan Pilkada Serentak di 9 Kabupaten Kota
- Kantongi SK PKS-PAN, EZA Langsung Tancap Gas Menuju Pilkada Dumai
- Dewan Minta Wako Beri Bukti Bukan Sekedar Janji Atasi Banjir
- Tanggung Jawab Moral, PKB Bengkalis Siap Perjuangkan Duet Kasmarni-Bagus
- Langgar Netralitas Dua ASN Inhu Dilaporkan Ke KASN
- Komisi III dan IV DPRD Pekanbaru Cek Dugaan RS Awal Bros Pemicu Banjir
- Demokrasi di Riau Kategori Level Sedang
- Anggota DPRD Pekanbaru Kritik Wacana Sanksi Denda Warga Tak Pakai Masker
- Praktisi Hukum Minta KPU Bengkalis Ketat Seleksi Calon Peserta Pilkada
- Silaturrahmi, Kasmarni Disambut Ratusan Warga dan RT di Babussalam, Bengkalis
- PDIP Beri Sinyal Dukung KD dan Iyet Maju Pilkada Bengkalis
- PAD Menurun, DPRD Pekanbaru Minta Pemko Lirik Perusahaan Online
- Pekanbaru Bakal Mekarkan Kecamatan, Sabarudi: Jangan Sampai Merugikan Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com