Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 28 Maret 2020 15:57
Tekan Dampak Covid-19, MPI Riau Ajak Gerakkan Sedekah Massal

Sabtu, 28 Maret 2020 13:51
Terpelset di Jamban, Lansia di Kuansing Hilang Terbawa Arus

Sabtu, 28 Maret 2020 12:49
Pasien Meninggal di RSUD Pangkalankerinci tak Terkait Corona

Jum’at, 27 Maret 2020 20:44
Supir Ngantuk, Truk Tangki CPO di Duri Adu Kuat

Jum’at, 27 Maret 2020 18:40
Kapolresta Pekanbaru Turun Padamkan Kebakaran Lahan di Rumbai

Jum’at, 27 Maret 2020 18:36
BBKSDA Riau Evakuasi Anakan Beruang Madu Terjerat

Jum’at, 27 Maret 2020 18:18
Sempat Dikarantina, 451 Warga Bengkalis dari Malaysia Dipulangkan ke Rumah Masing-masing

Jum’at, 27 Maret 2020 17:52
Melawan Corona, DPD IPK Riau Semprot Disinfektan di Sejumlah Rumah Ibadah

Jum’at, 27 Maret 2020 17:50
Loyalitas Kopi Savasana Hadirkan Kudapan Berkualitas

Jum’at, 27 Maret 2020 17:43
Pelayanan E Tilang Secara Online, Kejari Pekanbaru Kirim Ratusan Bukti Pelanggar Via Go Send

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 25 Pebruari 2020 19:35
Bawaslu RI Luncurkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pilkada (IKP) 2020. Bawaslu Riau minta pengawas berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

Riauterkini-PEKANBARU-Badan Pengawas Pemilihan Umum meluncurkan Indeks Kerawan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, Selasa (25/02/20) di Jakarta.

Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan menyampaikan agar jajaran pengawas di seluruh tingkatan di Provinsi Riau dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan diwilayahnya masing-masing untuk manyampaikan Indek Kerawanan Pemilu ini.

"Kita imbau seluruh jajaran pengawas untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyampaikan kerawanan pemilu agar dapat dilakukan penanganan guna menurunkan kerawanan pemilu di Riau," katanya.

Disebutkan dalam IKP Pilkada 2020 bahwa dimensi-dimensi kerawanan yang ada pada tingkat Kabupaten/Kota memiliki nilai rata-rata sebesar 51,65 dimana nilai tersebut masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, kerawanan Pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Sedangkan pada Pemilihan Gubernur, di Sembilan Provinsi yang menyelenggarakan pemilihan pada Tahun 2020 memiliki skor rata-rata nilai sebesar 73,8 artinya masuk dalam kategori tinggi, atau hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 yaitu dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Yang kedua adalah dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Terakhir keempat adalah dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

Dengan skor rata-rata kerawanan setiap dimensi sebesar 51,65, kerawanan pilkada kabupaten/kota paling tinggi ada pada dimensi partisipasi politik dengan skor 64,09 yang berarti termasuk dalam kategori rawan tinggi level 6. Artinya, hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Dalam dimensi konteks sosial politik masuk dalam kategori rawan sedang level 4 dengan skor 51,67.

Lima indikator dominan terdapat di lebih dari 100 kabupaten/kota. Lima indikator itu adalah ketidaknetralan ASN (di 167 kabupaten/kota), pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa kampanye (di 136 kota), perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecataman/kabupaten-kota/provinsi (119 kabupaten/kota), pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa tenang (109 kabupaten/kota) dan putusan KASN terkaitan ketidaknetralan ASN (109 kabupaten/kota).

Pada dimensi kontestasi, subdimensi proses pencalonan mencapai skor 46,36 dan subdimensi kampanye calon mendapat skor 43,75.

Pada dimensi partisipasi politik, subdimensi partisipasi publik mencapai skor kerawanan tertinggi dengan skor 46,36. Dua subdimensi lain adalah partisipasi pemilih dengan skor 43,75 dan partisipasi partai politik dengan skor 43,75.

Pada IKP pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat kerawanan juga terbagi atas tiga kategori yaitu rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Namun, skor untuk kategori kerawanan berbeda dengan IKP pada pemilihan di kabupaten/kota. Pada IKPP pemilihan gubernur, kategori rawan rendah diletakkan pada skor 0-34,91 rawan sedang dengan skor 42,47-57,54 dan rawan tinggi dengan skor 57,55-100.

Level kerawanan pun terbagi atas enam yaitu level 1 (skor lebih kecil dari 34,91), level 2 (skor 34,92-42,46), level 3 (dengan skor 42,47-50,00), level 4 (dengan skor 50,01-57,54), level 5 (skor 57,55-65,09) dan level 6 (skor lebih dari 65,10).

Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu berpendapat bahwa dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kepada Jajaran Pengawas Pemilu di seluruh Indonesia, Bawaslu merekomendasikan agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseorangan maupun calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik.

Peningkatan pelayanan juga harus dilakukan dalam memastikan akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kemudia Bawaslu juga merekomendasikan Kepada partai politik agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Partai politik juga diminta melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.

lalu, Bawaslu merekomendasikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan dukungan pelaksanaan pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi seperti forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerahnya. Komunikasi tersebut penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.

Kemudian kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan BIN Daerah (BINDA), Bawaslu merekomendasikan penguatan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Terakhir kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), Bawaslu merekomendasikan agar memperluas jaringan pemantauan pilkada guna meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

Dengan berpegang pada data hasil penelitian tersebut, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, baik kementerian/Lembaga maupun masyarakat sipil.

Hal ini dilakukan guna membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Strategi juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sumbangan Anggota, Ketua DPRD Akan Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 di Inhil
- Ikut Putusan Pusat, KPU Pelalawan Tunda Tahapan Pilkada 2020
- Cegah Covid - 19, DPRD Bengkalis Gelar Jumpa Pers di Duri
- Ditunda, Pilkada Inhu 2020 Terdampak Pandemi Corona
- Ikut Putusan Pusat, KPU Kuansing Tunda Pilkada 2020
- Pandemi Corona Paksa Pilkada Serentak 2020 Ditunda
- Jelang Pilkada Bengkalis, Tomas Mandau Prihatin Politik Black Campaign jadi Andalan
- Pilkada Bengkalis,
Alot, Nasdem Survei Ulang Kasmarni dan Indra Gunawan Eet di Penjaringan Balon Bupati

- Bak Pilpres, Warga Duri Timur Taja Pilka RW
- Cegah Virus Corona, Ketua DPRD Riau Minta Pemprov Lockdown Keluar Masuk Perbatasan dengan Mancanegara
- Covid-19 Merebak, KPU Lanjutkan Tahapan Pilkada Serentak dengan Mekanisme Pengamanan
- Hindari Covid - 19, DPRD Kuansing Tunda Sejumlah Kegiatan
- Cegah Penyebaran Corona, Plt Sekwan Riau Ikuti Perintah Gubri Syamsuar
- Cegah Penyebaran Corona, DPRD Riau Menunda Kegiatan Rutin Kunker ke Luar Provinsi
- Ketua DPRD Kuansing, Dukung Penuh Budaya Silat Masyarakat Lokal
- 108 Panwas Kelurahan dan Desa di Pelalawan Dilantik
- Kharismatik dan Berpengalaman, Normansyah Wahab Dinilai Paling Layak Pimpin Bengkalis
- DPRD dan Pemkab Inhu Kawal Bagi Hasil PT Tasma Puja untuk Desa Anak Talang
- DPRD Kuansing Minta Pemkab Selesaikan Kisruh Pengisian BPD Muaro Sentajo
- Jadi Ketua Golkar Riau, PAN Tetap Istiqomah Mendukung Syamsuar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com